Jember – Program “Bunga Desaku” di Kecamatan Mumbulsari menjelma seperti jembatan yang tiba-tiba dipenuhi langkah: ribuan warga datang, suara-suara yang biasanya tercecer di lorong kampung mendadak bertemu langsung dengan pemimpinnya. Pada Senin (6/4/2026), suasana di area PTPN Mumbulsari tampak hidup sejak awal kegiatan, saat Bupati Jember Gus Fawait hadir bersama jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyapa warga dan membuka ruang dialog terbuka. Antusiasme masyarakat pun terlihat jelas, dengan sekitar 1.000 orang memadati forum untuk menyampaikan harapan, kritik, hingga keluhan yang selama ini mereka rasakan.
Kegiatan yang berlangsung pada 6–7 April 2026 itu menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Jember untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Dalam agenda tersebut, Bupati tidak hanya hadir secara seremonial, tetapi juga duduk berdampingan dengan tokoh masyarakat, kalangan muda, hingga influencer lokal untuk mendengarkan persoalan secara langsung. Beragam isu disampaikan warga, mulai dari layanan publik, pengurusan dokumen, persoalan lingkungan, hingga kebutuhan kebijakan yang lebih berpihak kepada kondisi riil masyarakat di tingkat bawah. Forum itu dirancang sebagai ruang dua arah agar pemerintah tidak sekadar berbicara tentang program, tetapi juga menerima masukan tanpa sekat.
“Tujuan saya datang ke sini pertama untuk silaturahmi, kedua menyampaikan program-program pemerintah, dan ketiga ingin langsung mendengar masukan maupun kondisi nyata di masyarakat. Jadi kedatangan saya bukan untuk kampanye, karena pemilu masih lama,” ujarnya disambut tawa warga.
Pernyataan tersebut mencairkan suasana dialog yang sejak awal memang terasa akrab. Gus Fawait menekankan bahwa kehadiran pemerintah di tengah masyarakat harus dimaknai sebagai bentuk kedekatan, bukan pencitraan. Ia juga mengingatkan bahwa ruang komunikasi semacam itu penting agar keluhan warga tidak berhenti di tingkat obrolan, melainkan bisa diteruskan menjadi bahan evaluasi dan tindak lanjut kebijakan. Kehadiran OPD di lokasi pun memperkuat pesan bahwa setiap persoalan yang disampaikan masyarakat harus bisa dijawab secara terbuka dan bertanggung jawab.
“Mumpung saya di sini, silakan sampaikan keinginan atau keluhan. Monggo, tapi gantian ya,” tambahnya dengan santai.
Dari sesi dialog itu, warga menyampaikan sejumlah persoalan yang menyentuh kebutuhan sehari-hari. Salah satunya terkait biaya pembuatan SIM yang dinilai mahal dan prosesnya dianggap berbelit. Menanggapi hal itu, Gus Fawait menjelaskan bahwa kewenangan urusan SIM berada pada institusi kepolisian di level pusat. Karena itu, ia meminta agar keluhan masyarakat dapat diteruskan melalui unsur kepolisian yang hadir dalam kegiatan tersebut agar aspirasi warga tetap tersampaikan ke tingkat yang berwenang.
“Nanti biar Pak Wakapolres yang menyampaikan keluhan panjenengan ke pusat,” jelasnya.
Selain soal SIM, harapan masyarakat mengenai pemutihan pajak kendaraan bermotor juga mengemuka. Menjawab aspirasi itu, Bupati menerangkan bahwa kebijakan tersebut berada dalam ranah pemerintah provinsi. Meski demikian, ia menyebut masyarakat biasanya memiliki peluang memperoleh keringanan serupa dalam program tertentu yang kerap hadir pada bulan Agustus. Penjelasan itu disampaikan agar warga memahami batas kewenangan pemerintah kabupaten, sekaligus tetap mendapatkan gambaran kebijakan yang mungkin bisa dimanfaatkan.
“Kebetulan saya sedikit tahu karena pernah menjadi anggota DPRD Provinsi,” imbuhnya.
Tidak berhenti pada isu administratif, forum juga memunculkan keluhan tentang pengelolaan sampah dan pengendalian banjir. Dua persoalan ini menjadi perhatian karena berdampak langsung pada kenyamanan dan keselamatan warga. Menariknya, dalam pertemuan itu Gus Fawait langsung meminta OPD terkait memberikan penjelasan di hadapan masyarakat. Langkah tersebut membuat forum tak sekadar menjadi tempat curhat massal, melainkan arena respons cepat yang mempertemukan masalah dengan pihak yang memiliki otoritas teknis.
“Dengan turun langsung seperti ini, saya bisa tahu dan mendengar apa yang benar-benar diinginkan masyarakat,” ujarnya.
Kegiatan kemudian ditutup dengan penyaluran bantuan sembako kepada peserta yang hadir. Menurut pemerintah daerah, bantuan itu menjadi bagian dari ikhtiar membantu warga sekaligus menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok dan menahan tekanan inflasi. Di tengah tantangan ekonomi yang masih dirasakan sebagian masyarakat, langkah tersebut memberi pesan bahwa kehadiran pemerintah harus terasa, bukan hanya terdengar.
Program “Bunga Desaku” di Mumbulsari pada akhirnya menunjukkan satu hal penting: komunikasi yang terbuka membuat pemerintah lebih dekat dengan denyut kehidupan warganya. Ketika aspirasi didengar langsung, persoalan tidak lagi tampak jauh dari meja kebijakan. Dari Mumbulsari, Pemerintah Kabupaten Jember menegaskan bahwa mendengar rakyat adalah langkah awal untuk membangun kepercayaan dan menghadirkan solusi yang lebih membumi. (ADV).