Jember – Setahun lalu, estafet kepemimpinan berpindah tangan di tengah gegap gempita pelantikan serentak kepala daerah oleh Presiden RI, Prabowo Subianto. Namun bagi Bupati Jember, Muhamad Fawait atau Gus Fawait, momentum bersejarah pada 20 Februari 2025 itu justru menjadi awal dari pekerjaan rumah besar yang menanti di depan mata.
Dalam refleksi satu tahun kepemimpinannya pada Jumat (20/2/2026), Gus Fawait memaparkan berbagai persoalan mendasar yang diwarisinya. Salah satu yang paling krusial adalah tingginya angka kemiskinan ekstrem. Ia menyebut, saat awal menjabat, Jember menempati posisi kedua tertinggi angka kemiskinan ekstrem di Jawa Timur. Bahkan selama satu dekade terakhir, jumlah warga miskin tidak pernah turun di bawah 200 ribu jiwa.
“Pengelolaan ada, tetapi tidak ada pengurangan signifikan. Ini menjadi pekerjaan rumah besar,” ujarnya.
Menurutnya, kemiskinan berdampak sistemik pada sektor lain, terutama kesehatan. Angka stunting dalam sepuluh tahun terakhir disebut berada di posisi kedua tertinggi di Jawa Timur. Sementara Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) bahkan tercatat paling tinggi. Mayoritas kasus terjadi di wilayah pedesaan, kawasan pinggir perkebunan, hingga daerah pesisir yang identik dengan kantong kemiskinan.
Tak berhenti di sana, sektor pendidikan juga menghadapi tantangan berat. Sebanyak 1.532 gedung sekolah tercatat mengalami rusak sedang hingga berat. Kondisi ini dinilai berkontribusi terhadap menurunnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jember dibanding daerah lain di Jawa Timur.
Di bidang pertanian, sekitar 70 persen infrastruktur dilaporkan dalam kondisi kurang layak. Dampaknya, luas panen dan produktivitas padi yang sebelumnya menjadi kebanggaan Jawa Timur mengalami penurunan peringkat dari posisi kedua hingga kelima.
“Ini menunjukkan ada penurunan daya saing dan produktivitas yang harus segera dibenahi,” tegasnya.
Persoalan paling mendesak saat awal masa jabatan adalah krisis di sektor kesehatan. Total utang di tiga rumah sakit daerah mencapai Rp214 miliar. Bahkan, dalam hitungan minggu setelah pelantikan, tiga rumah sakit hampir mengalami kelumpuhan operasional. Stok oksigen disebut hanya cukup untuk 15 hari, sementara ancaman penghentian suplai alat kesehatan sudah di depan mata.
“Stok oksigen saat itu hanya cukup untuk 15 hari. Informasi penghentian suplai barang kebutuhan rumah sakit juga sudah masuk ke saya,” ungkap Gus Fawait.
Rumah sakit rujukan utama, RSD dr. Soebandi, mengalami tekanan finansial serius akibat keterbatasan kas dan beban utang yang menumpuk. Menghadapi situasi tersebut, Pemkab Jember mengambil langkah strategis dengan mendorong predikat Universal Health Coverage (UHC) Prioritas. Meski kemampuan APBD 2025 terbatas, lobi intensif dilakukan ke pemerintah pusat dan BPJS Kesehatan.
“Kami yakinkan bahwa Jember mampu. Dalam kondisi krisis kesehatan, tidak boleh ada kepanikan. Tapi masyarakat tetap harus mendapat pelayanan,” ujarnya.
Upaya tersebut membuahkan hasil. Sejak 1 April 2025, warga Jember dapat mengakses layanan kesehatan gratis tanpa perlu Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM). Premi BPJS dibayarkan pemerintah daerah guna memastikan pelayanan tetap berjalan dan rumah sakit memperoleh kepastian pembiayaan. Kebijakan ini disebut tidak hanya memperluas akses layanan kesehatan, tetapi juga memulihkan kondisi keuangan rumah sakit, termasuk RSD dr. Soebandi yang pendapatannya berangsur membaik dari posisi awal Rp31 miliar.
Di sisi lain, Gus Fawait juga menyoroti lemahnya daya tarik investasi akibat keterbatasan konektivitas seperti pelabuhan dan bandara aktif. Namun ia menegaskan, pembenahan pelayanan dasar tetap menjadi prioritas utama sebelum melangkah ke agenda pembangunan lanjutan.
“Pelayanan publik adalah kebutuhan dasar masyarakat. Maka pembenahan harus dimulai dari sektor paling mendasar, terutama kesehatan,” tandasnya.
Setahun kepemimpinan Gus Fawait menjadi fase konsolidasi dan pemulihan fondasi. Tantangan pengentasan kemiskinan ekstrem, perbaikan pendidikan, revitalisasi pertanian, hingga peningkatan investasi masih membentang. Namun melalui komitmen UHC Prioritas dan penguatan layanan dasar, Pemkab Jember berupaya menata ulang arah pembangunan demi kesejahteraan masyarakat. (ADV).