Jember – Di tengah denyut kehidupan desa dan pesisir yang masih dibayangi keterbatasan, harapan baru disuarakan pemerintah. Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) menegaskan komitmennya menekan angka kemiskinan ekstrem hingga nol persen pada 2026, dengan Kabupaten Jember sebagai salah satu peta prioritas nasional.
Penegasan itu disampaikan dalam agenda penyaluran bantuan langsung di Balai Desa Cangkring, Kecamatan Jenggawah, Kamis (12/2/2026). Wakil Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin), Iwan Sumule, menyebut target tersebut selaras dengan arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto dalam mempercepat peningkatan kesejahteraan kelompok rentan.
Menurut Iwan, penghapusan kemiskinan ekstrem bukan sekadar slogan, tetapi agenda terukur yang memerlukan orkestrasi lintas sektor. Program ini diperkuat melalui skema Silaskin (Sinergi Percepatan Pengentasan Kemiskinan) bertajuk “Si Taskin Hadir Bersama, Menjaga yang Rentan, Makmur Bersama Presiden Prabowo” yang mendorong integrasi kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah.
“Upaya ini tidak bisa dilakukan secara parsial. Perlu sinergi kuat antara kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah agar hasilnya nyata dan berkelanjutan,” kata Iwan.
Ia menjelaskan, BP Taskin juga bertugas mempercepat proses birokrasi agar usulan program dari daerah tidak terhambat prosedur administratif yang berlarut. Dengan demikian, bantuan dan intervensi sosial bisa segera dirasakan masyarakat.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2024, angka kemiskinan nasional tercatat sebesar 8,25 persen. Pemerintah menargetkan penurunan menjadi 4,5 persen pada 2029, dengan tren penurunan minimal satu persen setiap tahun. Jember sendiri masuk kategori prioritas karena angka kemiskinan ekstremnya masih relatif tinggi, sekitar 124 ribu jiwa.
Sejumlah langkah konkret disiapkan untuk wilayah ini, antara lain pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih, pengembangan kampung budidaya, penguatan Sekolah Rakyat, pemberian beasiswa jangka panjang, serta percepatan rehabilitasi sekolah rusak berat. Program Hutan Sosial juga dioptimalkan untuk buruh tani dan warga miskin di kawasan pinggiran hutan agar memiliki akses ekonomi produktif.
Bupati Jember, Muhammad Fawait, menyambut positif dukungan pemerintah pusat tersebut. Ia menilai kolaborasi lintas level pemerintahan menjadi momentum penting dalam menekan kemiskinan secara signifikan.
“Sebagian besar kemiskinan di Jember berada di desa-desa, kawasan kebun, hutan, dan pesisir. Karena itu, pelayanan publik harus hadir lebih dekat agar masyarakat merasakan langsung manfaatnya,” ujarnya.
Pemerintah Kabupaten Jember juga berkomitmen memperkuat pelatihan UMKM bagi keluarga miskin ekstrem usia produktif. Selain itu, pengawasan dan perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) akan ditingkatkan agar warga yang bekerja di luar negeri tetap memperoleh jaminan keamanan dan kesejahteraan.
Dengan strategi terintegrasi dan dukungan kebijakan nasional, Jember diharapkan mampu menjadi model keberhasilan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem pada 2026. Sinergi pusat dan daerah diyakini menjadi kunci agar target nol persen bukan sekadar angka, melainkan realitas yang dirasakan masyarakat paling rentan.