Purbalingga – Pasca bencana banjir dan tanah longsor yang melanda Kabupaten Purbalingga, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menegaskan komitmennya untuk mempercepat relokasi warga terdampak. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menekankan bahwa penanganan bencana tidak boleh berhenti pada fase darurat, tetapi harus berlanjut hingga masyarakat benar-benar mendapatkan hunian yang aman dan layak.
Penegasan tersebut disampaikan Ahmad Luthfi saat mengecek langsung percepatan penanganan banjir dan longsor di Kabupaten Purbalingga, Jumat (30/1/2026). Dalam kunjungan itu, Gubernur meminta Pemerintah Kabupaten Purbalingga segera menetapkan lokasi hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap) bagi para pengungsi yang rumahnya rusak berat maupun berada di zona rawan bencana.
Bencana banjir dan longsor di Purbalingga terjadi pada Kamis malam (23/1/2026) sekitar pukul 22.00. Air bah disertai material longsoran merendam dan merusak empat desa di dua kecamatan, yakni Desa Sangkanayu dan Desa Lambur di Kecamatan Mrebet, serta Desa Kutabawa dan Desa Serang di Kecamatan Karangreja. Dari laporan di lapangan, Desa Serang menjadi wilayah dengan dampak paling parah.
Bupati Purbalingga Fahmi Muhammad Hanif menyampaikan bahwa perhatian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah dirasakan sejak hari pertama bencana. Menurutnya, Gubernur Ahmad Luthfi langsung menginstruksikan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Jateng untuk terlibat aktif dalam penanganan darurat bersama berbagai pemangku kepentingan.
“Dukungan dari Pemerintah Provinsi sudah ada sejak hari pertama. Gubernur juga terus memantau kondisi di lapangan dan memberikan bantuan kepada para pengungsi. Banyak bantuan untuk perbaikan infrastruktur,” ujar Fahmi saat mendampingi Gubernur di Desa Serang.
Ia menjelaskan, saat ini terdapat tiga kebutuhan mendesak yang menjadi prioritas pemerintah daerah, yakni penyediaan huntara dan huntap, perbaikan sejumlah jembatan yang putus akibat banjir dan longsor, serta pemulihan jaringan air bersih bagi warga terdampak.
“Lokasi huntara dan huntap sedang kami koordinasikan dengan para kepala desa. Saat ini masih dalam proses pencarian lokasi dan penghitungan kebutuhan,” katanya.
Dalam rangkaian kunjungan kerja tersebut, Ahmad Luthfi meninjau Posko Balai Desa Serang dan memimpin rapat percepatan penanganan bencana bersama seluruh pemangku kepentingan. Ia juga mengunjungi Villa Serang yang digunakan sebagai lokasi pengungsian, berdialog dengan warga, serta menyapa dan menghibur anak-anak pengungsi untuk menguatkan kondisi psikologis mereka.
Gubernur kemudian meninjau langsung lokasi bencana di Dusun Gunungmalang dan Dusun Kaliurip, sebelum menutup kunjungan dengan mengecek dapur umum yang dikelola Brimob. Pada kesempatan itu, Ahmad Luthfi menyerahkan bantuan secara simbolis dengan total nilai hampir Rp700 juta, meliputi kebutuhan permakanan, pakaian, mainan anak-anak, bantuan perumahan, serta kebutuhan dasar lainnya.
“Sejak status tanggap darurat ditetapkan, seluruh dinas sudah berada di lapangan. Bantuan juga sudah kita geser, termasuk alat berat seperti ekskavator. Hari ini kami ingin memastikan seluruh kebutuhan masyarakat terpenuhi secara paripurna,” tegasnya.
Ia menambahkan, ratusan rumah warga akan direlokasi ke lokasi yang lebih aman. Penyiapan lahan huntara dan huntap menjadi tanggung jawab Pemkab Purbalingga, sementara pembangunan akan dilakukan bersama Pemprov Jawa Tengah dan kementerian terkait.
“Ini tidak mudah. Perlu sosialisasi dan pendekatan kepada masyarakat. Penanganan bencana bukan hanya soal bantuan darurat, tetapi bagaimana masyarakat bisa bangkit dan memiliki masa depan yang lebih aman,” ujarnya.
Terkait jembatan-jembatan yang terputus dan menghambat akses antarwilayah, Ahmad Luthfi memastikan telah berkoordinasi dengan TNI dan Polri, baik untuk pemasangan jembatan sementara maupun perencanaan pembangunan jembatan permanen.
“Kami prioritaskan jembatan yang menghubungkan pusat ekonomi dan menyangkut hajat hidup orang banyak,” pungkasnya.