Pasaman Barat – Puluhan mahasiswa turun ke jalan membawa pesan moral tentang keterbukaan dan akuntabilitas pemerintahan. Di bawah terik siang, mereka menyuarakan tuntutan transparansi hasil audit kinerja pemerintah daerah dalam aksi demonstrasi damai yang digelar di dua titik strategis, yakni Kantor Inspektorat dan Kantor Bupati Pasaman Barat. Aksi ini menjadi penanda bahwa suara mahasiswa masih nyaring sebagai penjaga nurani publik.
Aksi yang berlangsung pada Jumat (30/1/2026) tersebut diinisiasi oleh Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) bersama Aliansi Mahasiswa Pasaman Barat (AMPB). Massa mulai berkumpul sejak siang hari dengan membawa spanduk dan poster berisi tuntutan keterbukaan informasi publik. Orasi dipimpin langsung oleh Rido selaku orator utama yang menyampaikan aspirasi secara bergantian di hadapan gedung pemerintahan.
Dalam orasinya, Rido menegaskan bahwa kehadiran mahasiswa bukan untuk menciptakan kegaduhan, melainkan sebagai bentuk kontrol sosial terhadap jalannya pemerintahan daerah. Ia menilai transparansi hasil audit kinerja merupakan hak publik yang harus dipenuhi agar kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah tetap terjaga.
“Ini bukan sekadar aksi protes. Ini panggilan moral kami sebagai mahasiswa agar pemerintah lebih terbuka dan bertanggung jawab kepada rakyat,” seru Rido di hadapan massa aksi.
Pengamanan aksi dilakukan secara ketat oleh jajaran Polres Pasaman Barat. Kepala Bagian Operasi, Muzhendra, memimpin langsung pengamanan bersama Kapolsek Pasaman Zulfikar dan Kasat Samapta Dwi Hadiyanto. Sebanyak 20 personel disiagakan untuk memastikan aksi berjalan aman, tertib, dan tidak mengganggu aktivitas pelayanan publik.
Kapolres Pasaman Barat Agung Tribawanto melalui AKP Zulfikar menjelaskan bahwa aksi mahasiswa dipicu oleh ketidakpuasan terhadap pola komunikasi dan pelayanan di instansi terkait. Pengalaman kurang menyenangkan saat mahasiswa melakukan kunjungan sebelumnya disebut menjadi salah satu pemantik munculnya aksi kolektif tersebut.
“Aksi ini terkait kinerja Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat. Mungkin karena pernah bersilaturahmi namun pelayanan dirasa kurang baik, sehingga aspirasi itu disampaikan secara bersama-sama,” ujar AKP Zulfikar di sela pengamanan.
Mahasiswa menegaskan tuntutan utama mereka, yakni mendesak Inspektorat agar lebih terbuka terkait hasil audit kinerja pemerintah daerah. Namun, tuntutan tersebut berbenturan dengan regulasi internal yang mengatur kerahasiaan dokumen negara. Menanggapi hal itu, Inspektur Inspektorat Pasaman Barat Emnita Nadirua turun langsung menemui massa dan memberikan penjelasan.
“Dari Inspektorat punya aturan tersendiri. Kami tidak bisa memberikan hasil pemeriksaan kepada publik tanpa prosedur resmi,” jelas Emnita saat berdialog dengan mahasiswa. Penjelasan tersebut disampaikan untuk meredakan ketegangan sekaligus memberikan pemahaman terkait batasan kewenangan institusi.
Setelah menyampaikan aspirasi di Kantor Inspektorat, massa bergerak menuju Kantor Bupati Pasaman Barat. Aparat kepolisian tetap melakukan pengamanan melekat guna menjaga ketertiban umum dan kelancaran arus lalu lintas di sekitar pusat pemerintahan. Koordinasi antar-satuan dilakukan untuk memastikan keselamatan massa aksi maupun aparatur sipil negara.
Kompol Muzhendra menyampaikan bahwa secara umum aksi berjalan kondusif. “Kami mengamankan adik-adik mahasiswa bersama Kapolsek dan Kasat Samapta. Alhamdulillah seluruh rangkaian aksi berjalan tertib dan lancar,” ujarnya.
Aksi berakhir tanpa insiden anarkis. Massa membubarkan diri secara teratur, meninggalkan pesan kuat tentang pentingnya transparansi dan akuntabilitas. Aparat kepolisian mengapresiasi sikap kooperatif mahasiswa yang mampu menyampaikan aspirasi secara santun dan dalam koridor hukum.
Aksi damai ini menjadi pengingat bahwa mahasiswa tetap konsisten menjalankan peran sebagai agen kontrol sosial. Harapannya, tuntutan transparansi audit yang disuarakan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah menuju tata kelola pemerintahan yang lebih terbuka dan dipercaya publik.