Tegal – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menaruh perhatian serius terhadap keberlangsungan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) sebagai motor penggerak ekonomi kerakyatan. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, meminta seluruh sekretaris daerah kabupaten dan kota se-Jawa Tengah untuk memberikan perhatian penuh terhadap tata kelola koperasi tersebut. Ia menegaskan agar pengalaman pahit runtuhnya Koperasi Unit Desa (KUD) di masa lalu tidak kembali terulang.
Pesan itu disampaikan Sumarno saat membuka Rapat Koordinasi Forum Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia (Forsesdasi) Komisariat Wilayah Jawa Tengah yang digelar di Hotel Bahari Inn, Kamis malam (29/1/2026). Dalam forum tersebut, para sekda kabupaten/kota berkumpul untuk menyamakan persepsi dan memperkuat koordinasi menghadapi berbagai tantangan pemerintahan daerah.
“KDKMP harus jadi perhatian. Jangan sampai mengulang pengalaman KUD zaman dulu yang rontok karena persoalan manajemen,” tegas Sumarno di hadapan peserta rakor.
Menurutnya, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih memiliki potensi besar untuk menggerakkan perekonomian dari tingkat paling bawah, yakni desa dan kelurahan. Namun potensi itu, kata dia, hanya bisa diwujudkan apabila koperasi dikelola secara profesional, transparan, serta benar-benar berpihak kepada kepentingan anggota.
Berdasarkan data Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Mikro Menengah (UMKM) Provinsi Jawa Tengah per Oktober 2025, tercatat sebanyak 8.523 unit Koperasi Merah Putih telah berbadan hukum. Dari jumlah tersebut, 3.891 unit sudah aktif beroperasi dengan total anggota mencapai 136.112 orang. Angka ini menunjukkan geliat koperasi yang cukup signifikan, namun sekaligus menuntut pengawasan dan pembinaan yang konsisten dari pemerintah daerah.
Sumarno menilai, rapat koordinasi Forsesdasi menjadi ruang strategis bukan hanya untuk membahas isu teknis pemerintahan, tetapi juga sebagai ajang silaturahmi dan penyamaan langkah antarsekda. Ia menekankan bahwa para sekretaris daerah memiliki tanggung jawab yang sama dalam menjaga roda pemerintahan dan pembangunan daerah tetap berjalan stabil.
“Kegiatan ini yang utama adalah silaturahmi. Kita berkumpul karena tanggung jawab kita yang sama sebagai sekretaris daerah,” ujarnya.
Lebih lanjut, Sumarno menyoroti pentingnya penguatan koordinasi antarsekda kabupaten/kota dalam menghadapi tantangan tata kelola pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah. Ia menyinggung adanya penyesuaian dana transfer dari pemerintah pusat ke daerah yang menuntut kecermatan dan kebijakan yang tepat agar pelayanan publik tidak terganggu.
Dalam kesempatan tersebut, Sumarno juga berpesan agar para sekda membangun hubungan kerja yang harmonis dengan kepala daerah masing-masing. Menurutnya, komunikasi yang baik dan kesamaan frekuensi antara kepala daerah dan sekretaris daerah menjadi kunci menjaga stabilitas birokrasi dan efektivitas kebijakan.
Sementara itu, Wali Kota Tegal Dedy Yon Supriyono yang turut hadir dalam acara tersebut, menguatkan pesan pentingnya sinergi antara kepala daerah dan sekda. Ia menilai keterbukaan komunikasi akan mencegah munculnya sekat-sekat dalam birokrasi pemerintahan.
“Yang penting kepala daerah dan sekda itu satu frekuensi. Kalau ada yang tidak pas, saling mengingatkan agar kebijakan tetap berjalan dengan baik,” kata Dedy.
Melalui penguatan koordinasi dan tata kelola yang profesional, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berharap Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dapat tumbuh berkelanjutan, menjadi fondasi ekonomi rakyat, serta terhindar dari kegagalan yang pernah dialami koperasi di masa lalu.