Kediri – Tayangan salah satu program di Trans7 yang dinilai menyinggung Pondok Pesantren Lirboyo di Kota Kediri menuai reaksi keras dari kalangan pesantren. Salah satunya datang dari KH Basori Alwi, Pengasuh Ponpes Roudhotul Ibaad, Dusun Kaliawen Timur, Desa Ngino, Kecamatan Plemahan, Kabupaten Kediri. Ia menyatakan keprihatinannya dan mendesak pemerintah mencabut izin siar stasiun televisi tersebut.
“Kami akan memohon kepada Dewan Pers dan Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) untuk mencabut izin tayang Trans7, karena narasinya sangat menyinggung para santri,” tegas Gus Basori, sapaan akrab KH Basori Alwi, saat diwawancarai pada Selasa (14/10/2025).
Menurutnya, pesantren sejak dahulu merupakan lembaga pendidikan yang mandiri dan berperan besar dalam membentuk karakter bangsa. Di dalamnya tertanam nilai adab, akhlak, dan penghormatan yang kuat antara santri dan kiai. Ia menilai, narasi dalam tayangan tersebut telah menyesatkan publik dan merendahkan tradisi luhur pesantren.
“Untuk mengabdi kepada guru, jangankan amplop kecil, sebagian harta pun rela diberikan santri karena tahu betapa mahalnya harga ilmu,” ujarnya.
Ia kemudian menambahkan, dalam kitab-kitab klasik ulama disebutkan bahwa satu huruf ilmu nilainya setara sejuta dirham. Para santri, lanjutnya, bahkan tidak berani berjalan di depan rumah kiainya karena rasa hormat dan takut mengganggu waktu sang guru.
“Bahasa perbudakan itu muncul dari orang-orang yang tidak berilmu. Di kalangan santri, tidak ada perbudakan. Justru para santri merasa bahagia ketika diperintah oleh gurunya, karena sadar tidak akan mampu membalas nilai ilmu yang diberikan,” tutur Gus Basori dengan nada tegas.
Lebih lanjut, ia meminta Presiden Republik Indonesia untuk turut turun tangan memanggil pihak Trans7 agar lebih berhati-hati dalam menayangkan konten yang bersinggungan dengan dunia pesantren. Menurutnya, permintaan maaf publik dari pihak televisi belum cukup untuk menghapus dampak buruk yang sudah terlanjur tersebar.
“Kalaupun pihak televisi sudah meminta maaf, itu tidak cukup. Di era digital, berita buruk yang terlanjur viral sulit diluruskan karena klarifikasi tidak akan seviral narasi negatifnya,” ujarnya.
Gus Basori menilai langkah tegas dari pemerintah sangat diperlukan sebagai bentuk tanggung jawab sekaligus efek jera bagi media agar tidak mengulang kesalahan serupa. Ia menutup pernyataannya dengan menyerukan agar seluruh elemen pesantren tetap tenang namun tegas dalam menyuarakan keberatan terhadap konten yang mencederai nilai-nilai keislaman dan moral santri.