Jember – Angin perubahan dari pusat anggaran nasional kembali berembus ke Kabupaten Jember. Pemerintah pusat resmi memangkas dana transfer daerah untuk tahun anggaran 2026 sebesar sekitar Rp270 miliar. Meski demikian, Bupati Jember Muhammad Fawait atau yang akrab disapa Gus Fawait menegaskan bahwa roda pembangunan di wilayahnya tidak akan berhenti.
Penurunan dana transfer ini mencakup Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), yang selama ini menjadi tulang punggung pembiayaan berbagai sektor strategis, seperti infrastruktur, pendidikan, dan layanan publik. Pemangkasan tersebut disebut sebagai bagian dari kebijakan penyesuaian fiskal nasional yang dilakukan secara merata di seluruh Indonesia.
“Penurunan dana transfer bukan hanya di Jember, tapi terjadi secara nasional. Yang penting, masyarakat tetap mendapatkan pelayanan terbaik,” ujar Gus Fawait pada Rabu (8/10/2025).
Bupati muda ini menambahkan, pemerintah pusat telah menyiapkan program pengganti untuk menekan dampak pengurangan anggaran tersebut. Salah satunya melalui Bantuan Presiden (Banpres), yang diharapkan bisa menutup sebagian kebutuhan pembiayaan daerah.
“Insyaallah, meski DAK dan DAU turun, Banpres yang masuk ke Jember semakin besar,” jelasnya.
Menurutnya, Pemkab Jember tetap berfokus pada pembangunan sektor pendidikan dan infrastruktur. Tahun ini, jumlah pembangunan gedung sekolah meningkat signifikan, dan tren tersebut diyakini akan terus berlanjut pada tahun 2026.
“Saya optimistis tahun depan lebih banyak lagi. Jadi penurunan DAK dan DAU mudah-mudahan tidak berdampak besar bagi Jember,” ungkapnya penuh keyakinan.
Kebijakan efisiensi ini juga memaksa pemerintah daerah untuk lebih kreatif dalam mengelola anggaran. Pemkab Jember dikabarkan tengah mengoptimalkan sumber pendapatan asli daerah (PAD) serta memperkuat kerja sama dengan pihak swasta dan lembaga filantropi untuk mendukung proyek-proyek prioritas.
Sejumlah pengamat ekonomi daerah menilai langkah Gus Fawait cukup realistis. “Dalam situasi fiskal nasional yang ketat, pemerintah daerah memang perlu memperluas basis pendapatan lokal tanpa mengandalkan transfer pusat,” ujar Dr. Nurul Hidayati, dosen ekonomi Universitas Jember. Ia menambahkan bahwa transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana alternatif menjadi kunci agar kepercayaan publik tetap terjaga.
Meski dihadapkan pada tantangan fiskal, Pemkab Jember berkomitmen menjaga momentum pembangunan yang sudah berjalan. Bupati Fawait memastikan, berbagai proyek infrastruktur dan pelayanan masyarakat akan tetap diprioritaskan, termasuk pembangunan jalan desa, perbaikan fasilitas pendidikan, dan penguatan layanan kesehatan.
Dengan strategi adaptif dan dukungan program pusat seperti Banpres, Jember diharapkan mampu menavigasi tahun anggaran 2026 tanpa harus mengorbankan kesejahteraan masyarakatnya. (ADV).