Jakarta – Kericuhan mewarnai aksi demo di depan Gedung DPR RI pada Senin (25/8/2025). Suara tuntutan, mulai dari desakan pembubaran hingga sorakan “bubarkan DPR”, menggema keras di tengah hujan deras dan bentrokan dengan aparat. Aksi yang awalnya tenang mendadak memanas, mencerminkan ketidakpuasan mendalam terhadap elit politik.
Aksi digelar sekitar pukul 10.00 WIB oleh ratusan orang, termasuk mahasiswa, driver ojek online, serta pelajar. Mereka mengusung sembilan tuntutan pro-rakyat, antara lain menolak revisi ulang sejarah, penghapusan gaji dan tunjangan DPR, hingga pengesahan RUU Perampasan Aset dan PPRT yang dianggap mangkrak. Massa juga menentang RUU-ruu seperti KUHAP, Polri, Penyiaran, dan Agraria yang dinilai merugikan masyarakat. Selain itu, aksi ini mengecam pemberian gelar pahlawan untuk Soeharto dan perjanjian dagang dengan AS yang dituding menggerus kedaulatan ekonomi nasional.
Sorakan “bubarkan DPR” dan dugaan pembubaran kabinet jadi sorotan utama. Tidak sedikit demonstran mengangkat tuntutan menghapus gaji DPR dan menuntut transparansi penghasilan mereka.
Situasi pun memuncak menjadi ricuh—barikade jebol, motor dibakar, dan sejumlah fasilitas DPR dirusak. Polisi menembakkan gas air mata dan water cannon, sementara sebagian massa mencoba menerobos masuk serta melarikan diri ke rel kereta. Hingga siang, sebanyak 15 orang ditangkap, terdiri dari empat mahasiswa dan sebelas anarko, sementara beberapa demonstran terluka akibat lemparan batu dan pecahan kaca.
“Kami menuntut DPR mendengar suara rakyat, bukan sekadar menambah pemborosan,” ujar salah satu koordinator aksi dalam orasinya. Pernyataan ini menggambarkan jiwa gerakan yang menolak polarisasi elit dan menuntut representasi tulus.
Dalam latar belakangnya, tuntutan itu mencerminkan frustasi terhadap mundurnya transparansi politik dan lambannya pengesahan RUU yang pro-rakyat. Salain itu, pembubaran DPR dan kabinet menjadi simbol perlawanan terhadap sistem yang dianggap semakin melemahkan demokrasi.
Kericuhan demonstrasi 25 Agustus di depan DPR RI mencerminkan krisis kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif. Suara rakyat yang menggelegar menuntut perubahan sistemik menjadi cermin ketegangan politik di negeri ini.