Samarinda – Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalimantan Timur tahun 2025 baru mencapai sekitar 9 persen hingga pertengahan Mei. Kondisi ini memicu kekhawatiran terkait lambannya pelaksanaan program pembangunan.
Sekretaris DPRD Kaltim, Norhayati Usman, menegaskan pentingnya kolaborasi antara legislatif dan eksekutif untuk mempercepat penyerapan anggaran. Norhayati menyatakan bahwa DPRD siap mendorong percepatan realisasi anggaran, namun perlu sinergi dan komunikasi aktif antar lembaga.
“Kami di DPRD berkomitmen untuk terus mendorong percepatan realisasi anggaran. Sinergi antara legislatif dan eksekutif sangat penting agar program-program pembangunan dapat berjalan optimal dan tepat sasaran,” ujar Norhayati usai mengikuti rapat evaluasi pelaksanaan anggaran di Ruang Ruhui Rahayu, Kantor Gubernur Kaltim, Rabu (14/5/2025).
Rapat yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kaltim, Sri Wahyuni, mengungkapkan sejumlah kendala utama dalam realisasi APBD, seperti efisiensi anggaran, pergeseran kas, transisi sistem pengadaan, serta belum rampungnya penandatanganan perjanjian kinerja oleh gubernur.
Sri Wahyuni menegaskan bahwa proses pergeseran anggaran telah selesai dan tidak boleh lagi dijadikan alasan dalam menunda pelaksanaan kegiatan. Ia juga menyoroti kritik dari BPKP mengenai tingginya belanja penunjang di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Jangan sampai membelanjakan anggaran hanya untuk kegiatan aksesoris, sementara output-nya tidak dirasakan masyarakat,” tegasnya dalam rapat.
Norhayati turut mengimbau seluruh OPD untuk menjaga komunikasi intensif dengan DPRD agar setiap hambatan pelaksanaan program dapat diatasi sejak dini. Menurutnya, penyelesaian kendala hanya bisa dicapai melalui kerja sama yang erat.
“Kami berharap komunikasi antara DPRD dan Pemprov terus ditingkatkan, sehingga setiap permasalahan dapat segera diidentifikasi dan diselesaikan bersama,” tutup Norhayati.
Dengan penyerapan anggaran yang masih jauh dari harapan, semua pihak kini dihadapkan pada tuntutan untuk bergerak cepat demi memastikan keberlangsungan program pembangunan di Kalimantan Timur. (ADV).