Samarinda – Kinerja anggaran Pemprov Kalimantan Timur pada tahun anggaran 2024 menjadi sorotan tajam Fraksi PPP–Demokrat DPRD Kaltim. Dalam Rapat Paripurna ke-19 yang digelar Selasa (17/6/2025), fraksi ini menilai pelaksanaan APBD masih menyisakan sejumlah persoalan, mulai dari lemahnya serapan belanja hingga belum signifikannya penurunan angka kemiskinan.
Juru bicara Fraksi PPP–Demokrat, Nurhadi Saputra, mengungkapkan bahwa meskipun pendapatan daerah berhasil melampaui target dengan capaian Rp22,08 triliun atau 104,07 persen dari target Rp21,22 triliun, realisasi beberapa komponen masih di bawah ekspektasi.
“Hasil pengelolaan kekayaan daerah hanya tercapai 91,90 persen, dana alokasi umum 96,80 persen, dan pendapatan lain-lain bahkan hanya 72,27 persen,” sebut Nurhadi dalam pandangan fraksinya.
Sementara itu, belanja daerah yang ditetapkan sebesar Rp22,19 triliun hanya terserap Rp20,46 triliun atau 92,19 persen.
“Kelemahan dalam perencanaan ini harus menjadi perhatian bersama. Apalagi ada 1.900 temuan dan 62 rekomendasi dari IHPPK. Meskipun WTP didapat, kualitas pelaksanaan tetap harus dievaluasi,” ujarnya.
Fraksi PPP–Demokrat juga menyoroti kemiskinan sebagai salah satu masalah struktural yang belum tertangani optimal. Berdasarkan data, tingkat kemiskinan di Kaltim masih berada di angka 5,78 persen atau sekitar 221.340 jiwa.
Enam kabupaten/kota tercatat memiliki angka di atas rata-rata provinsi, di antaranya Mahakam Ulu (10,75%), Kutai Barat (9,56%), dan Kutai Kartanegara (7,28%).
“Intervensi sosial dan ekonomi yang lebih terarah dan terstruktur diperlukan. Ini menjadi pekerjaan rumah besar pemerintah,” tegas Nurhadi.
Tak hanya itu, Fraksi PPP–Demokrat juga menyampaikan 11 poin catatan prioritas masyarakat yang dianggap belum terjawab secara konkret.
Catatan itu mencakup: normalisasi Sungai Sangatta, pembangunan pelabuhan perikanan, ketersediaan BBM nelayan, pembangunan RS di wilayah utara, perbaikan jalan nasional Samarinda–Bontang, kelanjutan Tol Samarinda–Bontang, peningkatan Jalan Mulawarman Balikpapan, kualitas jalan tol Balikpapan–Samarinda, solusi krisis air bersih Balikpapan, kebutuhan SMA/SMK tambahan, dan penanganan banjir tahunan di Samarinda dan Balikpapan.
“Kesebelas persoalan ini adalah aspirasi masyarakat. Pemerintah harus lebih sigap dalam menyelesaikan masalah klasik ini,” ujarnya.
Fraksi PPP–Demokrat menekankan perlunya keberlanjutan visi pembangunan jangka panjang Kaltim yang tetap sejalan dengan agenda nasional Indonesia Emas 2045. Menurut mereka, konsistensi arah pembangunan tidak boleh terganggu oleh siklus politik atau pergantian kepemimpinan. (ADV).