Samarinda – Harapan Presiden Prabowo Subianto untuk menurunkan biaya ibadah haji agar lebih murah dari Malaysia, bak oase di tengah keluhan panjang jemaah Indonesia. Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Damayanti, menyambut langkah tersebut dengan antusias sebagai bentuk kepedulian negara terhadap umat.
“Tentu kami wakil rakyat menyambut baik keinginan Presiden,” ujarnya kepada wartawan, Senin (5/5/2025) kemaren. Ketua Fraksi PKB DPRD Kaltim ini menanggapi keinginan pemerintah pusat menurunkan biaya naik haji dan membangun perkampungan haji di Mekkah guna menekan ongkos akomodasi.
Damayanti menyampaikan bahwa sudah saatnya pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem penyelenggaraan haji, khususnya kinerja Badan Pengelola Haji (BP Haji) ke depan. Ia menyoroti berbagai keluhan yang selama ini muncul dari masyarakat, mulai dari biaya tinggi hingga fasilitas yang tidak sebanding dengan harapan.
“Kita sudah terlalu sering mendengar keluhan masyarakat soal pelayanan haji yang tidak sebanding dengan biaya dan waktu tunggu yang begitu panjang. Ini menjadi catatan serius dan harus ada solusi struktural,” kata politisi PKB itu.
Untuk tahun 2025, biaya penyelenggaraan haji (BPIH) Indonesia mencapai Rp89,41 juta, dengan Bipih yang dibayarkan langsung oleh jemaah sebesar Rp55,43 juta. Sebagai perbandingan, jemaah haji Malaysia dari kalangan berpendapatan rendah (B40) hanya membayar sekitar Rp36,3 juta, dan kalangan menengah (M40) sekitar Rp53 juta, berkat skema subsidi dari pemerintah.
Menurut Damayanti, kondisi ini menjadi cermin bahwa penyelenggaraan haji di Indonesia masih perlu pembenahan besar. Ia menyoroti sistem antrean panjang dan fasilitas yang tidak sesuai harapan sebagai dua dari banyak keluhan jemaah.
“Banyak masyarakat yang sudah menabung sejak lama, tapi saat berangkat mereka kecewa karena fasilitas yang dijanjikan tidak sesuai harapan. Ini jelas sangat disayangkan. Maka, pembentukan BP Haji ini diharapkan bisa membawa perbaikan besar,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana dan layanan haji. BP Haji ke depan harus mampu merancang sistem pelayanan yang adil, terbuka, dan berorientasi pada kenyamanan serta kepuasan jemaah.
“Kita ingin jemaah merasa aman, nyaman, dan terlayani dengan baik. Jangan sampai ibadah yang seharusnya menjadi momen sakral justru tercoreng karena masalah teknis dan manajerial,” tambahnya.
Sebagai anggota Komisi IV DPRD yang membidangi pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat, Damayanti juga menyatakan komitmennya mendorong agar BP Haji hadir di daerah dan benar-benar bisa menyentuh kebutuhan umat.
“Ini bukan hanya soal sistem, tapi soal keadilan dan pelayanan terhadap rakyat. Haji bukan sekadar perjalanan, tapi ibadah yang harus disiapkan dengan baik, termasuk dari sisi penyelenggaraannya,” pungkasnya. (ADV).