Mojokerto – Dalam Safari Ramadan yang digelar di Masjid Al Anwar, Kelurahan Kranggan, Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari mengungkapkan bahwa alokasi dana hibah untuk tempat ibadah tahun 2025 mengalami penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh kebijakan efisiensi anggaran guna mendukung program prioritas nasional di sektor pendidikan dan kesehatan.
“Jumlah anggarannya memang jauh berkurang dibandingkan tahun sebelumnya karena pemerintah pusat menginstruksikan efisiensi anggaran,” ujar Ning Ita, sapaan akrab Wali Kota Mojokerto, Sabtu (8/3/2025).
Ia menjelaskan bahwa Presiden Prabowo menekankan pentingnya investasi di bidang pendidikan dan kesehatan sebagai langkah strategis menuju Indonesia Emas 2045. Salah satu program utama yang membutuhkan anggaran besar adalah Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi pelajar dari TK hingga SMA. Program ini diharapkan dapat memastikan anak-anak Indonesia tumbuh sehat dan siap bersaing di masa depan.
“Program MBG ini kalau dijalankan setahun penuh membutuhkan anggaran yang sangat besar. Secara nasional, nilainya mencapai ratusan triliun rupiah,” terangnya.
Selain pendidikan, sektor kesehatan juga menjadi prioritas utama, khususnya dalam menjamin akses pengobatan gratis bagi seluruh masyarakat Indonesia. Ning Ita menyoroti bahwa masih banyak daerah yang belum memiliki jaminan kesehatan nasional (JKN) menyeluruh, berbeda dengan Kota Mojokerto yang telah meraih predikat Universal Health Coverage (UHC).
“Banyak daerah yang belum mendapatkan JKN secara penuh, sementara pemerintah ingin memastikan seluruh rakyat Indonesia, sebanyak 280 juta jiwa, mendapatkan layanan kesehatan gratis. Ini tentu membutuhkan anggaran yang sangat besar,” paparnya.
Meski anggaran hibah mengalami penyesuaian, Ning Ita menegaskan bahwa pemerintah tetap memberikan perhatian kepada kebutuhan keagamaan masyarakat. Pada tahun 2025, Pemkot Mojokerto telah mengalokasikan lebih dari Rp5 miliar untuk 99 lembaga keagamaan, termasuk masjid, musala, gereja, majelis taklim, dan pondok pesantren.
“Mohon dipahami dan dimaklumi, namun pemerintah tetap hadir dalam mendukung kebutuhan peribadatan, baik untuk umat Muslim maupun umat beragama lainnya,” jelasnya.
Dengan kebijakan ini, Pemkot Mojokerto berharap masyarakat dapat memahami pentingnya alokasi anggaran untuk pendidikan dan kesehatan sebagai investasi jangka panjang bagi generasi mendatang.