Mojokerto – Serah terima jabatan (sertijab) Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mojokerto periode 2025-2030 berlangsung di ruang sidang paripurna DPRD Mojokerto pada Rabu (5/3/2025). Dalam acara ini, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memberikan arahan strategis, salah satunya meminta Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari untuk menyiapkan lahan guna mendukung program sekolah rakyat yang dicanangkan pemerintah pusat.
Sekolah rakyat ini akan mengusung konsep boarding school dan ditujukan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Program ini bertujuan untuk mengurangi angka putus sekolah serta membangun karakter generasi muda yang lebih kuat.
“Setiap daerah diminta menyiapkan lahannya, dan pemerintah akan mengalokasikan anggaran sekitar Rp100 miliar untuk satu unit sekolah rakyat,” ujar Khofifah dalam sambutannya.
Gubernur Jawa Timur menjelaskan bahwa pihaknya menargetkan 40 sekolah rakyat tersebar di 38 kabupaten/kota serta dua unit di tingkat provinsi. Jika program ini terealisasi, dampaknya akan sangat luas, termasuk penciptaan lapangan kerja di sektor pendidikan, pengelolaan asrama, hingga penyediaan makanan bagi siswa.
“Program ini dalam jangka pendek dapat menyerap tenaga kerja, sementara dalam jangka panjang akan meningkatkan kualitas SDM dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jawa Timur. Ini bagian dari upaya kita menyiapkan generasi emas 2045,” tegasnya.
Untuk mempercepat realisasi program ini, Khofifah menyatakan akan menggelar rapat koordinasi pada 9 Maret 2025. Rapat ini akan melibatkan Menteri Sosial, Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, serta seluruh bupati/wali kota dan kepala Bappeda se-Jawa Timur.
“Pak Mensos menangani program ini sesuai arahan Presiden. Menteri ATR/BPN akan memastikan kepastian hukum lahan, sedangkan Menteri Desa akan mengonfirmasi pemanfaatan dana desa dan koperasi desa,” papar Khofifah.
Selain membahas program sekolah rakyat, Gubernur Jawa Timur juga mengapresiasi pertumbuhan ekonomi Kota Mojokerto yang mengalami peningkatan signifikan. Pada 2024, pertumbuhan ekonomi kota ini mencapai 5,32%, naik dari 2,79% pada 2023.
“Pertumbuhan ini harus dibangun dengan sinergi seluruh elemen perangkat daerah. Pembangunan daerah juga harus selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) provinsi dan nasional,” tegasnya.
Khofifah juga menekankan pentingnya integrasi kebijakan daerah dengan program prioritas pemerintah pusat, seperti Asta Cita dan Nawabakti Satya di tingkat provinsi. Ia berharap Kota Mojokerto dapat mengimplementasikan 10 program Likuin sebagai langkah percepatan pembangunan yang sejalan dengan kebijakan nasional dan provinsi.
Dengan berbagai program strategis ini, Pemerintah Kota Mojokerto diharapkan dapat terus berkembang, tidak hanya dalam aspek ekonomi, tetapi juga dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia yang menjadi kunci keberhasilan masa depan bangsa.