Sangatta – Ketua Komisi B DPRD Kutai Timur (Kutim), Hepnie Armansyah, menyuarakan kekhawatirannya terhadap besarnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) yang dihasilkan dari perjalanan dinas Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD). Menurutnya, perencanaan yang kurang matang menjadi penyebab utama masalah ini dan perlu segera dievaluasi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).
Perlunya Perencanaan yang Matang
“Saya selalu tekankan perencanaan itu harus matang termasuk yang saya sampaikan. Perjalanan dinas itu setiap SKPD silpanya besar berarti kan ada yang salah. Bappeda mau tidak mau harus evaluasi semua ini,” ujar Hepnie, Selasa (21/5/2024).
Hepnie menjelaskan bahwa banyak SKPD yang memiliki SILPA cukup besar. Meskipun DPRD juga termasuk dalam kelompok ini, namun perjalanan dinas merupakan bagian integral dari tugas anggota DPRD.
“Kami kalau di kantor malah tidak ada kerjaan kami, selain rapat,” tuturnya, menegaskan pentingnya perjalanan dinas untuk menunjang tugas mereka.
Menunda Perjalanan Dinas dan Bimtek
Hepnie mengusulkan agar perjalanan dinas oleh dinas-dinas terkait ditunda hingga Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) selesai. Begitu juga dengan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) yang sebaiknya ditunda hingga DPA diselesaikan.
“Ini lagi sibuk-sibuknya bimtek dia, bimteknya ditunda dulu, kalau sudah selesai DPA baru kalian bimtek, ini bimtek tidak tahu waktu baru banyak juga masih silpanya berarti penganggarannya memang overestimate (estimasi lebih),” jelasnya.
Penggunaan Data Historikal
Menurut Hepnie, Bappeda harus memanfaatkan data historikal sebagai acuan untuk perencanaan perjalanan dinas di masa mendatang. Data ini akan membantu memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan sesuai dengan kebutuhan nyata.
“Misalnya dinas A hanya bisa melakukan perjalanan dinas ke sini, ke sini, ke sini. Kalau dia ada 3 sudah kasih 3 jangan dikasih 5 gampang sekali datanya, ada kok bisa ditarik semua, itu kan dicash semua, jadi tahu uangnya kemana. Nah, itu yang kami tekankan signifikan jumlahnya,” tandasnya.
Tantangan Mengukur Output Perjalanan Dinas
Saat ditanya mengenai output dari perjalanan dinas yang dilakukan oleh SKPD, Hepnie mengaku tidak berani memberikan komentar. Ia menegaskan bahwa indikator penyerapan anggaran tidak bisa diukur dengan jelas.
“Lah, realisasinya antara yang kita anggarkan mungkin 50 persen aja bisa diserap, kan sayang,” terangnya.
Menunggu Verifikasi Laporan Audit
Hepnie menambahkan bahwa ia tidak sempat menyampaikan SILPA secara rinci, tetapi akan melakukannya setelah verifikasi laporan audit dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) selesai. “Kalau sekarang bilang 1,7 itu kan belum terverifikasi, tapi kalau BPK sudah audit baru,” pungkasnya.
Melalui sorotan dan desakan Hepnie Armansyah, diharapkan perencanaan perjalanan dinas ke depan akan lebih matang dan sesuai dengan kebutuhan nyata. Evaluasi menyeluruh oleh Bappeda diharapkan dapat mengurangi SILPA dan memastikan anggaran dapat terserap secara optimal. Masyarakat menanti langkah nyata dari pemerintah daerah dalam menangani persoalan ini dan berharap agar anggaran yang dialokasikan dapat digunakan secara efektif dan efisien.