Mahulu – Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu), Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), terus menjadi sorotan publik terkait progres pembangunannya. Infrastruktur jalan yang belum memadai dan jaringan telekomunikasi yang tidak optimal menambah panjang daftar keluhan masyarakat.
Akses transportasi utama menuju Mahulu, yang berbatasan dengan Serawak, Malaysia, masih mengandalkan jalur sungai Mahakam. Jalur darat, meskipun ada, dalam kondisi sangat memprihatinkan karena belum diaspal dan tidak layak digunakan.
Di usia yang baru menginjak 10 tahun, Mahulu masih menghadapi masalah jaringan telekomunikasi. Meskipun ada layanan Telkomsel, jangkauannya tidak maksimal, bahkan di beberapa titik terjadi blank spot.
Keadaan ini menimbulkan kritik dari masyarakat yang menilai bahwa Mahulu dianaktirikan oleh pemerintah provinsi dan pusat. Wakil Bupati Mahulu, Yohanes Avun, mengakui bahwa penilaian tersebut ada benarnya karena Mahulu masih tertinggal dibandingkan daerah lain di Kaltim.
“Menurut saya kalau ada penilaian seperti itu ada benarnya juga, buktinya kita (Kabupaten Mahakam Ulu) yang tertinggal di Kaltim ini,” ucap Yohanes Avun kepada media ini, Selasa (9/7/2024).
Avun menegaskan, perhatian pemerintah pusat terhadap pembangunan di Mahulu masih belum optimal. Akses jalan yang menghubungkan antar kabupaten hingga kecamatan di Mahulu masih sulit dijangkau.
Ia memahami minimnya perhatian dari pemerintah provinsi, yang kemungkinan disebabkan oleh terbatasnya anggaran atau prioritas sektor lain yang perlu dioptimalkan. Namun, akses jalan dari Kabupaten Kutai Barat menuju kecamatan paling ujung di Mahulu masih non status.
Menurut Avun, pemerintah pusat harus serius dalam membangun infrastruktur jalan di Mahulu. Ia menilai, harga diri negara tercermin dari kemajuan pembangunan di semua sektor, tidak hanya di kota besar tetapi juga di wilayah pelosok.
“Saya tahu Kaltim ini kan penyumbang devisa terbesar ke negara, tapi yang datang kembali ke Kaltim cuma seberapa, apalagi Mahulu ini kan wilayah perbatasan. Maka saya berharap ada kontribusi maksimal dari pemerintah pusat. Bukan dibebankan ke kabupaten, bukan Provinsi. Harga diri negara ini kan seperti itu,” tegasnya.
Avun menambahkan, pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) seharusnya sejalan dengan peningkatan pembangunan di semua kabupaten/kota, terutama Mahulu yang masih tertinggal. Sebagai salah satu daerah penyangga IKN, Mahulu memiliki banyak potensi seperti pariwisata dan pertanian yang perlu diperhatikan.
Menurutnya, potensi tersebut tidak akan maksimal jika Mahulu terus dihadapkan dengan masalah infrastruktur jalan yang buruk. “Mahulu ini kan salah satu daerah penyangga IKN. Paling tidak sebagai daerah penyuplai hasil pertanian. Untuk menuju itu yang jelas infrastrukturnya harus baik. Bagaimana kita mau pasarkan produk kita ke IKN kalau jalannya tidak bagus. Artinya jalanya diutamakan, IKN dibangun perhatikan juga daerah penyangganya, supaya merata,” ujarnya.
Selama ini, pihaknya terus menyuarakan kondisi infrastruktur yang rusak di Mahulu melalui media sosial dan media massa, bahkan telah berkoordinasi langsung dengan kementerian terkait. Namun, upaya tersebut belum membuahkan hasil.
“Kita capek menyuarakan kondisi jalan di Mahulu ini. Kenapa selama ini saya getol di jalan ini, karena kalau jalan tidak baik, maka Mahulu akan seperti ini terus, sulit dijangkau kemudian harga bahan pokok juga tetap tinggi,” tuturnya.
Ia mengkritik perhatian pemerintah pusat yang lebih fokus pada pembangunan infrastruktur di Pulau Jawa. Menurutnya, perhatian tersebut sudah berlebihan, sedangkan wilayah seperti Mahulu masih sangat membutuhkan.
“Kalau saya lihat di daerah Jawa itu, jalannya sudah enak. Tapi sudah enak dibikin tambah enak lagi seperti bangun tol bermacam-macam cabang. Maksud saya kenapa di sana yang selalu fokus dibangun, malah kita ini belum enak jalannya,” terangnya.