Sangatta – DPRD Kabupaten Kutim mengadakan RDP tertutup dengan tiga dinas. Yakni, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), dan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora). Pertemuan ini, hanya dihadiri oleh Dispora.
Wakil Ketua II DPRD Kutim, Arfan, menegaskan pentingnya rapat tersebut. “Nanti pada saat pertemuan selanjutnya, insyaallah kami bisa jawab pertanyaan dari media dan masyarakat,” ujarnya saat diwawancarai oleh awak media, Senin (10/6/2024).
Arfan menjelaskan bahwa rapat ini bertujuan untuk mengevaluasi penyerapan anggaran tahun 2024 serta menanyakan progres program kegiatan yang sudah berjalan. Hingga saat ini, belum ada tanda-tanda dimulainya proyek fisik yang menggunakan anggaran tahun ini.
Namun, ada hal yang disayangkan dalam rapat tersebut. Dari tiga kepala dinas yang diundang, hanya Kepala Dispora, Basuki, yang hadir. Ketidakhadiran dua kepala dinas lainnya menimbulkan kekecewaan di kalangan anggota DPRD. “Hanya satu kepala dinas yang hadir, cuma Pak Basuki sebagai Kepala Dispora,” ungkap Arfan dengan nada kecewa.
Sebagai tindak lanjut, Arfan menyatakan bahwa pihaknya akan menjadwalkan pertemuan kembali. Ia berharap para kepala dinas dapat hadir secara langsung. Jika kembali mangkir, DPRD tidak akan tinggal diam dan akan melaporkan hal ini kepada Bupati Kutim.
“Kami berikan kesempatan kepada dinas terkait untuk menentukan waktu yang bisa. Yang penting nanti dia hadir, jadi saya kira tidak ada alasan lagi,” tegasnya.
Lebih jauh, Arfan menekankan bahwa permintaan kehadiran kepala dinas ini bukan tanpa alasan. DPRD membutuhkan penjelasan langsung dari para kepala dinas terkait pelaksanaan anggaran dan program kegiatan. “Kenapa berkali-kali mangkir kalau dipanggil sama DPRD? Karena kami ini hanya minta penjelasan langsung dari kepala dinas. Ini adalah hasil dari seluruh anggota DPRD untuk bisa kadisnya langsung menjelaskan,” pungkasnya.
Pertemuan berikutnya diharapkan dapat membawa kejelasan dan transparansi yang dibutuhkan oleh masyarakat Kutai Timur terkait penggunaan anggaran daerah. Apakah para kepala dinas akan memenuhi panggilan ini atau tidak, tetap menjadi tanda tanya besar yang harus dijawab dalam waktu dekat.