Samarinda – Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Hartono Basuki, menyoroti minimnya tenaga kesehatan, khususnya dokter spesialis, di wilayah Penajam Paser Utara (PPU) dan Paser. Menurutnya, hal ini masih menjadi pekerjaan rumah serius bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
“Kita masih kekurangan dokter spesialis di PPU dan Paser. Ini sudah lama terjadi dan belum ada penyelesaian yang konkret,” ujar Hartono saat ditemui di Ruang Kerjanya Gedung DPRD Kaltim, Senin (30/6/2025) kemaren.
Ia mencontohkan pengalamannya saat bertugas di PPU, di mana pemerintah daerah sempat membiayai pendidikan dokter untuk menjadi spesialis dengan harapan mereka kembali bertugas di daerah. Namun kenyataannya, banyak dari mereka tidak kembali.
“Waktu dulu saya di PPU, kita sekolahkan dokter untuk ambil spesialis, tapi nyatanya banyak yang tidak mau balik. Daerah seperti PPU dan Paser dianggap tidak menarik karena termasuk kawasan 3T (tertinggal, terdepan, terluar),” jelasnya.
Kondisi ini, kata Hartono, berdampak langsung pada kualitas pelayanan kesehatan yang diterima masyarakat. Pasien dengan penyakit serius masih harus dirujuk ke rumah sakit di Balikpapan atau Samarinda, yang memerlukan biaya dan waktu tempuh yang tidak sedikit.
Ia menegaskan, perlu ada kebijakan strategis dari Pemprov Kaltim untuk memberikan insentif dan jaminan karier bagi para dokter yang bersedia mengabdi di wilayah 3T.
“Kalau tidak ada insentif atau jaminan yang memadai, mereka tidak akan mau tinggal dan bekerja di daerah. Ini tantangan kita bersama, terutama provinsi harus ambil bagian besar,” tegasnya.
Hartono berharap ke depan ada pola kerja sama baru antara pemda, rumah sakit pendidikan, dan instansi pusat untuk memastikan distribusi tenaga medis lebih merata di seluruh wilayah Kalimantan Timur. (ADV).