Semarang – Ketika bangku sekolah negeri belum mampu menampung seluruh lulusan SMP, jalur lain dibuka agar keterbatasan ekonomi tidak ikut menutup pintu pendidikan. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menjalankan Program Sekolah Kemitraan dengan menggandeng 139 sekolah swasta dan menyediakan daya tampung 5.004 kursi bagi siswa dari keluarga kurang mampu.
Program tersebut menjadi salah satu langkah Pemprov Jawa Tengah untuk memperluas akses pendidikan menengah di tengah terbatasnya kapasitas SMA, SMK, dan SLB negeri. Sebanyak 139 sekolah yang menjadi mitra terdiri atas 56 SMA dan 83 SMK swasta. Pada tahun ajaran 2026/2027, sebanyak 3.676 siswa tercatat telah diterima melalui skema tersebut. Biaya pendidikan peserta program ditanggung melalui APBD Provinsi Jawa Tengah.
Program Sekolah Kemitraan juga mengantarkan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menerima penghargaan dalam Malam Puncak Anugerah Jawa Pos Radar Semarang 2026 di Patra Semarang Hotel and Convention, Jumat (25/9/2026). Dalam publikasi mengenai acara tersebut, penghargaan yang diberikan kepada Luthfi disebut sebagai kategori Kepala Daerah Penggagas Program Sekolah Kemitraan Pertama di Indonesia.
Luthfi mengatakan penghargaan bukan menjadi sasaran utama dari pelaksanaan sebuah program pemerintah. Menurutnya, apresiasi tersebut semestinya menjadi dorongan untuk menghadirkan kebijakan yang manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.
“Keberhasilan mendapatkan suatu piagam penghargaan bukan tujuan utama. Tetapi bagaimana penghargaan itu bisa memacu kita untuk membuat terobosan yang bermanfaat bagi masyarakat,” kata Luthfi.
Kehadiran Sekolah Kemitraan dilatarbelakangi kesenjangan antara jumlah lulusan SMP sederajat dengan kapasitas sekolah negeri di Jawa Tengah. Pada tahun ajaran 2026/2027, SMA, SMK, dan SLB negeri menyediakan 231.724 kursi. Sementara jumlah lulusan SMP sederajat diperkirakan mencapai sekitar 567.500 siswa. Artinya, daya tampung sekolah negeri setara sekitar 40,83 persen dari jumlah lulusan tersebut.
Karena itu, kapasitas sekolah swasta dimanfaatkan melalui skema kemitraan. Program tersebut menyasar calon siswa dari keluarga kurang mampu, terutama yang masuk desil 1 sampai 4 dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Sekolah yang menjadi mitra tidak diperbolehkan memungut biaya pendidikan dari peserta program.
Menurut Luthfi, program tersebut tidak hanya diarahkan untuk menambah kesempatan anak memperoleh pendidikan menengah. Pemerintah provinsi juga menempatkan pendidikan sebagai salah satu instrumen dalam upaya mengurangi kemiskinan.
“Sekolah Kemitraan ini memang kita gagas dan mungkin baru satu-satunya di Indonesia, bagaimana kita mereduksi angka kemiskinan dari sekolah,” ujarnya.
Pemprov Jawa Tengah juga merencanakan perluasan cakupan Sekolah Kemitraan. Salah satu arah yang didorong adalah memperkuat pendidikan vokasi dengan menghubungkan sekolah dengan dunia usaha dan dunia industri sehingga peserta didik memperoleh keterampilan yang relevan dengan kebutuhan kerja.
“Akan kita tambah lagi. Di tempat kita itu banyak sekolah vokasi. Kita tempelkan di perusahaan. Supaya pendidikan bisa dinikmati masyarakat, bisa mengubah hidup mereka sehingga bisa sejahtera,” ujarnya.
Dampak program itu salah satunya dirasakan Noval Surya Saputra, siswa SMA Laboratorium UPGRIS Semarang. Ia memperoleh kesempatan melanjutkan pendidikan melalui Program Sekolah Kemitraan dan turut hadir dalam acara penganugerahan di Semarang.
“Saya mengucapkan terima kasih atas Program Kemitraan,” kata Noval dengan mata berkaca-kaca.
Dalam acara tersebut, Noval hadir secara khusus dan bertemu dengan Luthfi. Program yang diikutinya menjadi contoh bagaimana sekolah swasta dimanfaatkan untuk menyediakan jalur pendidikan bagi siswa yang menghadapi keterbatasan akses ke sekolah negeri.
Data Pemprov Jawa Tengah mencatat, dari total 3.676 siswa yang diterima melalui Sekolah Kemitraan pada tahun ajaran 2026/2027, sebanyak 1.036 merupakan siswa SMA dan 2.640 siswa SMK. Pemerintah provinsi menyediakan bantuan sebesar Rp2 juta per siswa per tahun untuk program tersebut, dengan total daya tampung mencapai 5.004 kursi.
Penghargaan pada Jumat (25/9/2026) itu juga diberikan kepada sejumlah kepala daerah lain dari Kota Semarang, Salatiga, Pekalongan, Magelang, serta Kabupaten Kendal, Semarang, Demak, Wonosobo, dan Magelang.
Dengan memanfaatkan kapasitas sekolah swasta, Program Sekolah Kemitraan menjadi salah satu skema Pemprov Jawa Tengah untuk menjembatani keterbatasan daya tampung sekolah negeri. Perluasan program selanjutnya akan menentukan seberapa banyak anak dari keluarga kurang mampu yang dapat memperoleh akses pendidikan menengah tanpa terbebani biaya sekolah.