Padang – Gelombang suara buruh di Sumatera Barat kian menguat, bak ombak yang siap menghantam karang kebijakan yang dinilai tak berpihak. Ribuan pekerja direncanakan turun ke jalan dalam aksi damai memperingati Hari Buruh Internasional atau , membawa tuntutan yang selama ini terpendam.
Ketua DPD KSPSI Sumatera Barat, , menyampaikan bahwa aksi akan digelar pada Senin (4/5/2026) dengan titik awal di depan Kantor Gubernur Sumbar dan dilanjutkan menuju DPRD Provinsi. Aksi ini melibatkan berbagai federasi dan cabang KSPSI dari seluruh kabupaten/kota di Sumbar, dengan jumlah massa mencapai ribuan buruh.
“Kami nyatakan perang terhadap pemerintahan Sumbar yang abai terhadap nasib buruh. Ribuan pekerja akan turun ke jalan untuk menyuarakan hak-hak mereka,” tegas Ruli pada Ahad (3/5/2026).
Menurutnya, aksi tersebut bukan sekadar agenda tahunan, melainkan bentuk protes terhadap kebijakan yang dianggap belum berpihak pada kesejahteraan buruh. Ia menyoroti masih maraknya praktik upah rendah di berbagai sektor, yang dinilai tidak sejalan dengan kebutuhan hidup layak para pekerja.
“Upah layak adalah hak dasar. Pemerintah yang tidak berpihak kepada buruh berarti mengkhianati rakyat,” ujarnya menambahkan.
Selain persoalan upah, KSPSI juga mengkritisi lemahnya perlindungan sosial bagi buruh. Banyak pekerja disebut belum mendapatkan jaminan kesehatan yang memadai maupun kepastian status kerja. Kondisi ini dinilai memperparah ketidakpastian hidup buruh di daerah.
Ruli menegaskan, aksi damai akan berlangsung tertib dengan penyampaian aspirasi melalui orasi, spanduk, dan pernyataan terbuka. Ia memastikan bahwa semangat perjuangan tetap menjadi ruh utama dalam aksi tersebut.
“Kami datang dengan damai, tetapi suara kami harus didengar,” katanya.
Dukungan juga datang dari Ketua DPC KSPSI Pasaman Barat, , yang menilai kondisi buruh di daerahnya mencerminkan persoalan yang lebih luas di Sumbar. Ia menyebut banyak pekerja masih menghadapi kebijakan yang tidak berpihak, sehingga aksi ini menjadi wadah penting untuk menyampaikan aspirasi.
“Kami di Pasbar merasakan langsung dampak kebijakan yang tidak berpihak. Kehadiran kami di aksi ini adalah bukti bahwa buruh daerah tidak tinggal diam,” ujarnya.
Menurut Muliya, momentum May Day tahun ini akan menjadi penegasan sikap buruh bahwa mereka siap bersuara lantang demi keadilan. Ia berharap pemerintah daerah dapat merespons tuntutan tersebut secara serius dan membuka ruang dialog.
Sementara itu, KSPSI Sumbar memastikan seluruh persiapan telah dilakukan, termasuk koordinasi lintas organisasi untuk menggerakkan massa secara terstruktur. Solidaritas antarburuh disebut menjadi kekuatan utama dalam memperjuangkan hak-hak pekerja.
“Solidaritas adalah senjata utama buruh. Dengan bersatu, kita bisa melawan ketidakadilan,” kata Ruli.
Aksi ini diharapkan menjadi momentum penting bagi pemerintah daerah untuk mengevaluasi kebijakan terkait ketenagakerjaan. Jika tuntutan buruh tidak direspons, KSPSI menegaskan bahwa gerakan serupa akan terus berlanjut sebagai bentuk tekanan moral dan sosial.
Pada akhirnya, suara ribuan buruh yang akan menggema di jalanan Padang menjadi simbol harapan akan perubahan. Pemerintah dihadapkan pada pilihan: membuka dialog atau menghadapi gelombang perlawanan yang terus membesar.