Sangatta – Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) selalu menjadi momen penuh tantangan bagi orang tua dan siswa di Kutai Timur. Tahun ini, polemiknya semakin memuncak, membuat banyak orang tua mengadu ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur (DPRD Kutim) agar anak-anak mereka bisa diterima di sekolah negeri. Masalah utama yang dihadapi adalah kapasitas sekolah negeri yang tidak lagi mampu menampung seluruh siswa yang mendaftar, terutama di jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
Kapasitas yang Terbatas
Sekolah-sekolah di Kutai Timur menghadapi masalah over kapasitas. Meskipun ada keinginan besar dari masyarakat agar anak-anak mereka bisa bersekolah di sekolah negeri, keterbatasan kapasitas fisik menjadi penghalang. Selain itu, aturan zonasi yang diterapkan semakin memperumit situasi. Sistem zonasi dirancang untuk memastikan akses pendidikan yang lebih merata, namun di sisi lain, menciptakan dilema bagi orang tua yang berada di luar zona prioritas.
Usulan dari DPRD
Menghadapi masalah ini, anggota DPRD Kutim, Hasna, tidak tinggal diam. Hasna mengusulkan solusi alternatif yang menghidupkan kembali sistem lama, yaitu bersekolah dari hari Senin hingga Sabtu. Menurutnya, dengan menambah hari sekolah dan membagi waktu belajar menjadi dua shift, yaitu pagi dan sore, dapat menjadi solusi sementara yang efektif.
“Setiap tahun masalah ini selalu ada, dan tidak ada solusi yang benar-benar menyelesaikan. Usulan Kepala Disdikbud Pak Mulyono untuk membagi waktu belajar pagi dan sore juga bisa diterapkan. Kita bisa kembalikan program yang dulu, bersekolah dari Senin sampai Sabtu, dengan jam belajar dibagi menjadi dua sesi,” ujar Hasna, Rabu (3/7/2024).
Tantangan Pembangunan Sekolah Baru
Usulan untuk membangun gedung sekolah baru atau menambah ruang kelas sebenarnya sudah dipertimbangkan, namun terkendala oleh keterbatasan lahan. Selain itu, kewenangan untuk jenjang SMA dan SMK berada di bawah koordinasi Provinsi, bukan Kabupaten. Hal ini membuat DPRD Kutim harus mencari solusi alternatif yang bisa diterapkan segera.
Mencegah Pengangguran Pendidikan
Hasna menegaskan pentingnya solusi cepat agar anak-anak tidak menganggur dan harus menunggu satu tahun lagi untuk bisa bersekolah. Menurutnya, penambahan hari sekolah menjadi enam hari dalam seminggu dengan jam belajar yang dibagi adalah solusi paling realistis saat ini.
“Kalau saya pribadi maunya begitu, karena masalah ini tidak akan selesai dengan cepat. Lebih baik jam belajar dikurangi, tetapi hari sekolah ditambah. Dengan begitu, ada penambahan hari tetapi jam belajar berkurang, sehingga semua anak bisa bersekolah,” pungkas Hasna.
Solusi Sementara yang Realistis
Meskipun solusi ini masih bersifat sementara, namun dapat menjadi langkah awal yang efektif untuk mengatasi masalah PPDB di Kutai Timur. Dengan adanya pembagian waktu belajar dan penambahan hari sekolah, diharapkan anak-anak dapat tetap mendapatkan pendidikan yang layak tanpa harus menunggu terlalu lama. Sebuah solusi pragmatis di tengah keterbatasan yang ada.