Surabaya – Praktik perdagangan orang kembali terungkap di Kota Pahlawan. Satuan Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pidana Perdagangan Orang (Satres PPA-PPO) Polrestabes Surabaya menangani tiga kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang melibatkan tiga korban perempuan, termasuk seorang anak di bawah umur. Dalam pengungkapan tersebut, polisi menetapkan empat tersangka yang diduga berperan sebagai mucikari.
Pengungkapan tiga perkara TPPO tersebut dilakukan Polrestabes Surabaya dalam periode 15 Oktober hingga 19 November 2026. Berdasarkan hasil penanganan perkara, empat tersangka terdiri atas tiga laki-laki dewasa dan satu anak. Sementara korban yang teridentifikasi meliputi dua perempuan dewasa dan seorang anak perempuan. Polisi masih melakukan penyidikan untuk mendalami modus operandi serta kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam perkara tersebut.
Kepala Satuan Reserse PPA-PPO Polrestabes Surabaya, AKBP Melati, menjelaskan bahwa penanganan kasus perdagangan orang menjadi salah satu perhatian kepolisian, terutama karena kejahatan tersebut berpotensi menyasar kelompok rentan, termasuk perempuan dan anak-anak.
Menurutnya, pengungkapan perkara dilakukan melalui proses penyelidikan dan penyidikan berdasarkan laporan polisi yang diterima. Dari hasil penanganan sementara, para tersangka diduga memanfaatkan korban untuk memperoleh keuntungan finansial.
“Dari hasil penanganan perkara, tercatat dua korban perempuan dewasa dan satu korban anak-anak. Modus yang digunakan para pelaku adalah memperoleh keuntungan berupa uang dari praktik perdagangan orang,” jelasnya, Jumat (20/11/2026).
Melati menerangkan, dalam periode pengungkapan tersebut terdapat tiga laporan polisi yang menjadi dasar penanganan perkara. Laporan-laporan itu diterbitkan pada 25 dan 30 Oktober 2026.
Dari proses penyidikan, petugas turut mengamankan sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan aktivitas perdagangan orang.
Barang bukti tersebut meliputi telepon seluler, uang tunai, kondom, serta kuitansi pembayaran hotel. Seluruh barang bukti diamankan untuk kepentingan penyidikan dan pendalaman dugaan tindak pidana.
Telepon seluler menjadi salah satu barang yang diperiksa karena berpotensi memuat informasi komunikasi yang berkaitan dengan perkara. Sementara uang tunai dan dokumen pembayaran hotel merupakan bagian dari barang bukti yang dikumpulkan penyidik untuk menelusuri dugaan transaksi.
Meski demikian, kepolisian belum merinci nilai uang yang diamankan maupun identitas para tersangka. Informasi mengenai lokasi kejadian dan pola komunikasi yang digunakan juga belum dijelaskan secara terperinci dalam keterangan yang disampaikan.
Hingga Kamis (19/11/2026), ketiga laporan polisi tersebut masih berada dalam tahap penyidikan. Petugas terus mendalami keterangan para pihak serta memeriksa barang bukti guna memperjelas peran masing-masing tersangka.
Dalam penanganan perkara yang melibatkan anak, perlindungan identitas dan hak anak menjadi aspek penting yang harus diperhatikan. Hal tersebut berlaku baik bagi anak yang menjadi korban maupun anak yang berhadapan dengan hukum.
Selain melakukan penindakan terhadap dugaan pelaku perdagangan orang, Satres PPA-PPO Polrestabes Surabaya juga memperkuat upaya pencegahan melalui kegiatan sosialisasi kepada masyarakat.
AKBP Melati menjelaskan, kepolisian telah melaksanakan delapan kegiatan edukasi mengenai bahaya dan pencegahan TPPO dengan menjangkau ratusan peserta dari berbagai kelompok.
Sasaran kegiatan meliputi pelajar sekolah dasar (SD), madrasah ibtidaiyah (MI), sekolah menengah pertama (SMP), mahasiswa perguruan tinggi, hingga calon pekerja migran Indonesia (PMI).
“Total sekitar 810 orang telah mendapatkan sosialisasi. Materi edukasi diberikan kepada siswa SMP, SD, MI, mahasiswa, serta calon PMI dari sejumlah perusahaan penempatan tenaga kerja,” tambahnya.
Melalui kegiatan tersebut, kepolisian berupaya meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap berbagai bentuk dan modus perdagangan orang.
Edukasi kepada pelajar menjadi salah satu langkah penting karena anak-anak dan remaja termasuk kelompok yang membutuhkan perlindungan dari berbagai bentuk eksploitasi.
Pemahaman mengenai keamanan dalam berinteraksi, kewaspadaan terhadap tawaran mencurigakan, serta pentingnya melaporkan dugaan eksploitasi diharapkan dapat membantu mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan orang.
Sementara itu, sosialisasi kepada calon pekerja migran Indonesia diarahkan untuk memperkuat pengetahuan mengenai risiko perdagangan orang yang dapat muncul dalam proses perekrutan maupun penempatan tenaga kerja.
Calon pekerja migran perlu memahami pentingnya prosedur penempatan yang resmi, kelengkapan dokumen, serta kejelasan perjanjian kerja sebelum menerima tawaran pekerjaan.
Langkah pencegahan tersebut menjadi bagian dari pendekatan kepolisian yang tidak hanya berfokus pada penegakan hukum setelah kejahatan terjadi, tetapi juga membangun kewaspadaan masyarakat agar potensi perdagangan orang dapat dikenali lebih awal.
Perdagangan orang merupakan tindak pidana serius yang dapat melibatkan berbagai bentuk eksploitasi. Dalam praktiknya, korban dapat berada dalam situasi rentan akibat tekanan ekonomi, ketergantungan terhadap pihak tertentu, maupun kurangnya informasi mengenai risiko yang dihadapi.
Karena itu, keterlibatan keluarga, lembaga pendidikan, masyarakat, dan aparat penegak hukum diperlukan untuk memperkuat perlindungan terhadap kelompok yang berisiko menjadi korban.
Pengungkapan tiga kasus TPPO oleh Polrestabes Surabaya juga menunjukkan pentingnya keberanian masyarakat dalam melaporkan dugaan tindak pidana kepada pihak berwenang.
Informasi dari masyarakat dapat membantu aparat mengidentifikasi dugaan eksploitasi sekaligus mempercepat langkah perlindungan terhadap korban.
Di sisi lain, penanganan perkara perdagangan orang memerlukan proses hukum yang cermat agar seluruh pihak yang diduga terlibat dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan bukti yang sah.
Dengan empat tersangka dan tiga korban yang telah teridentifikasi, penyidik Satres PPA-PPO Polrestabes Surabaya masih melanjutkan pendalaman terhadap ketiga perkara tersebut.
Kepolisian juga terus mengembangkan kegiatan edukasi sebagai langkah preventif untuk menekan risiko perdagangan orang di tengah masyarakat.
Pengungkapan ini menjadi pengingat bahwa ancaman TPPO masih membutuhkan perhatian serius. Melalui penegakan hukum, perlindungan korban, dan peningkatan kesadaran masyarakat, Polrestabes Surabaya berupaya memperkuat pencegahan kejahatan perdagangan orang, khususnya yang mengancam keselamatan perempuan dan anak-anak.
