Bondowoso – Kejaksaan Negeri (Kejari) Bondowoso menetapkan Kepala Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi (BSBK) Bondowoso berinisial M sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek rekonstruksi Jalan Pakisan–Sumber Balen, Kecamatan Tlogosari.
M yang juga menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek tersebut ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus Kejari Bondowoso pada Senin (16/11/2026).
Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasipidsus) Kejari Bondowoso, Dian Purnama, S.H., M.H., menyampaikan penetapan tersangka tersebut dalam rilis perkara di Kantor Kejari Bondowoso.
“Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik memperoleh sedikitnya dua alat bukti yang cukup,” demikian disampaikan dalam keterangan perkara tersebut.
Kasus ini berkaitan dengan proyek rekonstruksi Jalan Pakisan–Sumber Balen yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) APBN Tahun Anggaran 2022. Proyek di bawah Dinas BSBK Bondowoso itu memiliki nilai kontrak sebesar Rp 4.760.481.000 atau sekitar Rp 4,76 miliar.
Dalam kapasitasnya sebagai PPK, M diketahui menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa kepada Direktur CV Riandra Jaya berinisial RH pada 12 Juli 2022.
Namun, dalam pelaksanaannya, penyidik menemukan dugaan perbuatan melawan hukum, termasuk pekerjaan konstruksi yang tidak sesuai dengan ketentuan kontrak.
Akibat dugaan penyimpangan tersebut, negara diperkirakan mengalami kerugian keuangan sekitar Rp 1,2 miliar. Angka itu mengacu pada Laporan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) yang diterbitkan BPKP Provinsi Jawa Timur pada 14 Agustus 2026.
Dua Tersangka dalam Satu Perkara
Penyidik menjerat M dengan sangkaan alternatif. Pertama, Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
Alternatif kedua, Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Tipikor sebagaimana telah diubah, juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Setelah penetapan tersangka, penyidik langsung melakukan penahanan terhadap M di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Bondowoso. Penahanan dilakukan untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan, sekaligus mempermudah proses pemeriksaan perkara.
Penetapan M menambah daftar tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek tersebut. Sebelumnya, pada 9 November 2026, Kejari Bondowoso telah menetapkan RH, Direktur CV Riandra Jaya, sebagai tersangka.
Dengan demikian, penyidikan perkara ini telah menetapkan dua tersangka, masing-masing dari unsur pejabat pemerintah yang bertindak sebagai PPK dan pihak penyedia jasa.
Kejari Bondowoso masih melanjutkan proses hukum untuk mengungkap dugaan penyimpangan dalam proyek yang menggunakan anggaran negara tersebut serta memastikan pertanggungjawaban masing-masing pihak yang terlibat.
