Jember – Program Jaminan Kesehatan Rakyat Jember (J-Keren) yang digadang sebagai instrumen pemerataan layanan kesehatan kini menghadapi ujian berat. Keterlambatan pembayaran dari Dinas Kesehatan Kabupaten Jember membuat tiga rumah sakit daerah, termasuk RSD dr. Soebandi, mengalami tekanan keuangan signifikan.
Direktur RSD dr. Soebandi, dr. I Nyoman Semita, mengungkapkan bahwa total piutang dari program J-Keren yang belum terbayar hingga kini mencapai sekitar Rp109 miliar. “Pada 2022 piutang kami sekitar Rp35 miliar, tahun 2023 juga Rp35 miliar, dan melonjak menjadi Rp76 miliar pada 2024. Sebagian memang sudah dibayar, tapi sisa yang belum lunas masih besar,” ujarnya, Selasa (22/10/2025).
Sebagai rumah sakit rujukan utama wilayah Tapal Kuda, RSD dr. Soebandi menanggung beban terbesar dalam pelayanan pasien. Selain dari Jember, pasien juga datang dari Banyuwangi, Bondowoso, Lumajang, Situbondo, hingga Probolinggo. “Kasus yang kami tangani lebih kompleks, termasuk rujukan dari rumah sakit tipe C seperti Siloam, Jember Klinik, Kaliwates, Bina Sehat, dan Citra Husada,” jelas Nyoman.
Kondisi tersebut membuat kemampuan keuangan rumah sakit tergerus. Tunggakan pembayaran obat kini mencapai lebih dari Rp48 miliar, menyebabkan sejumlah rekanan farmasi menunda pengiriman obat dan alat kesehatan. “Kami terus berupaya menjaga komunikasi dengan pemasok agar pelayanan tidak terganggu, meski situasinya sulit,” tambahnya.
Padahal, sejak SK Gubernur Jawa Timur tahun 2015, RSD dr. Soebandi ditetapkan sebagai rumah sakit rujukan utama untuk tujuh kabupaten/kota di kawasan Tapal Kuda. Gangguan operasional di rumah sakit ini otomatis berdampak pada sistem layanan kesehatan lintas wilayah.
Namun di tengah tekanan tersebut, Nyoman tetap optimistis. Di bawah kepemimpinannya, pendapatan rumah sakit meningkat signifikan dari rata-rata Rp16–18 miliar menjadi Rp26 miliar per bulan — naik sekitar 44 persen. Capaian ini didorong oleh program Universal Health Coverage (UHC) Prioritas yang diinisiasi Bupati Jember Muhammad Fawait (Gus Fawait), memungkinkan masyarakat berobat cukup dengan menunjukkan KTP untuk kelas 3.
“Bupati aktif mendorong masyarakat memanfaatkan layanan kesehatan gratis melalui program lapangan seperti Bunga Desaku dan Gus’e Menyapa. Dampaknya luar biasa terhadap peningkatan kepercayaan publik dan jumlah kunjungan pasien,” terang Nyoman.
Selain itu, peningkatan pendapatan juga dipicu oleh perubahan budaya kerja internal di lingkungan RSD dr. Soebandi yang kini lebih disiplin, transparan, dan berorientasi pada pelayanan prima.
Untuk menjaga keberlanjutan layanan, RSD dr. Soebandi tengah menyiapkan sejumlah proyek pengembangan strategis, seperti revitalisasi gedung mangkrak menjadi paviliun komersial, pembangunan gedung hemodialisis, area parkir baru, serta gedung rawat inap tujuh lantai berkapasitas 300 tempat tidur. Jika semua rencana ini terealisasi, total kapasitas rumah sakit akan meningkat menjadi 800 tempat tidur.
“Jember masih kekurangan sekitar 600–700 tempat tidur rumah sakit. Kami berharap dukungan dari semua pihak — baik pelunasan piutang, APBD, APBN, hibah, maupun investasi kolaboratif — agar pelayanan kesehatan di Jember semakin berkualitas. Harapan kami, RSD dr. Soebandi bisa menjadi modern and green hospital yang mengutamakan kepentingan pasien,” pungkas Nyoman.