Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP) tengah getol menkampayekan konsep ekonomi biru. Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP) Sakti Wahyu Trenggono mengatakan, ekonomi biru adalah konsep mewujudkan keseimbangan antara dua aspek yang terkait dalam ekosistem kelautan yaitu ekologi dan ekonomi. Konsep tersebut ia menggaungkan dalam presidensi G20 2022.
Ekonomi biru tidak semata-mata melihat potensi kelautan sebagai komoditas ekonomi, tetapi sangat menekankan menjaga kelestarian bahari.
KKP Siapkan Roadmap Hingga 25 Tahun
Trenggono menjelaskan, KKP sudah menyiapkan roadmap atau peta jalan sebagai acuan pengelolaan sektor kelautan dan perikanan Indonesia untuk hari ini hingga 25 tahun mendatang. Ada beberapa program terobosan dalam roadmap tersebut, yang salah satunya untuk sub sektor perikanan tangkap.
Untuk sub sektor perikanan tangkap yakni kebijakan penangkapan ikan terukur yang diimplementasikan pada awal 2022.
“Saya optimistis terjadi transformasi pada sektor perikanan Indonesia di masa depan,” kata dia.
Trenggono menjelaskan, konsep ekonomi biru selain bermanfaat untuk menjaga kesehatan laut, juga akan dapat membuka peluang investasi, lapangan pekerjaan, dan pemerataan pertumbuhan ekonomi. karena distribusi ekonomi perikanan cenderung ke daerah Indonesia timur.
Ia menyampaikan, transformasi utamanya meliputi penangkapan ikan menjadi terukur dan berkelanjutan dari yang sebelumnya tidak demikian. Pengendalian penangkapan ikan dilakukan dengan menerapkan sistem kuota dan membagi zona penangkapan ikan terukur. Daerah Pemijahan dan Pengasuhan Ikan, menjadi 6 (enam) zona penangkapan ikan terukur yang dimanfaatkan untuk industri, nelayan lokal, dan bukan tujuan komersial.
“Serta yang paling utama, penangkapan ikan terukur pada akhirnya akan menghapus stigma tingginya praktik illegal, unreported, unregulated fishing di Indonesia,” lanjut Trenggono.
Akselerasi Bentuk program terobosan yang akan diakselerasi adalah penerapan kebijakan penangkapan ikan terukur di 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI). Pengembangan budidaya perikanan untuk komoditas ekspor seperti; udang, lobster, kepiting, dan rumput laut. Pembangunan 130 kampung perikanan budidaya berbasis kearifan lokal, dan 120 kampung nelayan maju.
“Implementasi turunan tiga program terobosan tentu memiliki sejumlah tantangan, mulai dari kesiapan infrastruktur, kualitas sumber daya manusia (SDM), sampai pada kekuatan teknologi,” tambah Trenggono.
Sambutan Baik Pengusaha Cat Kapal Kayu
Sementara itu, pengusaha cat kapal Kayu asal Sidoarjo, Esma Wijono menyambut baik program ekonomi biru. Ia menilai Program ini sudah tepat diterapkan saat ini dan masa mendatang. Sebab, kebijakan penangkapan ikan terukur adalah kebijakan yang mengedepankan aspek ekologi daripada kepentingan ekonomi.
“Dari aspek ekologi menjadi adanya jaminan keberlanjutan sumber daya ikan yang ada. tidak terjadi penangkapan ikan berlebih (overfishing) dan tidak terjadi pengurangan kemampuan ikan untuk berproduksi (overfished),” jelas Esma.
Menurutnya ekonomi biru yang berbasis pada sumber daya pesisir dan laut secara berkelanjutan akan banyak memberi manfaat. Jika laut Indonesia dikelola dengan baik.
“Data BPS tahun 2015, potensi ekonomi maritim Indonesia sebesar 1,33 milyar USD setiap tahun. Paling dominan di sektor maritim adalah mineral dan energi, non-conventional resources, aquaculture, dan lainnya. Inilah yang harus kita kembangkan terus,” terang Esma.
