Padang – Bangkit dari bencana bukan sekadar membuka kembali pintu toko yang sempat tertutup. Bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Sumatera Barat, pemulihan dinilai harus menjadi jalan untuk menghidupkan kembali produksi, mengembalikan pelanggan, memperluas pasar, hingga mendorong kenaikan pendapatan. Pemerintah pun menempatkan peningkatan omzet sebagai salah satu ukuran nyata keberhasilan pendampingan usaha pascabencana.
Wakil Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Helvi Moraza menyampaikan arah tersebut ketika menemui para wirausaha terdampak bencana di Kota Padang pada Jumat (2/10/2026). Pendampingan yang dilakukan Kementerian UMKM diarahkan agar pengusaha tidak hanya mampu memulai kembali kegiatan bisnisnya, tetapi juga memiliki kapasitas untuk berkembang dan meningkatkan daya saing. Dukungan diberikan melalui peningkatan kemampuan produksi, perbaikan kualitas produk, pemasaran, serta pembukaan akses pembiayaan yang disesuaikan dengan kebutuhan usaha.
“Keberhasilan kita juga tidak cukup diukur dari jumlah pelatihan atau peserta yang hadir,” kata Helvi.
Menurut Helvi, hasil pendampingan perlu terlihat dari perubahan kondisi usaha secara konkret. Indikatornya dapat berupa kembali berjalannya produksi, bertambahnya pesanan, terbukanya pasar baru, meningkatnya pendapatan, serta terjaganya mata pencaharian masyarakat. Dengan pendekatan tersebut, bantuan pemerintah ditempatkan sebagai bagian dari proses pemberdayaan dan bukan sekadar penyaluran dana kepada penerima manfaat.
Pelaku UMKM yang terdampak bencana menghadapi persoalan yang cukup kompleks. Gangguan usaha tidak hanya berupa kerusakan tempat dan alat produksi atau hilangnya persediaan barang. Mereka juga harus membangun kembali basis pelanggan, memulihkan jaringan pemasaran, mencari modal untuk memulai kegiatan produksi, serta mempertahankan sumber penghasilan keluarga. Kondisi itu membuat proses pemulihan membutuhkan pendampingan berkelanjutan setelah masa tanggap darurat berakhir.
Pemerintah tercatat telah menyalurkan bantuan Presiden kepada sekitar 38 ribu UMKM terdampak bencana di Sumatera Barat dengan nilai keseluruhan sekitar Rp115 miliar. Kementerian UMKM menilai dukungan tersebut perlu diteruskan dengan pelatihan dan pemberdayaan agar modal yang diterima mampu membantu pengusaha menggerakkan kembali kegiatan ekonomi serta membangun usaha yang lebih berkelanjutan.
Upaya pemulihan juga diperkuat melalui Klinik UMKM Minang Bangkit yang telah diaktifkan sejak 23 Januari 2026. Program tersebut membawa tiga tahapan pendampingan, yakni pemulihan mental, pemulihan usaha, kemudian fase pertumbuhan. Pendekatan bertahap itu dirancang agar pengusaha memiliki kesiapan untuk kembali berbisnis sebelum diarahkan meningkatkan produktivitas dan daya saing.
Dalam Program Peningkatan Kapasitas Wirausaha Terdampak Bencana, pemerintah merancang kegiatan untuk menjangkau sebanyak 1.475 pengusaha UMKM dan wirausaha yang tersebar dalam tiga regional. Sebanyak 752 peserta Regional II dipusatkan di Kota Padang. Materi pendampingan mencakup aspek produksi, pencatatan dan literasi keuangan, pemasaran, akses pasar hingga pembiayaan.
Kementerian UMKM juga mendorong keterlibatan pemerintah daerah, perguruan tinggi, lembaga inkubator, perbankan serta mitra strategis untuk memperkuat proses pemulihan. Kolaborasi lintas sektor tersebut diperlukan agar pengusaha tetap mendapatkan akses terhadap konsultasi, pembiayaan, informasi layanan, maupun solusi ketika menghadapi kendala dalam pengembangan usahanya setelah pelatihan selesai.
Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah menilai keberadaan UMKM memiliki posisi penting dalam struktur perekonomian daerah karena menjadi sumber penghidupan masyarakat dalam jumlah besar.
“Sumatera Barat memiliki hampir 750.000 UMKM,” tutur Mahyeldi.
Dengan asumsi satu unit usaha menopang sebuah keluarga beranggotakan rata-rata lima orang, Mahyeldi memperkirakan hampir empat juta penduduk bergantung pada aktivitas ekonomi sektor UMKM. Besarnya keterkaitan tersebut membuat gangguan terhadap usaha masyarakat turut memberikan dampak terhadap perekonomian daerah. Karena itu, penguatan UMKM dipandang menjadi salah satu bagian penting dalam mempercepat pemulihan ekonomi Sumatera Barat setelah bencana.
Melalui bantuan, peningkatan kapasitas dan pendampingan berkelanjutan, proses pemulihan UMKM Sumatera Barat diharapkan tidak berhenti ketika pelaku usaha kembali membuka bisnisnya. Tolok ukurnya diarahkan lebih jauh, yakni produksi kembali stabil, pasar semakin luas, pesanan bertambah, pendapatan tumbuh, dan usaha mampu bertahan dalam jangka panjang. Dengan demikian, pemulihan pascabencana dapat ikut menjaga sumber penghidupan masyarakat sekaligus memperkuat roda perekonomian daerah.