Sidoarjo – Kepala Desa Wage, Kecamatan Wage Kabupaten Sidoarjo, Mashudan memilih bungkam. GOnews.id mencoba mengonfirmasi langsung kepada Mashudan pada Jumat (17/5/2024) melalui pesan WhatsApp. Namun, hingga Jumat (24/5/2024), tidak ada tanggapan dari sang kepala desa. Sikap ini memunculkan dugaan bahwa Mashudan enggan berkomunikasi dengan media, yang sejatinya berfungsi sebagai jembatan informasi antara pemerintah dan masyarakat.
Kades Mashudan susah dihubungi setelah menayangkan berita berjudul ” Benang Kusut Kemacetan Jalan Taruna Wage Sidoarjo “, Berita tersebut mengangkat isu kemacetan yang dikeluhkan banyak pengguna jalan.
GOnews.id melakukan konfirmasi terhadap Kepala Desa Wage agar narasi menjadi berita fakta dan berimbang.
Media sebagai Mitra Pembangunan
Peran media dalam pembangunan tidak bisa diabaikan. Sebagai pilar keempat demokrasi, media memiliki fungsi penting dalam menyampaikan informasi pembangunan kepada publik. Baik di tingkat pusat, daerah, maupun desa, media membantu pemerintah mewujudkan keadilan dan transparansi. Tanpa adanya komunikasi yang baik dengan media, pemerintah desa berisiko kehilangan kepercayaan publik dan dianggap kurang responsif terhadap masalah yang dihadapi warganya.
Kemacetan dan Penanganan PKL
Kemacetan di Jalan Taruna Wage bukanlah masalah sepele. Banyak pengguna jalan yang mengeluhkan situasi tersebut, yang diperparah dengan keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang menempati badan jalan secara semrawut. Seharusnya, ada sinergi antara pemerintah desa dengan Satpol PP dan Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo untuk menata ulang pasar agar tidak mengganggu lalu lintas.
Menurut warga setempat, kondisi jalan yang macet setiap hari tidak hanya menghambat aktivitas, tetapi juga berpotensi menimbulkan kecelakaan. “Setiap hari saya lewat sini, selalu macet. Padahal ini jalan utama. Kalau tidak segera ditangani, bisa makin parah,” ujar Budi, seorang warga Wage.
Kepemimpinan dan Tanggung Jawab
Sebagai pelayan publik, Mashudan seharusnya lebih responsif terhadap keluhan warganya dan bekerja sama dengan media untuk menemukan solusi yang tepat. Apakah benar Mashudan tidak peduli dengan kondisi desa yang dipimpinnya? Atau ada faktor lain yang membuatnya belum memberikan tanggapan?
Masyarakat menunggu jawaban dan tindakan nyata dari kepala desa mereka. Jangan sampai kemacetan dan penataan PKL yang semrawut menjadi cerminan buruk kepemimpinan di Desa Wage. Harapannya, Mashudan segera merespons dan berkolaborasi dengan pihak terkait demi kesejahteraan warganya.
Waktu akan menjawab, apakah dugaan ini benar atau hanya kesalahpahaman semata. Yang pasti, transparansi dan komunikasi adalah kunci untuk mewujudkan pemerintahan desa yang adil dan merata bagi seluruh rakyat.