Bondowoso – Jalan alternatif yang selama berbulan-bulan menanggung beban tambahan akibat pembangunan Jembatan Sentong akhirnya mendapat suntikan anggaran. Seperti “urat nadi” yang dipaksa bekerja lebih keras, sejumlah ruas yang menjadi jalur pengganti kini akan ditangani melalui dukungan anggaran sekitar Rp2,2 miliar dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama Pemerintah Kabupaten Bondowoso.
Pembahasan penanganan jalan tersebut dilakukan anggota Komisi D DPRD Jawa Timur, dr. Agung Mulyono, bersama Bupati Bondowoso di Pendopo Raden Bagus Asra (RBA), Bondowoso, Rabu (19/8/2026). Pertemuan itu difokuskan pada dampak pembangunan Jembatan Sentong terhadap sejumlah ruas alternatif yang setiap hari digunakan warga untuk beraktivitas. Dari hasil pembahasan, terdapat empat ruas yang dinilai memiliki tingkat urgensi paling tinggi sehingga perlu segera mendapat perbaikan.
“Terima kasih Pak Bupati. Hari ini kami diundang dalam rangka menyelesaikan problem-problem jalan alternatif akibat pembangunan Sentong,” kata Agung.
Ia menjelaskan, pembangunan Jembatan Sentong membutuhkan proses konstruksi yang tidak singkat. Selama jembatan tersebut belum dapat digunakan secara normal, arus kendaraan dialihkan melalui jalan-jalan alternatif di sekitar lokasi. Kondisi itu membuat frekuensi kendaraan yang melintas meningkat dan memberikan tekanan lebih besar terhadap kondisi jalan.
Pemerintah, menurut Agung, sebenarnya telah melakukan penanganan sejak persoalan kerusakan jalan alternatif mulai dirasakan masyarakat. Salah satu bentuk intervensi yang telah diberikan ialah bantuan sekitar 300 drum aspal yang kemudian dibarengi dengan perbaikan di sejumlah titik yang dianggap membutuhkan penanganan.
“Ini pun sudah progres, juga bantu drum. Bahkan plus perbaikannya. Ditambah hari ini dibutuhkan empat ruas yang urgen, penting sekali,” ungkapnya.
Dari evaluasi terbaru, empat ruas jalan kembali ditempatkan sebagai prioritas dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp2,2 miliar. Dana tersebut diharapkan dapat memperbaiki tingkat kelayakan jalan alternatif sehingga mobilitas warga tetap terjaga selama pembangunan Jembatan Sentong belum rampung.
Sebagai anggota DPRD Jawa Timur dari daerah pemilihan Bondowoso, Agung mengaku telah berkomunikasi dengan sejumlah pihak di tingkat provinsi. Koordinasi dilakukan dengan Wakil Gubernur Jawa Timur, Sekretaris Daerah, serta jajaran yang menangani sektor bina marga. Sementara pelaksanaan teknis perbaikan nantinya akan dikoordinasikan antara UPT Bina Marga Jawa Timur dengan Dinas Bina Marga Kabupaten Bondowoso.
“Prinsipnya, jalan alternatif masyarakat kita perbaiki bersama provinsi dan kabupaten. Kami mohon warga sabar,” tegasnya.
Menurut Agung, keberadaan jalur alternatif tidak dapat dipandang sebagai akses sementara semata. Selama jembatan utama masih dalam tahap pembangunan, ruas tersebut menjadi bagian penting dalam menunjang kegiatan ekonomi, pendidikan, pelayanan masyarakat, hingga mobilitas harian warga.
Ia juga mengakui bahwa anggaran Rp2,2 miliar belum tentu mampu membuat seluruh jalan alternatif berada dalam kondisi sempurna. Namun, dukungan tersebut dinilai penting karena dapat memperbaiki bagian-bagian paling mendesak sekaligus melengkapi penanganan yang sudah dilakukan sebelumnya.
“Memang tidak akan sempurna, tetapi angka Rp2,2 miliar dan penanganan sebelumnya menurut saya sangat bermakna untuk jalan yang notabene penting ini,” ujarnya.
Selain membahas kondisi jalur alternatif, pertemuan tersebut turut menyoroti progres pembangunan Jembatan Sentong. Infrastruktur itu ditargetkan sudah dapat diselesaikan paling lambat pada 6 November 2026. Kendati demikian, peluang penyelesaian lebih cepat tetap terbuka apabila perkembangan pekerjaan di lapangan berjalan sesuai perencanaan.
“Terjelek 6 November. Bahkan bisa di awal atau akhir Oktober. Kalau maju satu atau dua minggu, insyaallah diupayakan,” ungkapnya.
Dengan demikian, jembatan berpeluang selesai sebelum jadwal maksimal apabila seluruh tahapan konstruksi berjalan lancar. Meski mendorong percepatan, Agung menekankan bahwa pengerjaan tidak boleh sekadar mengejar waktu dan mengabaikan standar keselamatan.
“Jangan sampai karena mengejar waktu kemudian membahayakan. Jadi tetap harus sesuai dengan ketelitian dan kecermatan,” tegas Agung.
Ia menilai Jembatan Sentong merupakan infrastruktur yang akan digunakan masyarakat dalam jangka panjang. Karena itu, mutu konstruksi, ketelitian pekerjaan, dan aspek keselamatan harus tetap menjadi pertimbangan utama meskipun pemerintah berupaya mempercepat penyelesaiannya.
Pengawalan terhadap pembangunan jembatan dan pemulihan jalan alternatif pun akan terus dilakukan secara bersamaan. Pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, dan DPRD Jawa Timur diharapkan dapat menjaga koordinasi agar masyarakat tidak terlalu lama menanggung dampak pembangunan infrastruktur tersebut.
“Pemerintah dan DPRD akan terus mengawal penyelesaian jembatan sekaligus memastikan jalan alternatif tetap dapat digunakan masyarakat selama proses pembangunan berlangsung,” pungkasnya.
Dengan tambahan penanganan senilai sekitar Rp2,2 miliar untuk empat ruas prioritas, pemerintah berharap akses warga di sekitar Sentong menjadi lebih layak. Sementara itu, penyelesaian Jembatan Sentong tetap diarahkan berjalan lebih cepat tanpa mengurangi ketelitian, kualitas, dan keselamatan konstruksi.