Setiap pergantian pemimpin di Jakarta hampir selalu menjadi momen yang menentukan arah politik dan pembangunan kota. Hal ini wajar, sebab karakter seorang gubernur akan tercermin pada cara pemerintah bekerja, berkomunikasi, dan menghadapi persoalan urban yang kompleks. Perbandingan menarik muncul dari dua gaya kepemimpinan yang kontras: Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta periode 2017–2022 yang dikenal kuat dalam retorika publik dan pembangunan narasi perubahan, serta Pramono Anung sebagai Gubernur DKI Jakarta setelahnya yang tampil dengan gaya komunikasi yang lebih teknokratis, efisien, dan menonjolkan stabilitas birokrasi daripada panggung politik.
Melalui tulisan ini, kami mencoba membandingkan keduanya lewat empat aspek: cara berkomunikasi, penyelesaian konflik, hubungan dengan media, dan arah kebijakan. Tujuannya bukan untuk menilai siapa yang lebih unggul, tetapi memahami kelebihan dan kekurangan dari masing-masing model kepemimpinan.
1. Gaya Komunikasi Pemimpin
Anies Baswedan: komunikatif, retoriris, dan penuh narasi
Anies dikenal sebagai figur yang sangat kuat dalam merangkai pesan. Ia sering mengemas kebijakan dalam bentuk cerita atau nilai moral sehingga publik mudah menangkap gambaran besar yang ingin ia bangun. Banyak pidatonya bernuansa reflektif, menggunakan kalimat panjang, dan menyentuh emosi pendengar. Dengan cara itu, Anies mampu menggerakkan para pendukungnya.
Keunggulan pendekatan ini terlihat dari bagaimana tiap kebijakan dapat dengan cepat menciptakan percakapan publik. Namun, gaya komunikasinya yang simbolis juga memunculkan kritik. Sebagian pihak menilai pesan yang ia sampaikan terlalu konseptual dan kurang menunjukkan gambaran teknis mengenai pelaksanaan program.
Pramono Anung: Lugas, teknokratis, dan langsung ke inti masalah
Berbeda dari Anies, Pramono memilih berkomunikasi secara ringkas dan apa adanya. Ia tidak membangun narasi besar. Gaya komunikasinya khas birokrat senior yang fokus pada data, langkah-langkah teknis, dan hasil yang bisa diukur. Ia jarang menggunakan retorika, bahkan cenderung menghindari panggung yang berpotensi memancing polarisasi.
Pendekatan ini memberi kesan stabil dan profesional. Namun, di sisi lain, gaya bicara yang terlalu administratif membuat hubungan emosional dengan warga kurang terbentuk. Banyak kebijakan akhirnya “tidak terasa” karena minim narasi dan minim visualisasi publik.
Jika Anies menggerakkan melalui cerita, Pramono menggerakkan melalui struktur.
2. Penyelesaian Konflik dan Manajemen Krisis
Anies: Respons cepat dengan pendekatan naratif
Ketika menghadapi konflik, Anies sering tampil ke depan untuk menjelaskan posisi pemerintah. Contohnya terlihat pada isu reklamasi dan penataan kampung kota, di mana ia berusaha membingkai keputusan pemerintah sebagai bentuk keberpihakan pada masyarakat kecil. Ia tidak segan membuka ruang dialog dan memanfaatkan momentum konflik untuk memperjelas nilai yang ia perjuangkan.
Strategi ini memberikan kesan bahwa pemerintah responsif dan terbuka pada kritik. Namun, ketika isu teknis kemudian dibingkai dalam narasi moral dan keadilan, perdebatan kerap melebar menjadi wacana ideologis yang memicu pro-kontra lebih besar di ruang publik.
Pramono: Pendekatan administrasi dan pembahasan internal
Berbeda dengan Anies, Pramono cenderung menutup potensi eskalasi konflik melalui mekanisme internal. Penyelesaian persoalan lebih sering dilakukan lewat koordinasi birokrasi dan komunikasi antarlembaga, termasuk dengan pemerintah pusat. Pendekatan ini membuat banyak masalah selesai tanpa perlu tampil dalam hiruk-pikuk media.
Kelebihannya, situasi politik relatif stabil dan tidak mudah memanas. Meski demikian, keputusan yang lahir dari ruang administratif membuat publik tidak selalu mengetahui proses penyelesaian masalah secara detail. Pemerintahan berjalan tanpa gaduh, tetapi juga tanpa banyak ruang partisipasi opini publik.
Bagi Anies, konflik adalah ruang berbicara.
Bagi Pramono, konflik adalah agenda penyelesaian teknis.
3. Hubungan dengan Media dan Ekosistem Digital
Anies: Memaksimalkan panggung digital
Selama menjabat, Anies sangat aktif memanfaatkan media sosial. Ia menampilkan kegiatan pemerintah dengan visual yang menarik dan narasi yang mudah dibagikan di internet. Langkah ini membuatnya memiliki pengaruh digital yang kuat dan pembentukan citra yang konsisten.
Keuntungan dari strategi ini adalah pesan pemerintah cepat menyebar. Namun, karena tingkat eksposur yang tinggi, pemberitaan mengenai Anies sering terbelah: sebagian media menyukainya, sebagian lainnya kritis, sehingga polarisasi tidak terhindarkan.
Pramono: Hubungan media yang sederhana dan tidak agresif
Pramono lebih memilih menggunakan media untuk pelaporan rutin. Ia tidak mengemas kegiatan dengan gaya yang dramatis dan lebih menonjolkan aspek administratif. Kehadirannya di media sosial pun tidak seintens pemimpin lain.
Keuntungannya, ia terhindar dari kontroversi yang berlebihan karena publik jarang melihatnya sebagai figur politik yang ingin membangun pencitraan. Kekurangannya, banyak warga tidak merasakan karakter kepemimpinannya secara langsung.
Satu memaksimalkan panggung digital, satu mengulur tirai publik.
Penutup
Kedua gubernur memperlihatkan bagaimana gaya kepemimpinan dapat memengaruhi arah kebijakan, respons terhadap isu publik, hingga persepsi masyarakat. Anies membawa energi politik yang lebih kuat, dengan kemampuan komunikasi yang tinggi dan proyek simbolis yang banyak dibicarakan publik. Di sisi lain, Pramono menawarkan model kepemimpinan yang lebih sunyi namun stabil, dengan penekanan pada tata kelola birokrasi dan penyelesaian persoalan secara teknis.
Jakarta sebenarnya membutuhkan keseimbangan dari dua pendekatan ini: kemampuan membangun narasi dan melibatkan warga, tetapi juga eksekusi yang rapi, stabil, dan tidak menambah ketegangan politik. Dengan memahami kelebihan dan kekurangan keduanya, kita dapat melihat bahwa efektivitas pemimpin tidak hanya ditentukan oleh kemampuan tampil di depan publik, tetapi juga konsistensi kerja administratif yang sering kali tidak terlihat.
Penulis: Nabil Arbani Fakhri Warganegara dan Adinda Mikha Novianna Samosir (Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Indonesia)