Hari raya mestinya menghadirkan jeda yang menenangkan. Namun bagi tenaga kesehatan, Lebaran justru kerap menjadi cermin paling telanjang tentang siapa yang benar-benar tak pernah diberi ruang untuk berhenti.
Ketika sekolah libur lebih panjang, rumah sakit justru memasuki masa siaga. Kementerian Kesehatan menegaskan rumah sakit vertikal tetap beroperasi penuh untuk layanan gawat darurat selama libur panjang Maret 2026.
Gambaran itu bukan perkara perasaan semata. Pemerintah menyebut layanan IGD, CT scan stroke, dan operasi perdarahan akibat kecelakaan tetap siaga 24 jam saat masa libur berlangsung.
Artinya jelas, saat banyak orang menata koper untuk pulang kampung, nakes menata tenaga dan emosi untuk menghadapi lonjakan pasien. Di ruang gawat darurat, kalender merah tidak pernah benar-benar berarti libur.
Pada sisi lain, guru memang memiliki jadwal libur sekolah yang lebih panjang menjelang dan sesudah Hari Raya. Berbagai laporan pada Maret 2026 menunjukkan libur sekolah berlangsung lebih awal, dan siswa kembali masuk pada akhir bulan.
Tidak ada yang keliru dari situ. Guru berhak beristirahat, berhak sejahtera, dan layak dihormati sebagai fondasi pendidikan bangsa.
Masalah baru muncul ketika negara tampak begitu rapi menyiapkan skema kesejahteraan satu profesi, tetapi membiarkan profesi lain bertahan dalam ketidakpastian anggaran. Di titik itulah rasa keadilan publik mulai goyah.
Untuk guru bersertifikasi, pemerintah telah menetapkan tunjangan profesi setara satu kali gaji pokok. Sejak 2025, penyalurannya bahkan dilakukan langsung ke rekening guru untuk mempercepat dan menertibkan pembayaran.
Kebijakan itu patut diapresiasi karena menunjukkan negara mampu membangun skema yang lebih pasti. Tunjangan bukan lagi sekadar janji administratif, melainkan hak yang ditopang desain fiskal dan regulasi yang jelas.
Bandingkan dengan banyak nakes daerah yang kesejahteraannya bergantung pada TPP. Dalam aturan pengelolaan keuangan daerah, tambahan penghasilan ASN memang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
Konsekuensinya sangat serius. Penghargaan terhadap kerja nakes tidak ditentukan terutama oleh beban kerja dan risiko, melainkan oleh sehat atau tidaknya kas daerah.
Ini melahirkan ketimpangan yang sunyi, tetapi menghunjam. Dua nakes dengan tanggung jawab serupa bisa menerima perlakuan kesejahteraan berbeda hanya karena bekerja di wilayah fiskal yang tidak sama kuat.
Dalam logika kebijakan, itu dianggap lumrah. Dalam logika keadilan, itu problematik.
Kesehatan adalah layanan esensial yang tak bisa dijeda. Pemerintah sendiri menyatakan kesehatan harus tersedia setiap saat, bahkan selama masa cuti bersama dan kebijakan kerja fleksibel aparatur diberlakukan.
Pernyataan itu seharusnya tidak berhenti sebagai slogan pelayanan. Bila kesehatan wajib hadir setiap saat, maka mereka yang menjaga layanan itu semestinya juga ditempatkan sebagai prioritas tetap dalam desain kesejahteraan negara.
Di sinilah luka lama itu terbuka kembali setiap Lebaran. Publik melihat guru bisa lebih dahulu menepi dari rutinitas, sementara nakes tetap masuk ke ruang-ruang paling melelahkan ketika masyarakat justru sedang bergerak massal.
Musim mudik bukan masa sepi pekerjaan bagi nakes. Kementerian Kesehatan berkali-kali mengingatkan risiko kecelakaan dan gangguan kesehatan meningkat saat arus perjalanan besar berlangsung. Pos layanan kesehatan pun disiapkan untuk menghadapi kondisi itu.
Jadi, nakes bukan sekadar “tetap bekerja”. Mereka bekerja justru pada saat beban kedaruratan sosial meningkat.
Aspek sosial dari ketimpangan ini sering diremehkan. Bagi banyak keluarga, Lebaran bukan hanya hari libur, melainkan ritus emosional: pulang, sungkem, makan bersama, dan menambal hubungan yang mungkin retak setahun penuh.
Ketika nakes terus berjaga, yang hilang bukan cuma jam istirahat. Yang hilang adalah kesempatan hadir sebagai anak, ibu, ayah, pasangan, dan anggota keluarga biasa.
Di ruang publik, kita sering memuji mereka sebagai pahlawan. Namun pujian tanpa koreksi kebijakan mudah berubah menjadi cara halus untuk menormalkan pengorbanan yang seharusnya tidak dibiarkan terus-menerus timpang.
Masalah ini juga menyentuh aspek hukum dan tata kelola. Negara sudah membuktikan dapat membuat jalur pendanaan tunjangan guru lebih terstruktur melalui regulasi nasional dan skema transfer yang lebih pasti.
Mengapa keberanian desain serupa tidak sungguh dipertimbangkan bagi nakes daerah? Pertanyaan itu sah, bahkan mendesak.
Apalagi, nakes menghadapi kondisi kerja yang tidak ringan. Selain jam layanan, mereka berhadapan dengan risiko infeksi, tekanan mental, tuntutan respons cepat, dan potensi komplain tinggi dari masyarakat dalam momen paling sensitif.
Secara ekonomi, ketidakpastian tunjangan juga punya dampak turunan. Motivasi menurun, minat bertahan di layanan publik melemah, dan distribusi tenaga makin timpang karena daerah dengan fiskal lemah sulit bersaing mempertahankan SDM kesehatan.
Pada jangka panjang, yang dirugikan bukan hanya nakes. Masyarakatlah yang akan merasakan layanan makin rapuh, antrean memburuk, dan kualitas penanganan darurat makin rentan terganggu.
Kita harus jujur melihat prioritas nasional. Pendidikan penting, sangat penting. Tetapi kesehatan juga menyangkut nyawa, dan nyawa tidak bisa menunggu selesainya pembahasan anggaran yang berbelit.
Karena itu, gagasan tentang tunjangan profesi atau skema afirmasi nasional bagi nakes layak dibicarakan serius. Bukan untuk mengadu guru dengan nakes, melainkan untuk mengakhiri ketidakadilan yang diproduksi oleh struktur kebijakan yang berbeda.
Langkah awalnya jelas. Pemerintah pusat perlu memetakan ketimpangan kesejahteraan nakes antardaerah secara terbuka, lalu menetapkan standar minimum penghargaan yang tidak boleh jatuh di bawah ambang kelayakan nasional.
Langkah berikutnya adalah membangun skema pendanaan campuran. Daerah tetap diberi ruang mengatur insentif, tetapi pusat hadir menjamin komponen dasar agar layanan esensial tidak dipertaruhkan oleh semata-mata kapasitas fiskal lokal.
Pengawasan pun harus diperkuat. Tunjangan harus terukur, transparan, dan terkait langsung dengan fungsi layanan esensial, beban kerja, serta tingkat risiko yang nyata di lapangan.
Pada saat bersamaan, komunikasi publik juga perlu diperbaiki. Negara jangan lagi hanya muncul untuk berterima kasih kepada nakes setiap musim darurat, lalu menghilang ketika mereka menuntut struktur penghargaan yang lebih adil.
Masyarakat pun perlu menolak jebakan perbandingan dangkal. Guru bukan lawan nakes, dan nakes bukan ancaman bagi hak guru. Musuh utamanya adalah kebijakan yang tidak sensitif pada proporsi beban dan tingkat risiko.
Keadilan memang tidak berarti semua profesi menerima pola yang sama. Tetapi keadilan menuntut negara mengukur secara jernih siapa yang menanggung risiko lebih besar, siapa yang kehilangan waktu lebih banyak, dan siapa yang menopang layanan tanpa ruang jeda.
Lebaran tahun ini kembali mengajari hal yang sama. Saat sebagian aparatur menikmati kepastian libur dan tunjangan, sebagian lain menjaga agar negara tidak kolaps pada momen paling rawan.
Jika negara terus membiarkan luka ini terbuka, maka yang rusak bukan hanya rasa keadilan. Yang ikut aus adalah martabat pelayanan kesehatan itu sendiri.
Sikap editorial kami tegas: nakes tidak cukup dipuji karena pengabdian mereka. Mereka harus diperlakukan adil melalui kebijakan yang pasti, setara, dan sebanding dengan beban menjaga nyawa ketika yang lain bisa pulang.