Sangatta– Sekretaris Fraksi Golkar, Maswar, menyampaikan pandangan umum fraksi terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023. Dalam pemaparannya, Maswar memberikan berbagai catatan penting untuk evaluasi dan perbaikan pengelolaan keuangan daerah.
Maswar mengawali pandangannya dengan menggarisbawahi bahwa pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 merupakan bagian dari implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026, yang kini memasuki tahun ketiga.
“Kami Fraksi Golkar memberikan catatan dan masukan berdasarkan laporan realisasi anggaran, dengan harapan dapat meningkatkan kinerja dan efisiensi ke depan,” ujarnya di Depan Podium dalam Sidang Paripurna ke-27 DPRD Kutai Timur, Kamis (13/6/2024).
Tertinggi dalam Pendapatan Asli Daerah, Namun Masih Ada Kendala
Salah satu poin yang menjadi sorotan Fraksi Golkar adalah pendapatan asli daerah (PAD). Maswar mencatat bahwa meskipun realisasi PAD sangat besar, rasio prosentase realisasi sebesar 44% menunjukkan bahwa target masih belum tercapai. “Ini menunjukkan masih terdapat kendala dalam penyerapan PAD. Kami meminta agar jenis pajak dan retribusi yang belum optimal penyerapannya, agar dilakukan optimalisasi penghitungan, pemantauan, evaluasi, serta peningkatan target realisasinya,” tegasnya.
Infrastruktur Jalan dan Kordinasi dengan Kementerian
Dalam hal pembangunan infrastruktur, Maswar menyoroti bahwa target RPJMD Tahun ke-3, khususnya pembangunan dan peningkatan jalan dengan predikat mantap, masih belum terealisasi secara maksimal.
“Pemerintah Daerah perlu bersinergi dan memaksimalkan koordinasi dengan kementerian terkait untuk mengejar target ini,” imbuhnya.
Belanja Modal: Pengawasan Harus Komprehensif
Fraksi Golkar memberikan apresiasi atas realisasi belanja modal yang mencapai Rp3,29 triliun atau 84%. Namun, Maswar mengingatkan agar pengawasan pada SKPD yang melaksanakan kegiatan infrastruktur fisik pada belanja modal, seperti gedung, bangunan, jalan, dan jaringan irigasi, dilakukan secara komprehensif.
“Pengawasan harus menyeluruh, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas, sesuai standar agar hasil pembangunan dapat dinikmati dan bermanfaat bagi masyarakat,” ujarnya.
Akselerasi Proyek Multy Years Contract (MYC)
Maswar juga menekankan pentingnya percepatan penyelesaian infrastruktur yang sedang berjalan melalui skema Multy Years Contract (MYC).
“Hambatan atau kendala teknis harus dipetakan dan segera ditentukan alternatif solusinya. Akselerasi ini penting agar proyek-proyek strategis dapat selesai tepat waktu,” katanya.
Manajemen Aset Daerah yang Optimal
Dengan jumlah aset daerah yang sangat besar mencapai Rp18 triliun, Maswar mengingatkan pentingnya tata kelola atau manajemen aset yang optimal.
“Mulai dari pencatatan, pengadaan, pemanfaatan, pengamanan, hingga pemeliharaan, semuanya harus dilaksanakan dengan tertib sesuai ketentuan yang berlaku,” tegasnya.
Pembahasan Ranperda APBD TA 2024
Mengacu pada Undang-Undang No.25 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Maswar menegaskan bahwa pembahasan Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD perlu dilakukan bersama kepala daerah dan DPRD untuk mendapat persetujuan bersama.
“Fraksi Golkar meminta agar pembahasan Ranperda ini dapat segera dilaksanakan dan diselesaikan mengingat batas waktu pembahasan adalah bulan Juni,” ujarnya.
Dalam penutupan, Maswar berharap pandangan Fraksi Golkar ini dapat menjadi masukan konstruktif bagi Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.
“Dengan perbaikan dan kerjasama yang baik, kita berharap APBD Tahun Anggaran 2024 dapat lebih optimal dalam mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kutai Timur,” pungkasnya.
Sidang Paripurna ini diharapkan menjadi momentum penting untuk memperbaiki dan menyempurnakan berbagai aspek pengelolaan keuangan daerah, agar Kabupaten Kutai Timur dapat mencapai pembangunan yang lebih berkualitas dan berkelanjutan.