Berikut artikel beritanya telah ditulis ulang dan diformat sesuai instruksi:
Sangatta – Dalam upaya memperkuat pelayanan administrasi yang responsif dan efisien, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kutai Timur menggelar Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) tahun 2026. Bertempat di ruang rapat kantor Disdukcapil Kutim, Jumat (21/3/2025), forum ini menjadi ajang diskusi strategis dengan menghadirkan perwakilan Pemda, Forum RT, dan Kepala Forum BPD se-Kutim.
Kepala Disdukcapil Kutim, Jumeah, menegaskan bahwa dalam RKPD 2026, pihaknya mengusung 50 program unggulan, dengan pengadaan Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM) sebagai salah satu prioritas utama. “Kami berkomitmen berkolaborasi dengan pihak terkait guna merealisasikan program ini,” ungkapnya dalam forum tersebut.
ADM sendiri merupakan mesin layanan mandiri yang memungkinkan masyarakat mencetak dokumen kependudukan tanpa harus datang ke kantor Disdukcapil, sangat relevan untuk mempermudah akses masyarakat di desa-desa terpencil.
Dalam diskusi, muncul berbagai masukan dari peserta, termasuk perlunya sinkronisasi data kependudukan demi mendukung penyaluran bantuan sosial, layanan BPJS, hingga sektor pendidikan.
“Data yang terpadu memudahkan pemerintah mengoptimalkan distribusi bantuan serta memetakan kebutuhan masyarakat,” jelas Jumeah.
Selain itu, peserta forum juga menyoroti perlunya perbaikan fasilitas di kantor Disdukcapil seperti penambahan ruang tunggu, parkir, CCTV, hingga tempat istirahat bagi warga dari pelosok.
Sebagai hasil konkret dari forum ini, Disdukcapil Kutim merancang pembangunan 139 unit ADM untuk desa dan 2 unit tambahan untuk kelurahan. “ADM akan memangkas biaya dan waktu masyarakat, khususnya yang tinggal di wilayah terpencil,” jelas Jumeah.
Ia juga menekankan bahwa inisiatif ini selaras dengan visi Bupati Kutai Timur, Ardiansyah Sulaiman, dalam membangun tata kelola pemerintahan yang tangguh, mandiri, dan berdaya saing. Untuk itu, pihaknya mendorong TAPD agar mendukung penuh alokasi anggaran tahun 2026.
“Dengan ADM, kami ingin membuktikan bahwa Kutim mampu menjadi contoh daerah yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” tandas Jumeah.
Forum ditutup dengan komitmen kolaboratif dari seluruh peserta untuk mendukung realisasi seluruh masukan yang telah dihimpun, termasuk koordinasi lintas OPD. Langkah ini menjadi awal untuk menjadikan Kutim sebagai wilayah inklusif dengan akses layanan dasar yang merata dan mudah dijangkau.