Samarinda – Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, menegaskan pentingnya peran media dalam mengisi kekosongan yang belum mampu ditangani oleh pemerintah. Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) ke-3 di Hotel Aston, Samarinda, Senin (16/12/2024).
Dalam kesempatan itu, Pigai menyampaikan bahwa media harus berani mengkritik kebijakan pemerintah dan tidak perlu takut dalam menyuarakan kebenaran. Menurutnya, kritik konstruktif dari media justru menjadi salah satu elemen penting untuk membangun bangsa yang lebih maju dan demokratis.
“Media jangan takut untuk memberikan kritik kepada pemerintah. Pak Prabowo Subianto memerintahkan saya untuk memberikan pengampunan dan kebebasan bagi ruang kritik. Karena lewat kritik itulah media bisa mengisi ruang kosong yang tidak bisa diisi oleh negara ini,” ujar Natalius Pigai.
Pigai menekankan bahwa Presiden Prabowo Subianto adalah sosok pemimpin yang sangat menghargai kebebasan berpendapat. Pemerintah saat ini, lanjutnya, mendorong media massa untuk berperan sebagai penggerak ide-ide kreatif dan inovatif yang berorientasi pada kepentingan bangsa.
“Media memiliki tanggung jawab besar. Anda semua (media massa, red) adalah penjaga cahaya kebenaran, kejujuran, hak asasi manusia, demokrasi, perdamaian, dan keadilan,” tegas Pigai.
Rakernas JMSI ke-3 ini dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, di antaranya Ketua Umum JMSI Pusat Dr. Teguh Santosa, Ketua JMSI Kalimantan Timur Muhammad Sukri, perwakilan dari Forkopimda, Penjabat Gubernur Kalimantan Timur, Penjabat Gubernur Lampung, serta seluruh pengurus JMSI dari berbagai provinsi di Indonesia. Kegiatan tersebut menjadi ajang penting bagi media siber untuk merumuskan peran strategisnya di tengah perubahan global yang cepat.
Pada momen penting tersebut, Natalius Pigai bersama Ketua Umum Pengurus Pusat JMSI, Teguh Santosa, menandatangani Deklarasi Lembaran Baru Indonesia. Deklarasi ini menjadi simbol komitmen bersama antara pemerintah dan media untuk menguatkan nilai-nilai hak asasi manusia (HAM) di Indonesia.
“Dengan Rahmat Hukum Tuhan Yang Maha Kuasa, kami yang berkumpul di Samarinda hari Senin 16 Desember 2024, menyatukan tekad membuka lembaran baru Indonesia yang lebih mengedepankan nilai-nilai HAM menuju masyarakat adil dan sejahtera,” demikian bunyi ikrar yang dibacakan secara bergantian oleh Natalius Pigai dan Teguh Santosa.
Deklarasi tersebut berisi komitmen untuk mendorong penguatan dan penghormatan terhadap nilai-nilai HAM di Indonesia. Pigai berharap melalui deklarasi ini, kerja sama antara pemerintah dan media dapat semakin erat dalam upaya menciptakan masyarakat yang berkeadilan.
Media Siber Diharapkan Tetap Kritis
Lebih lanjut, Natalius Pigai mengingatkan media siber agar tetap memainkan perannya sebagai pilar keempat demokrasi dengan sikap kritis, independen, dan konstruktif. Media, kata Pigai, harus mampu mengawal kebijakan pemerintah melalui pemberitaan yang berdasarkan fakta.
“Berita fakta jangan terlalu banyak diedit, tulis saja semua sesuai fakta namun tetap mengacu pada aturan jurnalistik,” tegasnya.
Menurut Pigai, media memiliki peran vital sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat. Kritik dan masukan dari media yang disampaikan secara objektif dan konstruktif akan membantu pemerintah untuk lebih peka terhadap persoalan yang dihadapi rakyat.
Ketua Umum JMSI, Teguh Santosa, turut menyampaikan apresiasinya terhadap dukungan pemerintah dalam mendorong kebebasan pers di Indonesia. Menurut Teguh, Rakernas JMSI kali ini adalah momentum penting bagi media siber untuk semakin profesional dan berdaya saing.
“Kami di JMSI berkomitmen untuk terus menjaga integritas jurnalistik dan membantu membangun bangsa melalui pemberitaan yang berkualitas serta berlandaskan kebenaran,” ujar Teguh.
Teguh juga menekankan pentingnya media untuk terus meningkatkan kompetensinya di era digitalisasi. Tantangan yang dihadapi media siber saat ini, seperti penyebaran hoaks dan informasi yang menyesatkan, harus dihadapi dengan kerja jurnalistik yang profesional dan beretika.