Bandung – Bagaikan sandiwara dua babak, pernyataan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, soal keberadaan acara makan gratis di pernikahan anaknya di Garut menuai sorotan tajam. Ironisnya, klaim sang gubernur berubah-ubah bak cermin retak; “tak hadir tapi bersalah,” sindir warganet.
Pada Jumat (18/7/2025), acara akad dan syukuran pernikahan Maula Akbar Mulyadi digelar di pendopo Garut. Sebagian masyarakat diundang hadir dan mendapatkan hidangan gratis—namun kericuhan muncul hingga merenggut tiga nyawa.
Sebelumnya, Dedi menyatakan sama sekali tidak diberitahu tentang adanya jamuan makan untuk umum. Namun setelah insiden terjadi, ia justru mengakui keberadaan acara pesta rakyat tersebut—meski tetap membantah kehadiran fisiknya.
“Yang jam 13.00 itu tidak ada dalam agenda yang saya miliki,” katanya di Gedung DPRD Jabar, Sabtu (19/7/2025) saat menyanggah bahwa acara makan siang gratis adalah bagian dari komitmennya.
Dedi menegaskan bahwa pada saat tragedi terjadi, ia sedang berada di Subang dan bersiap hadir di Festival UMKM di Bandung. Ia menuding kabar kehadirannya di lokasi dugaan hoaks. Setelah kabar kericuhan sampai, Dedi langsung menuju Garut untuk menyampaikan belasungkawa dan menjenguk korban, sebagai bentuk apresiasi terhadap proses hukum yang sedang berjalan.
Publik menyoroti dua hal penting: pertama, bagaimana bisa hidangan gratis tiba‑tiba muncul tanpa sepengetahuan sang tuan rumah. Kedua, apakah gubernur secara tak langsung bersubahat dalam mengorganisir acara tersebut karena memakai fasilitas kotanya, yaitu pendopo Garut. Latar belakang penggunaan ruang publik pun ikut dipertanyakan.
Menurut laporan Polda Jabar, kericuhan terjadi saat massa mengerumuni area pendopo pada Jumat siang sekitar pukul 13.00 WIB. Insiden tragis ini menimbulkan tiga korban meninggal dan beberapa lainnya luka-luka.
“Hoaks,” tegas Dedi melalui akun Instagram resmi, menepis kabar bahwa ia hadir langsung di TKP saat kericuhan terjadi. Ia juga menyatakan kesiapannya diperiksa pihak kepolisian jika dipanggil, menegaskan keinginannya agar proses penyelidikan berjalan terbuka dan objektif.
Sebagai mantan Bupati Purwakarta, Dedi mengajak semua pihak menghormati jalannya hukum, “Saya terbuka dan mendukung upaya investigatif Polda Jabar,” ujarnya. Pernyataan ini dimaksudkan untuk meredam kritik yang menudingnya menghindar dari tanggung jawab.
Kasus ini menimbulkan dampak ganda: selain tragedi kemanusiaan, ada pula isu administrasi pemanfaatan fasilitas publik tanpa koordinasi yang layak. Kedua hal itu dipandang memicu urgensi pengawasan penggunaan Gedung Pendopo Kabupaten Garut.
Peneliti tata kelola daerah dari Universitas Pajajaran menilai, “Perlu evaluasi mekanisme izin penggunaan fasilitas publik agar insiden serupa tak terulang dan agar pejabat bertanggung jawab penuh atas dampak sosialnya.”
Meski begitu, masyarakat masih menuntut kejelasan soal perubahan pernyataan gubernur dan kronologi sesungguhnya dari insiden tragis itu. Mereka berharap proses hukum dan pemeriksaan pihak terkait akan mengurai fakta di balik tragedi pesta rakyat pernikahan anak Dedi Mulyadi.
Sebagai penutup, publik menanti kejelasan dari Polda Jabar dan harapan agar tragedi serupa tidak terulang di masa mendatang.