Sumenep – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sumenep telah melayangkan saran perbaikan atau “sarper” ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat terkait temuan dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan pencocokan dan penelitian (coklit) data calon pemilih untuk Pilkada Serentak 2024.
“KPU Sumenep harus melakukan evaluasi atas kinerja petugas pemutakhiran data pemilih (pantarlih) dalam coklit pendataan calon pemilih pilkada,” ujar Ketua Bawaslu Sumenep, Achmad Zubaidi, di Sumenep, Jumat (12/7/2024).
Temuan Dugaan Pelanggaran Coklit
Dalam “sarper” yang disampaikan, Bawaslu menemukan beberapa dugaan pelanggaran dalam proses coklit, antara lain:
- Penempelan stiker coklit di rumah calon pemilih tanpa melakukan coklit.
- Pelaksanaan coklit tanpa menempel stiker.
- Warga yang sudah meninggal dunia masih terdata sebagai calon pemilih.
- Pantarlih yang tidak melakukan coklit secara langsung dan melimpahkan tugasnya kepada orang lain.
Zubaidi menegaskan bahwa beberapa temuan ini bersifat administratif, namun ada juga yang masuk kategori pelanggaran etik, seperti pantarlih yang tidak menjalankan tugasnya sendiri atau menggunakan “joki”. “Pantarlih yang tidak melakukan coklit sendiri atau menggunakan ‘joki’ itu masuk kategori melanggar sumpah jabatan. Hasil coklitnya bisa tidak diakui,” ujarnya.
Jumlah dan Jenis Temuan
Menurut data Bawaslu Sumenep, berikut adalah rincian temuan dugaan pelanggaran:
- 92 temuan penempelan stiker coklit tanpa melakukan coklit.
- 95 temuan coklit tanpa menempel stiker.
- 111 warga meninggal dunia yang masih terdata sebagai calon pemilih.
- 9 temuan pantarlih yang tidak melakukan coklit secara langsung.
- 5 temuan pantarlih yang melimpahkan tugasnya kepada orang lain (kasus “joki”).
Sebanyak 3.340 pantarlih di Sumenep dijadwalkan melakukan coklit terhadap calon pemilih Pilkada Serentak dari rumah ke rumah selama sebulan, mulai 24 Juni hingga 24 Juli 2024. Jumlah calon pemilih Pilkada Serentak di Sumenep mencapai 875.017 warga, yang tersebar di 1.967 tempat pemungutan suara (TPS).
Evaluasi dan Tindak Lanjut
Bawaslu meminta KPU Sumenep untuk menindaklanjuti semua temuan dugaan pelanggaran yang tertuang dalam “sarper” dan melakukan evaluasi serius atas kinerja pantarlih. “Pemutakhiran data calon pemilih melalui coklit merupakan bagian penting dalam pelaksanaan pilkada serentak dan salah satu pintu keberhasilan coklit adalah komitmen pantarlih untuk bertugas sesuai pedoman,” tegas Zubaidi.
Pelaksanaan Pilkada Serentak 2024, termasuk Pilkada Sumenep, dijadwalkan pada 27 November 2024 sesuai tahapan KPU RI. Dengan evaluasi dan perbaikan yang diharapkan, proses pemutakhiran data pemilih dapat berjalan lebih baik dan akurat.
