Padang – Peta pembangunan Kota Padang pada 2027 mulai terbentuk setelah Pemerintah Kota (Pemko) Padang bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menyepakati Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) senilai Rp2,8 triliun. Kesepakatan tersebut menjadi langkah penting dalam menentukan arah pembangunan daerah, terutama untuk memperkuat infrastruktur, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mengoptimalkan potensi ekonomi masyarakat.
Persetujuan bersama terhadap Ranperda APBD Kota Padang Tahun Anggaran 2027 berlangsung dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Padang di Ruang Sidang Utama DPRD, Jumat (20/11/2026). Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Kota Padang Mastilizal Aye dengan agenda utama penetapan Rencana Kerja DPRD 2027, penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi terhadap rancangan APBD, serta penyampaian Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2027.
Rapat tersebut turut dihadiri Wali Kota Padang Fadly Amran, Wakil Wali Kota Maigus Nasir, Wakil Ketua DPRD Osman Ayub dan Jupri, Sekretaris Daerah Raju Minropa, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), anggota DPRD, serta jajaran kepala organisasi perangkat daerah (OPD) dan instansi terkait.
Dalam kesempatan itu, Fadly Amran menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi DPRD yang telah menyetujui rancangan APBD 2027. Ia menilai kesepahaman antara pemerintah daerah dan legislatif merupakan bagian penting dalam memastikan program pembangunan dapat berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.
Menurut Fadly, anggaran daerah harus diarahkan untuk mendukung visi pembangunan Kota Padang, termasuk mewujudkan kota pintar atau smart city dan kota sehat yang tetap berlandaskan nilai agama serta budaya.
“Kita terus berupaya mewujudkan Kota Padang sebagai kota pintar (smart city) dan kota sehat, berlandaskan agama dan budaya menuju kota maju dan sejahtera. Karena itu, kita akan memastikan APBD Kota Padang diarahkan untuk melaksanakan program yang dapat mewujudkan kejayaan Kota Padang,” ujar Fadly.
Ia menegaskan, pembangunan infrastruktur dan peningkatan pelayanan publik tetap menjadi perhatian utama pemerintah daerah. Kedua sektor tersebut dinilai memiliki peran strategis dalam menunjang aktivitas masyarakat sekaligus menciptakan lingkungan perkotaan yang lebih produktif.
Meski demikian, Fadly mengakui adanya tantangan berupa keterbatasan kemampuan fiskal daerah. Kondisi tersebut mendorong Pemko Padang untuk terus mengkaji berbagai alternatif sumber pembiayaan agar pembangunan dapat dilaksanakan secara efektif dan berkelanjutan.
Selain memastikan keberlangsungan program prioritas, pemerintah daerah juga berupaya menjadikan pembangunan sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi.
Fadly menilai Kota Padang memiliki sejumlah kawasan strategis yang berpotensi dikembangkan menjadi pusat aktivitas ekonomi baru. Kawasan tersebut meliputi Pasar Raya Padang, Kota Tua, wilayah pesisir pantai, serta sektor gastronomi atau wisata kuliner.
“Kita memastikan bahwa pembangunan yang dilaksanakan saat ini harus mampu membuka sektor-sektor pertumbuhan ekonomi baru. Pasar Raya Padang, Kota Tua, kawasan pinggir pantai, dan gastronomi merupakan potensi yang harus terus kita kembangkan,” katanya.
Pengembangan kawasan Pasar Raya Padang memiliki kaitan erat dengan penguatan sektor perdagangan dan aktivitas ekonomi masyarakat. Sementara kawasan Kota Tua dan pesisir pantai menawarkan peluang pengembangan pariwisata yang dapat memberikan dampak terhadap sektor usaha lokal.
Di sisi lain, potensi gastronomi menjadi salah satu kekuatan Kota Padang yang dapat terus dikembangkan. Kekayaan kuliner khas Minangkabau dinilai memiliki peluang untuk mendukung pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), sekaligus memperkuat daya tarik wisata daerah.
Melalui pengembangan berbagai sektor tersebut, pemerintah berharap pembangunan tidak hanya menghasilkan perbaikan fasilitas fisik, tetapi juga menciptakan kesempatan ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat.
Selain menyepakati rancangan APBD, rapat paripurna tersebut juga membahas agenda legislasi daerah melalui penyampaian usulan Propemperda Tahun 2027.
Pemko Padang mengajukan sebanyak 19 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang terdiri atas tiga Ranperda rutin, 13 Ranperda lanjutan, dan tiga Ranperda baru.
Tiga Ranperda rutin mencakup Pertanggungjawaban APBD Kota Padang Tahun Anggaran 2026, Perubahan APBD Tahun Anggaran 2027, serta APBD Tahun Anggaran 2028.
Sementara itu, sejumlah Ranperda lanjutan yang masuk dalam agenda pembahasan berkaitan dengan Pengelolaan Sampah, Penyandang Disabilitas, Kawasan Tanpa Rokok, serta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Padang Tahun 2026–2055.
Keberadaan rancangan regulasi tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola pembangunan dan pelayanan publik. Pengaturan mengenai pengelolaan sampah, misalnya, berkaitan dengan kebutuhan menjaga kebersihan lingkungan dan mendukung terwujudnya kota sehat.
Sementara regulasi mengenai penyandang disabilitas memiliki keterkaitan dengan upaya memperkuat aksesibilitas dan perlindungan hak masyarakat. Adapun pembahasan kawasan tanpa rokok menjadi bagian dari kebijakan yang berhubungan dengan kesehatan publik.
Ranperda RTRW Tahun 2026–2055 juga memiliki peran penting karena menyangkut arah pemanfaatan ruang dan penataan pembangunan Kota Padang dalam jangka panjang.
Tidak hanya melanjutkan pembahasan regulasi sebelumnya, Pemko Padang turut mengusulkan tiga Ranperda baru yang dinilai relevan dengan kebutuhan pembangunan perkotaan.
Ketiganya meliputi Ranperda Penyelenggaraan Pendidikan, Ranperda Penyelenggaraan Jaringan Utilitas Perkotaan, serta Ranperda Insentif dan Disinsentif Pemanfaatan Ruang dan Bangunan Perkotaan.
Ranperda Penyelenggaraan Pendidikan diharapkan dapat memperkuat landasan kebijakan pemerintah daerah dalam meningkatkan mutu dan tata kelola pendidikan.
Sementara pengaturan jaringan utilitas perkotaan berkaitan dengan kebutuhan penataan berbagai infrastruktur penunjang aktivitas masyarakat agar pembangunan kota dapat berlangsung lebih terarah.
Adapun rancangan mengenai insentif dan disinsentif pemanfaatan ruang dan bangunan perkotaan diarahkan untuk mendukung pengendalian pembangunan sesuai kebijakan tata ruang daerah.
Fadly menekankan bahwa penyusunan kebijakan anggaran dan pembentukan peraturan daerah harus berjalan selaras. Menurutnya, dukungan regulasi yang tepat diperlukan agar berbagai program pembangunan dapat dilaksanakan secara terukur dan sesuai kebutuhan masyarakat.
“Kami berharap penyusunan kebijakan anggaran maupun pembentukan produk hukum daerah dapat terlaksana dengan baik, sehingga seluruh program pembangunan dapat berjalan sesuai kebutuhan dan memberikan manfaat bagi masyarakat Kota Padang,” tutupnya.
Kesepakatan Ranperda APBD 2027 sebesar Rp2,8 triliun menjadi salah satu tahapan penting dalam proses penganggaran Kota Padang. Setelah melalui tahapan evaluasi dan penetapan sesuai ketentuan, anggaran tersebut diharapkan dapat menjadi instrumen untuk mendukung pembangunan daerah.
Dengan prioritas pada infrastruktur, pelayanan publik, serta pengembangan kawasan ekonomi strategis, Pemko Padang berupaya mengarahkan kebijakan fiskal agar memberikan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat. Sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD diharapkan terus terjaga sehingga pelaksanaan pembangunan pada 2027 dapat berjalan efektif, transparan, dan berkelanjutan.
