Padang – Arah pembangunan Kota Padang pada 2027 mulai menemukan titik terang. Pemerintah Kota (Pemko) Padang bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang resmi menyepakati Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 senilai Rp2,8 triliun. Kesepakatan tersebut menjadi pijakan penting bagi pemerintah daerah dalam melanjutkan pembangunan infrastruktur, meningkatkan pelayanan publik, serta mendorong munculnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru.
Persetujuan bersama terhadap Ranperda APBD Kota Padang 2027 ditetapkan melalui Rapat Paripurna DPRD Kota Padang yang berlangsung di Ruang Sidang Utama DPRD, Jumat (20/11/2026). Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Kota Padang Mastilizal Aye, didampingi dua Wakil Ketua DPRD lainnya, Osman Ayub dan Jupri. Kesepakatan tersebut merupakan bagian dari proses pembahasan anggaran antara eksekutif dan legislatif untuk memastikan program pembangunan daerah memiliki dukungan pendanaan sesuai prioritas yang telah direncanakan.
Rapat paripurna turut dihadiri Wali Kota Padang Fadly Amran, Wakil Wali Kota Maigus Nasir, Sekretaris Daerah Raju Minropa, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), anggota DPRD, para asisten, staf ahli, inspektur, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), camat, serta pimpinan instansi terkait.
Dalam rapat tersebut, terdapat tiga agenda utama yang dibahas. Selain persetujuan Ranperda APBD 2027 melalui penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi, DPRD juga menetapkan Rencana Kerja DPRD Tahun 2027 dan menerima penyampaian Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) untuk tahun yang sama.
Wali Kota Padang Fadly Amran menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi DPRD yang telah memberikan persetujuan terhadap rancangan anggaran tersebut. Ia menilai kerja sama antara pemerintah daerah dan lembaga legislatif menjadi unsur penting dalam memastikan kesinambungan pembangunan Kota Padang.
Menurut Fadly, kesepakatan anggaran tidak hanya berkaitan dengan penetapan nilai belanja daerah, tetapi juga mencerminkan komitmen bersama untuk merealisasikan visi, misi, dan berbagai program unggulan Pemerintah Kota Padang.
“Kita terus berupaya mewujudkan Kota Padang sebagai kota pintar (smart city) dan kota sehat, berlandaskan agama dan budaya menuju kota maju dan sejahtera. Karena itu, kita akan memastikan APBD Kota Padang diarahkan untuk melaksanakan program yang dapat mewujudkan kejayaan Kota Padang,” ujar Fadly.
Fadly menjelaskan, pemerintah daerah akan tetap memberikan perhatian terhadap pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua sektor tersebut dipandang memiliki peran penting dalam mendukung aktivitas masyarakat sekaligus memperkuat daya saing Kota Padang.
Namun, ia mengakui bahwa keterbatasan kemampuan fiskal daerah menjadi tantangan yang perlu dihadapi dalam merealisasikan berbagai rencana pembangunan.
Karena itu, Pemko Padang terus mengkaji kemungkinan sumber pendanaan alternatif agar program prioritas dapat dilaksanakan secara efektif tanpa mengabaikan prinsip keberlanjutan keuangan daerah.
Pengelolaan anggaran juga diharapkan mampu memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi. Pemerintah daerah tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga berupaya mengoptimalkan potensi kawasan strategis yang dapat mendorong aktivitas perdagangan, pariwisata, dan usaha masyarakat.
Sejumlah kawasan yang menjadi perhatian antara lain Pasar Raya Padang, kawasan Kota Tua, wilayah pesisir pantai, serta pengembangan sektor gastronomi atau wisata kuliner.
Menurut Fadly, kawasan-kawasan tersebut memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi penggerak ekonomi baru. Optimalisasi potensi daerah diharapkan mampu menciptakan peluang usaha, meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat, dan memperkuat daya tarik Kota Padang.
“Kita memastikan bahwa pembangunan yang dilaksanakan saat ini harus mampu membuka sektor-sektor pertumbuhan ekonomi baru. Pasar Raya Padang, Kota Tua, kawasan pinggir pantai, dan gastronomi merupakan potensi yang harus terus kita kembangkan,” ungkapnya.
Pengembangan Pasar Raya Padang, misalnya, memiliki kaitan erat dengan aktivitas perdagangan dan perekonomian masyarakat. Sementara kawasan Kota Tua dan wilayah pesisir menyimpan potensi pengembangan pariwisata yang dapat diintegrasikan dengan sektor ekonomi kreatif.
Adapun gastronomi menjadi salah satu peluang untuk memperkuat identitas kuliner Kota Padang yang telah dikenal luas. Pengembangan sektor tersebut dapat membuka ruang bagi pelaku usaha lokal untuk meningkatkan nilai tambah produk dan jasa.
Selain menyepakati rancangan APBD, rapat paripurna juga membahas agenda pembentukan regulasi daerah melalui Propemperda Tahun 2027.
Dalam kesempatan tersebut, Pemerintah Kota Padang mengusulkan sebanyak 19 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) untuk masuk dalam program pembentukan peraturan daerah tahun mendatang.
Dari jumlah tersebut, tiga merupakan Ranperda rutin, 13 Ranperda lanjutan, dan tiga Ranperda baru.
Tiga Ranperda rutin meliputi Pertanggungjawaban APBD Kota Padang Tahun Anggaran 2026, Perubahan APBD Tahun Anggaran 2027, serta APBD Tahun Anggaran 2028.
Sementara itu, sejumlah Ranperda lanjutan yang menjadi perhatian mencakup Pengelolaan Sampah, Penyandang Disabilitas, Kawasan Tanpa Rokok, dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Padang Tahun 2026–2055.
Pembahasan regulasi tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah untuk memperkuat landasan hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik, perlindungan masyarakat, pengelolaan lingkungan, dan penataan ruang perkotaan.
Di bidang lingkungan, regulasi pengelolaan sampah memiliki keterkaitan dengan upaya menjaga kebersihan dan kesehatan kota. Sementara aturan mengenai penyandang disabilitas diharapkan dapat memperkuat perhatian terhadap aksesibilitas serta pemenuhan hak masyarakat.
Adapun pembahasan RTRW menjadi penting karena berkaitan dengan arah pemanfaatan ruang dan pengembangan wilayah Kota Padang dalam jangka panjang.
Selain Ranperda lanjutan, Pemko Padang mengajukan tiga rancangan regulasi baru, yakni Ranperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Penyelenggaraan Jaringan Utilitas Perkotaan, serta Insentif dan Disinsentif Pemanfaatan Ruang dan Bangunan Perkotaan.
Ketiga rancangan tersebut mencerminkan kebutuhan penguatan kebijakan di bidang pendidikan, pengelolaan infrastruktur perkotaan, serta pengendalian pemanfaatan ruang.
Ranperda Penyelenggaraan Pendidikan diharapkan dapat menjadi salah satu instrumen untuk memperkuat tata kelola pendidikan daerah. Sementara pengaturan jaringan utilitas perkotaan berkaitan dengan kebutuhan penataan infrastruktur pendukung pelayanan masyarakat.
Di sisi lain, rancangan mengenai insentif dan disinsentif pemanfaatan ruang dan bangunan diarahkan untuk mendukung pengelolaan kawasan perkotaan yang lebih tertib sesuai ketentuan tata ruang.
Fadly menegaskan bahwa penyusunan anggaran dan pembentukan peraturan daerah harus berjalan selaras agar berbagai program pembangunan dapat direalisasikan sesuai kebutuhan masyarakat.
“Kami berharap penyusunan kebijakan anggaran maupun pembentukan produk hukum daerah dapat terlaksana dengan baik, sehingga seluruh program pembangunan dapat berjalan sesuai kebutuhan dan memberikan manfaat bagi masyarakat Kota Padang,” tutupnya.
Kesepakatan Ranperda APBD 2027 senilai Rp2,8 triliun menjadi salah satu tahapan penting dalam perencanaan pembangunan Kota Padang. Setelah melalui proses sesuai ketentuan perundang-undangan, anggaran tersebut diharapkan dapat menjadi instrumen untuk memperkuat pelayanan publik, meningkatkan kualitas infrastruktur, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Dengan dukungan DPRD serta koordinasi antarlembaga pemerintah, Pemko Padang berharap pelaksanaan program pembangunan pada 2027 dapat berjalan lebih terarah, efektif, dan memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
