Keseriusan tersebut diwujudkan melalui Rapat Koordinasi Persiapan Verifikasi Lapangan KLA Kota Padang Tahun 2026 yang berlangsung di Ruang Abu Bakar Jaar, Balai Kota Padang, Senin (16/11/2026). Pertemuan ini menjadi wadah konsolidasi seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan kesiapan administrasi, program, fasilitas pelayanan, serta lokasi yang akan menjadi objek penilaian kementerian pada 18–19 November 2026.
Rapat koordinasi tersebut dihadiri Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Padang, Boby Firman, bersama Ketua Yayasan Ruang Anak Dunia sekaligus Ketua Tim Civil Society Operator KLA Kota Padang Tahun 2026, Wanda Leksmana.
Turut hadir unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), jajaran Gugus Tugas KLA 2026, serta perwakilan lembaga yang bergerak dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak.
Boby Firman menegaskan bahwa keberhasilan penyelenggaraan Kota Layak Anak tidak dapat dicapai hanya melalui kerja satu instansi. Menurutnya, seluruh perangkat daerah dan elemen masyarakat harus mengambil tanggung jawab bersama dalam menciptakan lingkungan yang menjamin pemenuhan hak anak.
“Penyelenggaraan KLA menjadi penting karena pemenuhan hak anak tidak dapat dilakukan secara parsial ataupun hanya melalui satu perangkat daerah saja. Untuk itu, mari kita lakukan koordinasi yang baik dengan perangkat daerah maupun instansi vertikal, masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan forum anak daerah karena lima elemen ini merupakan penentu keberhasilan program KLA,” ujarnya.
Ia menjelaskan, kolaborasi lintas sektor menjadi fondasi penting dalam pelaksanaan berbagai program yang berkaitan dengan pendidikan, kesehatan, perlindungan, partisipasi, serta penyediaan fasilitas publik yang ramah terhadap kebutuhan anak.
Selain memperkuat koordinasi, setiap instansi yang tergabung dalam Gugus Tugas KLA diminta memastikan program dan inovasi yang telah dijalankan dapat dibuktikan melalui dokumen maupun kondisi nyata di lapangan.
Boby juga mengingatkan bahwa target meraih kembali predikat Utama merupakan arahan langsung Wali Kota Padang. Karena itu, seluruh pemangku kepentingan diharapkan menunjukkan komitmen nyata dalam mendukung proses evaluasi.
“Sesuai arahan Bapak Wali Kota Padang, untuk tahun 2026 ini Kota Padang harus meraih predikat Utama dan wajib didukung oleh semua lembaga, instansi, maupun OPD Gugus Tugas KLA 2026. Mari kita rebut kembali predikat Utama KLA dengan sinergi, komitmen, dan kontribusi seluruh gugus tugas pemangku kepentingan untuk mewujudkan Kota Padang sebagai kota yang aman, nyaman, inklusif, dan mampu memenuhi hak anak secara optimal,” tegas Boby.
Sementara itu, Ketua Tim Civil Society Operator KLA Kota Padang Tahun 2026, Wanda Leksmana, mengungkapkan bahwa Kota Padang mendapatkan kesempatan menjalani verifikasi lapangan secara langsung oleh tim kementerian.
Menurut Wanda, Kota Padang bahkan menjadi satu-satunya daerah di Sumatera Barat yang memperoleh kunjungan langsung dalam tahapan verifikasi tersebut.
“Alhamdulillah, kita adalah salah satu daerah di Indonesia dan satu-satunya di Sumatera Barat yang dikunjungi oleh kementerian dalam verifikasi lapangan Kota Layak Anak,” ungkapnya.
Wanda menerangkan, dalam evaluasi KLA Tahun 2025, Kota Padang berhasil memperoleh kategori Nindya. Predikat tersebut berada pada tingkatan ketiga dari lima jenjang penghargaan, yakni Pratama, Madya, Nindya, Utama, dan Layak Anak.
Dengan capaian tersebut, Pemko Padang berupaya meningkatkan kualitas pelaksanaan program agar mampu memperoleh kategori Utama dalam evaluasi 2026 yang penghargaan resminya dijadwalkan berlangsung pada 2027.
Wanda juga menyampaikan bahwa berdasarkan penghimpunan data awal tahun 2026, berbagai OPD tetap melaksanakan inovasi yang mendukung pemenuhan hak dan perlindungan anak, meskipun dihadapkan pada kebijakan efisiensi anggaran.
Sebelum memasuki verifikasi lapangan, proses penilaian KLA Kota Padang telah melalui sejumlah tahapan, mulai dari evaluasi mandiri, verifikasi administrasi, PUVA, hingga konsinyasi.
Tahapan berikutnya adalah verifikasi langsung oleh Kementerian PPPA yang dijadwalkan berlangsung selama dua hari, yakni Rabu (18/11/2026) dan Kamis (19/11/2026).
Pada hari pertama, kegiatan dijadwalkan berupa sesi desk yang melibatkan DP3AP2KB Kota Padang sebagai perangkat daerah pengampu utama bersama Ketua Tim Civil Society Operator KLA 2026.
Sementara pada hari kedua, tim kementerian direncanakan melakukan peninjauan langsung ke sejumlah lokasi penilaian. Kunjungan tersebut bersifat tentatif dan dilakukan secara acak untuk melihat kesesuaian antara dokumen evaluasi dengan implementasi program di lapangan.
Lokasi yang berpotensi dikunjungi mencakup berbagai fasilitas pemenuhan hak anak, seperti Sekolah Ramah Anak, Puskesmas Ramah Anak, Masjid Ramah Anak, taman bermain dan taman baca, pusat kreativitas anak, serta layanan bagi anak penyandang disabilitas.
Selain itu, peninjauan juga dapat menyasar Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS), panti asuhan, Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga), forum anak, ruang laktasi di kantor pemerintahan, kawasan tanpa rokok, hingga kelurahan dan kecamatan ramah anak.
Tidak hanya berfokus pada fasilitas pemenuhan hak anak, tim verifikasi juga akan menilai kesiapan layanan perlindungan khusus bagi anak yang membutuhkan penanganan dan pendampingan.
Sejumlah lokasi yang masuk dalam cakupan tersebut antara lain UPTD PPPA, Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Balai Pemasyarakatan (Bapas), pengadilan, Kantor Kementerian Agama, Kantor Urusan Agama (KUA), Unit PPPA Polresta Padang, rumah aman, serta perangkat daerah terkait.
Melalui rapat koordinasi ini, setiap OPD diharapkan mempersiapkan seluruh kebutuhan sesuai tugas dan kewenangannya. Kesiapan tersebut meliputi kelengkapan dokumen pendukung, kondisi sarana dan prasarana, hingga pelaksanaan program yang dapat ditunjukkan secara langsung kepada tim penilai.
Persiapan tersebut juga menjadi kesempatan bagi pemerintah daerah untuk mengevaluasi sejauh mana kebijakan dan fasilitas yang tersedia benar-benar mendukung terciptanya lingkungan aman, sehat, inklusif, serta memberikan ruang partisipasi bagi anak.
Bagi Pemko Padang, upaya meningkatkan predikat KLA bukan semata mengejar penghargaan, melainkan juga memperkuat komitmen bersama dalam menghadirkan pelayanan publik yang memperhatikan kebutuhan dan perlindungan generasi muda.
Dengan mengandalkan sinergi pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan forum anak, Pemko Padang berharap seluruh tahapan verifikasi berjalan optimal. Target meraih kembali predikat Utama pada 2027 diharapkan sejalan dengan peningkatan kualitas pemenuhan hak anak dan terwujudnya Kota Padang sebagai lingkungan yang semakin aman, nyaman, serta ramah bagi seluruh anak.
