Pesan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, saat membuka Pertemuan Ilmiah dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-55 Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Tahun 2026 tingkat Provinsi Jawa Tengah. Kegiatan berlangsung di Gedung Grhadika Bakti Praja, Semarang, Selasa (17/11/2026), dengan mengangkat tema “Transformasi ASN di Era Digital: Profesional, Adaptif dan Berdampak bagi Pelayanan Publik”.
Dalam arahannya, Sumarno menegaskan bahwa transformasi digital telah menjadi kebutuhan dalam penyelenggaraan pemerintahan modern. Perubahan teknologi yang berlangsung cepat harus diimbangi dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, khususnya aparatur yang memiliki tanggung jawab memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Menurutnya, masyarakat kini semakin terbiasa menggunakan berbagai layanan berbasis teknologi. Kondisi tersebut turut memengaruhi harapan terhadap pelayanan pemerintah yang dituntut lebih mudah diakses, efisien, transparan, dan responsif.
Oleh sebab itu, ASN perlu memiliki kemampuan beradaptasi agar tidak tertinggal dalam menghadapi perubahan kebutuhan pelayanan publik.
Sumarno mengingatkan bahwa penguasaan teknologi digital tidak cukup hanya diukur dari kemampuan menggunakan telepon pintar, aplikasi percakapan, atau media sosial.
Lebih jauh, aparatur pemerintah harus memahami bagaimana teknologi dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan produktivitas kerja, mempercepat proses administrasi, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Jangan sampai kita sangat familiar dengan era digital, tetapi hanya WhatsApp dan media sosial. Kita harus memahami bagaimana bisa lebih banyak berkontribusi dan mengikuti perkembangan digital untuk menjalankan amanah yang menjadi tanggung jawab kita semua,” ujarnya.
Pernyataan tersebut menjadi pengingat bahwa kemampuan digital ASN harus berkembang seiring dengan perubahan sistem kerja pemerintahan.
Pemanfaatan teknologi di lingkungan birokrasi diharapkan tidak berhenti pada penggunaan perangkat elektronik, tetapi juga mampu mendukung pengelolaan data, koordinasi antarinstansi, serta penyederhanaan proses pelayanan.
Sumarno menilai, peningkatan kompetensi digital membutuhkan kemauan untuk terus belajar. ASN harus terbuka terhadap pengetahuan baru dan mampu menyesuaikan cara kerja dengan perkembangan teknologi.
Dengan demikian, transformasi digital dapat menjadi instrumen untuk memperbaiki kualitas pelayanan, bukan sekadar perubahan dari sistem manual menjadi berbasis aplikasi.
Selain membahas peningkatan kompetensi, Sekda Jawa Tengah tersebut juga memberikan perhatian terhadap berbagai risiko yang muncul akibat perkembangan teknologi digital.
Menurutnya, kemudahan akses informasi dan layanan melalui internet harus disikapi secara bijaksana agar tidak menimbulkan persoalan yang merugikan kehidupan pribadi maupun pelaksanaan tugas pemerintahan.
Salah satu persoalan yang disorot adalah maraknya praktik judi online yang dinilai telah menjadi ancaman serius bagi masyarakat, termasuk kalangan aparatur sipil negara.
Sumarno mengungkapkan bahwa berdasarkan data awal yang masih dalam proses pendalaman, Jawa Tengah disebut menempati posisi kedua secara nasional setelah Jawa Barat dalam jumlah masyarakat yang terpapar judi online.
Jumlah masyarakat yang terindikasi terpapar disebut mencapai jutaan orang, dengan ratusan di antaranya merupakan ASN. Namun, angka tersebut masih memerlukan pendalaman dan verifikasi lebih lanjut oleh pemerintah daerah.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, menurut Sumarno, tengah meminta data tambahan untuk memastikan kondisi sebenarnya sekaligus menentukan langkah penanganan yang diperlukan.
Proses tersebut juga akan melibatkan pemerintah kabupaten dan kota agar tindak lanjut dapat dilakukan secara lebih menyeluruh.
“Bagaimana itu bisa dilakukan oleh seorang ASN? Kita ASN harusnya menjadi contoh masyarakat. Judi online adalah perbuatan melawan hukum dan harus kita lawan,” tegasnya.
Sumarno menekankan bahwa ASN memiliki tanggung jawab moral dan profesional untuk memberikan teladan kepada masyarakat.
Keterlibatan aparatur pemerintah dalam aktivitas perjudian tidak hanya berpotensi menimbulkan persoalan hukum, tetapi juga dapat merusak kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan.
Karena itu, ia meminta seluruh ASN meningkatkan kesadaran dan pengendalian diri dalam memanfaatkan teknologi, terutama ketika berhadapan dengan berbagai aktivitas yang memiliki risiko hukum dan sosial.
Selain judi online, Sumarno juga menyoroti persoalan pinjaman online atau pinjol yang semakin mudah diakses melalui perangkat digital.
Menurutnya, kemudahan memperoleh pinjaman tanpa proses tatap muka dapat menjadi persoalan apabila tidak disertai kemampuan mengelola keuangan secara bertanggung jawab.
Ia mengingatkan bahwa seseorang dapat melakukan pinjaman melalui aplikasi tanpa diketahui anggota keluarga. Apabila tidak dikelola dengan baik, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan tekanan ekonomi dan persoalan dalam kehidupan rumah tangga.
Dampaknya juga dapat meluas hingga memengaruhi konsentrasi, produktivitas, dan kinerja seseorang dalam menjalankan pekerjaan.
Karena itu, ASN diharapkan mampu membedakan penggunaan layanan keuangan digital yang legal dan bertanggung jawab dengan aktivitas pinjaman yang berisiko, termasuk layanan ilegal maupun praktik berutang di luar kemampuan pembayaran.
Sumarno juga mendorong aparatur pemerintah untuk saling mengingatkan agar tidak terjerumus dalam aktivitas negatif yang memanfaatkan kemudahan teknologi.
Menurutnya, kemajuan digital semestinya digunakan untuk memperkuat kualitas kehidupan dan pelayanan, bukan menjadi sumber persoalan baru.
Di luar aspek teknologi, Sumarno kembali menegaskan bahwa integritas harus tetap menjadi landasan utama dalam menjalankan tugas sebagai aparatur negara.
ASN tidak hanya dituntut memiliki kemampuan teknis dan penguasaan perangkat digital, tetapi juga harus menjunjung tinggi etika, kedisiplinan, tanggung jawab, serta orientasi pelayanan kepada masyarakat.
Ia mengingatkan bahwa kedudukan ASN sebagai abdi negara sekaligus abdi masyarakat mengandung kewajiban untuk memberikan pelayanan terbaik, bukan justru mengharapkan pelayanan dari masyarakat.
Dalam konteks transformasi birokrasi, penguasaan teknologi dan penguatan integritas merupakan dua aspek yang perlu berjalan beriringan.
Kemampuan digital tanpa tanggung jawab dan etika berpotensi menimbulkan penyalahgunaan. Sebaliknya, integritas yang baik perlu didukung kompetensi agar pelayanan pemerintah dapat berlangsung secara efektif.
Melalui momentum peringatan HUT ke-55 Korpri, Sumarno berharap seluruh ASN di Jawa Tengah semakin menyadari pentingnya peningkatan kualitas diri dalam menghadapi perubahan zaman.
Pertemuan ilmiah tersebut juga menjadi sarana memperluas wawasan aparatur mengenai arah transformasi digital pemerintahan dan pengembangan kompetensi yang dibutuhkan dalam pelayanan publik.
Kegiatan menghadirkan Deputi Bidang Transformasi Digital Pemerintah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Cahyono Tri Birowo, serta narasumber dari Novelty Training and Consulting, Nofel Windo.
Kehadiran para narasumber diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai tantangan, peluang, dan strategi penguatan kapasitas ASN dalam menghadapi era digital.
Dengan meningkatnya pemanfaatan teknologi dalam berbagai sektor pemerintahan, ASN diharapkan mampu menghadirkan inovasi pelayanan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Transformasi tersebut juga membutuhkan perubahan pola pikir, budaya kerja, serta komitmen untuk terus meningkatkan kompetensi secara berkelanjutan.
Melalui peringatan HUT Korpri Tahun 2026, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menekankan pentingnya membangun aparatur yang profesional, adaptif, dan berintegritas. Penguasaan teknologi digital diharapkan tidak hanya mempercepat pekerjaan birokrasi, tetapi benar-benar memberikan dampak positif berupa pelayanan publik yang semakin cepat, tepat, transparan, dan memuaskan masyarakat.
