Samarinda – Menjaga kelestarian hutan tanpa mengabaikan hak masyarakat adat menjadi perhatian dalam pertemuan Dewan Adat Dayak (DAD) Kalimantan Timur (Kaltim) bersama Balai Penegakan Hukum (Gakkum) Kehutanan Wilayah Kalimantan. Audiensi tersebut membuka ruang komunikasi antara lembaga adat dan aparat penegak hukum untuk mencegah kesalahpahaman dalam penanganan persoalan kawasan hutan.
Pertemuan berlangsung di ruang rapat Kantor Balai Gakkum Kehutanan di Samarinda, Rabu (18/11/2026) pagi. Rombongan DAD Kaltim dipimpin Sekretaris Umum Hendrik Tandoh, S.H., M.H., dan diterima langsung Kepala Balai Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Kalimantan, Leonardo Gultom, S.Sos., M.Si., bersama jajaran pejabat serta staf. Audiensi ini bertujuan memperkuat koordinasi kelembagaan, membahas persoalan hukum yang dihadapi masyarakat adat, sekaligus mendorong penyampaian informasi mengenai ketentuan pengelolaan kawasan hutan.
Sejumlah perwakilan lembaga adat turut menghadiri pertemuan tersebut, yakni Paolo Salatan dari Lembaga Isen Mulang, Awang Irwan Setiawan dari Lembaga Kerabat Kesultanan Kutai, Frans Jiu Luay dari Lembaga Adat Modang, Damianus Apon dari Lembaga Adat Sempekat Tunjung Benuaq (STB), Esrom Palan dari Lembaga Adat Kenyah, serta Martinus Nyuk dari Lembaga Adat Bahau.
Hadir pula Suhardi dari Lembaga Adat Bentian, Markus Laden dari Lembaga Adat Aoheng, Gusti Adhi Ramani dari Lembaga Adat Banjar, serta Jonnie Eka Saputra dan Vina yang mewakili DAD Kaltim.
Sekretaris Umum DAD Kaltim, Hendrik Tandoh, menjelaskan bahwa kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkenalkan kepengurusan sekaligus membangun hubungan kelembagaan dengan aparat penegak hukum kehutanan.
Menurutnya, komunikasi yang terbuka sangat diperlukan karena sejumlah masyarakat adat masih menghadapi persoalan terkait pemanfaatan kawasan hutan, termasuk permasalahan yang telah memasuki proses hukum.
Hendrik menilai koordinasi sejak awal dapat membantu aparat memahami kondisi sosial masyarakat, terutama ketika pelaksanaan tugas penegakan hukum bersinggungan dengan aktivitas masyarakat adat.
“Inti dari pertemuan hari ini, setiap ada kegiatan yang berkaitan dengan masyarakat adat, pihak Gakkum akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan lembaga adat ataupun Dewan Adat Dayak Kaltim, dan ini penting untuk menghindari miskomunikasi,” terangnya.
Ia menjelaskan, salah satu persoalan yang membutuhkan perhatian adalah masih terbatasnya pemahaman sebagian masyarakat mengenai perbedaan status kawasan hutan.
Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan persoalan ketika masyarakat memanfaatkan lahan untuk bertani, berkebun, maupun menjalankan kegiatan tradisional yang telah berlangsung secara turun-temurun.
Sebagian warga, lanjutnya, menganggap lahan yang selama ini dikelola merupakan bagian dari hak mereka. Sementara itu, ketentuan kehutanan menetapkan aturan berbeda sesuai status dan fungsi kawasan.
Karena itu, Hendrik berharap pertemuan tersebut tidak berhenti pada audiensi awal, melainkan dilanjutkan dengan pembahasan lebih mendalam mengenai persoalan yang masih berlangsung.
“Ke depan, Kami juga berharap ada pertemuan lanjutan untuk membahas beberapa persoalan yang masih berjalan, sehingga bisa ditemukan mitigasi dan solusi yang konkret bagi kepentingan bersama,” ujar Hendrik.
Ia turut mengapresiasi keterbukaan Leonardo Gultom dalam menerima berbagai masukan dari perwakilan lembaga adat. Bahkan, Kepala Balai Gakkum Kehutanan tersebut menyampaikan kesediaannya untuk berkunjung ke Sekretariat DAD Kaltim guna melanjutkan komunikasi.
Hendrik juga menilai kehadiran berbagai unsur masyarakat adat dalam satu forum menunjukkan semakin kuatnya semangat kebersamaan dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat.
“Kami mengucapkan terima kasih atas penerimaan yang sangat baik dari Kepala Balai beserta seluruh jajaran, dan hari ini para tokoh adat dari berbagai lembaga, termasuk kerabat kesultanan, lembaga adat Dayak, dan masyarakat Banjar, duduk bersama membicarakan kepentingan masyarakat adat. Tidak ada lagi sekat-sekat, semuanya bersatu dalam audiensi ini,” ungkap Hendrik.
Sementara itu, Ketua Majelis Kerabat Kesultanan Kutai, Awang Irwan Setiawan, menyoroti pentingnya sosialisasi aturan kehutanan sebelum pemerintah melakukan penertiban terhadap aktivitas masyarakat di kawasan hutan.
Menurut Awang, penanganan persoalan kehutanan harus mempertimbangkan kondisi masyarakat yang telah lama bermukim atau mengelola lahan di sekitar kawasan tersebut.
Ia mengingatkan agar persoalan yang pernah muncul di sejumlah wilayah, termasuk Bukit Tengkorak, dapat menjadi bahan evaluasi bersama.
Awang menjelaskan bahwa tidak seluruh masyarakat memahami perbedaan kawasan konservasi, hutan lindung, maupun areal penggunaan lain (APL). Bahkan, sebagian warga meyakini lahan yang mereka tempati merupakan warisan leluhur.
Oleh sebab itu, ia menekankan perlunya penyampaian informasi secara menyeluruh mengenai status kawasan, dasar hukum, serta mekanisme penyelesaian apabila masyarakat menghadapi persoalan penguasaan atau pemanfaatan lahan.
“Harus ada sosialisasi, pemberitahuan kepada masyarakat, serta tahapan aturan yang jelas sebelum penertiban dilakukan, dan Kami juga mengusulkan adanya pembahasan bersama Pemprov Kaltim dan DPRD, untuk mendorong regulasi daerah,” jelasnya.
Awang menilai keterlibatan pemerintah daerah dan instansi teknis menjadi bagian penting dalam penyelesaian persoalan tersebut.
Ia menyebut penegakan hukum merupakan tahapan ketika suatu persoalan telah memasuki ranah penindakan. Karena itu, koordinasi dengan pemerintah provinsi, instansi kehutanan terkait, serta satuan tugas yang memiliki kewenangan perlu diperkuat.
Persoalan masyarakat yang bermukim di sekitar kawasan Taman Hutan Raya (Tahura), termasuk wilayah Semoi, Sepaku, turut menjadi perhatian.
Menurutnya, terdapat kondisi ketika masyarakat telah lama menempati suatu wilayah, tetapi kemudian menghadapi persoalan mengenai pengakuan hak maupun kebijakan penggunaan lahan.
Selain mendorong koordinasi lintas instansi, Awang mengusulkan agar Pemerintah Provinsi Kaltim bersama DPRD mempertimbangkan penyusunan peraturan daerah yang dapat memperkuat kepastian hukum dan perlindungan masyarakat adat.
“Harapannya, masyarakat dari wilayah hulu, tengah hingga pesisir mendapatkan pengakuan terhadap hak-haknya, tetapi tetap menjalankan aktivitas sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” harap Awang.
Ia juga menyinggung praktik pembukaan lahan secara tradisional, termasuk penggunaan api dalam kegiatan berladang.
Menurutnya, masyarakat membutuhkan penjelasan mengenai tata cara pengelolaan lahan yang diperbolehkan agar kegiatan pertanian tradisional dapat berlangsung dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum dan perlindungan lingkungan.
“Pertemuan ini sangat baik, karena Kami mendapatkan penjelasan mengenai aturan hukum formal dan bagaimana mekanisme yang harus dijalankan, ketika masyarakat merasa dirugikan oleh kebijakan yang berlaku,” tuturnya.
“Pada prinsipnya, aturan itu juga memiliki kepentingan untuk melindungi masyarakat, tetapi sosialisasinya perlu diperkuat,” ujar Awang.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Kepala Balai Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Kalimantan, Leonardo Gultom, menyampaikan apresiasi atas inisiatif DAD Kaltim bersama para tokoh adat.
Leonardo menilai audiensi tersebut menjadi langkah positif untuk membangun hubungan yang lebih erat antara aparat penegak hukum dan masyarakat adat.
Menurutnya, masyarakat yang berada di sekitar kawasan hutan memiliki peran penting dalam mendukung pelaksanaan tugas Gakkum, terutama melalui penyampaian informasi mengenai kondisi di lapangan.
Ia menjelaskan bahwa informasi dari masyarakat dapat menjadi bahan pertimbangan sekaligus penyeimbang terhadap berbagai laporan yang diterima aparat.
“Pertama, Saya mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih atas kedatangan jajaran DAD Kaltim, dan kehadiran para tokoh adat di kantor Kami menjadi awal terbangunnya sinergitas ke depan,” ucap Leonardo.
Leonardo menegaskan bahwa pelaksanaan penegakan hukum kehutanan tidak dapat dilepaskan dari karakteristik sosial dan budaya masyarakat di setiap wilayah.
Karena itu, pemahaman terhadap kearifan lokal menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam menjalankan tugas perlindungan kawasan hutan.
“Dalam pelaksanaan tugas Gakkum, Kami membutuhkan masyarakat di tingkat tapak sebagai pemberi informasi sekaligus penyeimbang informasi, dan Saya rasa kegiatan hari ini sangat positif dari berbagai hal yang didiskusikan akan menjadi atensi Kami. Bagaimanapun, kearifan lokal menjadi perhatian dalam pelaksanaan tugas dan fungsi penegakan hukum di bidang kehutanan,” ungkap Leonardo.
Ia berharap komunikasi dengan lembaga adat dapat terus diperkuat sehingga tercipta kesamaan pemahaman mengenai pentingnya menjaga kawasan hutan sekaligus memperhatikan kondisi masyarakat.
Leonardo juga mendorong para ketua adat dan jajaran DAD Kaltim berperan aktif menyampaikan informasi mengenai aturan kehutanan kepada masyarakat.
Melalui pendekatan tersebut, pemahaman mengenai perlindungan kawasan hutan, ketentuan hukum, serta pencegahan potensi pelanggaran diharapkan dapat menjangkau masyarakat hingga tingkat kampung.
“Harapan Kami, ke depan terjadi harmonisasi dan kita semakin kompak serta solid dalam menjaga hutan,” katanya.
“Dan, Kami juga berharap potensi gangguan terhadap kawasan hutan dapat dicegah bersama. Pesan-pesan kepada masyarakat nantinya bisa disampaikan melalui para Ketua Adat dan anggota DAD Kaltim, sehingga semakin terbangun energi kebersamaan dalam penegakan hukum di bidang kehutanan,” pungkas Leonardo.
Audiensi antara DAD Kaltim dan Balai Gakkum Kehutanan Wilayah Kalimantan tersebut menjadi langkah awal untuk memperkuat komunikasi yang berkelanjutan. Melalui koordinasi, sosialisasi, dan keterlibatan lembaga adat, kedua pihak berharap upaya perlindungan masyarakat adat, kepastian hukum, serta pelestarian kawasan hutan dapat berjalan selaras di Kalimantan Timur.
