Langkah tersebut diwujudkan melalui Apel Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana Alam dan Gelar Sarana Prasarana Tahun 2026 yang berlangsung di Lapangan Markas Polres Jombang, Senin (2/11/2026). Kegiatan dipimpin Kapolres Jombang AKBP Dr. H. Yanto Mulyanto P., S.H., S.I.K., M.H., M.Si., didampingi Bupati Jombang H. Warsubi. Apel bertujuan memastikan kesiapan petugas, memperkuat koordinasi lintas instansi, dan meningkatkan kemampuan respons terhadap potensi bencana di wilayah Kabupaten Jombang.
Kegiatan tersebut turut dihadiri unsur TNI, pemerintah daerah, instansi pelayanan publik, serta organisasi yang memiliki peran dalam penanganan keadaan darurat.
Sejumlah pejabat yang hadir antara lain Dandim 0814/Jombang, perwakilan Satuan Radar 405, Administratur Perhutani KPH Jombang, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala BPBD, Kepala PDAM, serta Ketua Semar Kabupaten Jombang.
Selain itu, apel diikuti para pejabat utama Polres Jombang dan kepala kepolisian sektor dari seluruh jajaran.
Kehadiran berbagai unsur tersebut menjadi bagian dari upaya membangun kesiapan bersama dalam menghadapi ancaman bencana yang dapat terjadi sewaktu-waktu.
Dalam amanatnya, Kapolres Jombang menegaskan bahwa Kabupaten Jombang memiliki sejumlah potensi bencana yang perlu diantisipasi secara serius.
Risiko tersebut dapat meningkat ketika memasuki musim penghujan, terutama berkaitan dengan banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung.
Selain bencana akibat kondisi cuaca, ancaman kebakaran hutan dan lahan juga menjadi perhatian dalam penyusunan langkah kesiapsiagaan.
Berbagai peristiwa tersebut berpotensi menimbulkan korban, merusak fasilitas umum, serta mengganggu aktivitas sosial dan perekonomian masyarakat.
Karena itu, kesiapan menghadapi bencana tidak dapat hanya dibebankan kepada satu lembaga.
Diperlukan keterlibatan pemerintah daerah, TNI, Polri, BPBD, petugas pemadam kebakaran, tenaga kesehatan, relawan, serta masyarakat untuk membangun sistem penanganan yang efektif.
“Apel tanggap bencana yang kita laksanakan hari ini bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan bentuk pengecekan kesiapan personel, sarana dan prasarana, sekaligus wujud komitmen bersama dalam menghadapi kemungkinan terjadinya bencana di wilayah Kabupaten Jombang,” tegas Kapolres.
Menurut Kapolres, apel kesiapsiagaan menjadi sarana untuk memastikan seluruh unsur memiliki pemahaman yang sama mengenai langkah penanganan ketika terjadi keadaan darurat.
Pemeriksaan peralatan dan kesiapan personel juga diperlukan agar setiap kebutuhan operasional dapat diketahui sebelum bencana benar-benar terjadi.
Dengan demikian, kegiatan tersebut tidak hanya berfungsi sebagai bentuk kesiapan administratif, tetapi juga menjadi bagian dari evaluasi kemampuan penanganan di lapangan.
Kapolres menekankan pentingnya meningkatkan kewaspadaan melalui pemetaan kawasan yang memiliki tingkat kerawanan bencana.
Identifikasi wilayah rawan menjadi langkah awal untuk menentukan prioritas pengawasan dan kesiapan sumber daya.
Selain pemetaan, deteksi dini terhadap perubahan kondisi lingkungan juga perlu diperkuat agar potensi bahaya dapat diketahui lebih cepat.
Langkah tersebut diharapkan membantu petugas dan masyarakat mengambil tindakan pencegahan sebelum risiko berkembang menjadi keadaan darurat.
Kapolres juga memberikan perhatian khusus terhadap keselamatan masyarakat dalam setiap operasi penanggulangan bencana.
Menurutnya, pelaksanaan evakuasi harus dilakukan secara cepat, terencana, dan tetap mengedepankan pendekatan kemanusiaan.
Kelompok masyarakat yang memiliki kerentanan lebih tinggi perlu memperoleh prioritas dalam proses penyelamatan.
“Utamakan keselamatan masyarakat dalam setiap pelaksanaan tugas. Laksanakan langkah evakuasi secara cepat, terencana, dan humanis, khususnya terhadap kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, ibu hamil, dan penyandang disabilitas,” pesannya.
Arahan tersebut menegaskan bahwa keberhasilan penanganan bencana tidak hanya ditentukan oleh kecepatan petugas mencapai lokasi kejadian.
Kemampuan mengidentifikasi kebutuhan korban, menentukan jalur evakuasi, dan memberikan pertolongan sesuai kondisi masyarakat juga menjadi bagian penting dari proses penyelamatan.
Dalam situasi darurat, koordinasi antartim diperlukan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan tanpa menghambat satu sama lain.
Petugas keamanan, tenaga medis, relawan, dan unsur pemerintah daerah memiliki fungsi yang saling melengkapi dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat.
Karena itu, pembagian tugas serta komunikasi yang jelas menjadi kebutuhan utama ketika menghadapi peristiwa bencana.
Selain kesiapan operasional, Kapolres Jombang mengingatkan pentingnya membangun komunikasi hingga tingkat pemerintahan paling dekat dengan masyarakat.
Koordinasi dengan pemerintah desa, perangkat kecamatan, tokoh masyarakat, dan relawan diharapkan dapat mempercepat penyampaian informasi ketika muncul potensi ancaman.
Peran masyarakat juga diperlukan karena warga setempat sering kali menjadi pihak pertama yang mengetahui perubahan kondisi lingkungan di sekitarnya.
Informasi yang disampaikan secara cepat dapat membantu petugas melakukan penilaian awal dan menentukan langkah penanganan sesuai kebutuhan.
Kapolres meminta seluruh unsur tidak menjalankan tugas secara terpisah, terutama ketika menghadapi situasi yang membutuhkan respons bersama.
“Saya mengajak seluruh unsur yang terlibat untuk tidak bekerja sendiri-sendiri. Jadikan sinergitas dan kebersamaan sebagai kekuatan utama dalam menghadapi setiap potensi bencana. Kita harus selalu siap, karena bencana tidak dapat diprediksi secara pasti kapan dan di mana akan terjadi,” ungkapnya.
Pesan tersebut menjadi penekanan bahwa penanggulangan bencana membutuhkan kerja sama yang terorganisasi dan berkelanjutan.
Setiap instansi memiliki sumber daya, kewenangan, dan kemampuan yang dapat saling mendukung dalam proses penanganan.
Kepolisian dapat membantu pengamanan lokasi, pengaturan lalu lintas, dan mendukung evakuasi masyarakat.
Sementara unsur penanggulangan bencana dan petugas terkait menjalankan tugas sesuai kewenangan masing-masing, termasuk penanganan teknis, pertolongan, serta pelayanan kebutuhan darurat.
Sinergi tersebut menjadi penting ketika bencana berdampak pada beberapa wilayah sekaligus atau menyebabkan gangguan terhadap akses transportasi dan fasilitas umum.
Dalam kondisi seperti itu, ketepatan koordinasi dapat memengaruhi kelancaran distribusi bantuan serta kecepatan penanganan korban.
Selain memperkuat komunikasi, kesiapan sarana dan prasarana juga menjadi perhatian utama dalam kegiatan apel.
Peralatan operasional perlu berada dalam kondisi yang dapat digunakan ketika diperlukan.
Pemeriksaan sebelum terjadinya bencana diharapkan membantu mengidentifikasi kendala teknis maupun kebutuhan pendukung lainnya.
Dengan kesiapan yang lebih baik, petugas diharapkan dapat mengurangi waktu respons saat menerima laporan keadaan darurat.
Kapolres menilai kecepatan respons dan ketepatan tindakan merupakan faktor penting untuk meminimalkan dampak bencana.
Namun, kecepatan tersebut harus didukung perencanaan yang matang agar keselamatan petugas maupun masyarakat tetap menjadi prioritas.
Penanganan yang terkoordinasi juga diperlukan untuk menghindari kesalahan komunikasi dan memastikan bantuan diberikan sesuai kebutuhan di lokasi kejadian.
Melalui apel bersama, Polres Jombang dan Pemkab Jombang berupaya memperkuat komitmen seluruh pihak dalam menghadapi ancaman bencana.
Kegiatan tersebut sekaligus menjadi pengingat bahwa kesiapsiagaan perlu dilakukan sebelum muncul keadaan darurat, bukan hanya ketika bencana telah terjadi.
Pemerintah daerah dan instansi terkait diharapkan terus meningkatkan kemampuan personel, menjaga kesiapan peralatan, serta memperkuat komunikasi dengan masyarakat.
Partisipasi warga juga menjadi bagian penting dalam membangun lingkungan yang lebih tangguh terhadap berbagai risiko bencana.
Dengan meningkatkan kepedulian terhadap kondisi lingkungan dan mengikuti informasi kewaspadaan dari pihak berwenang, masyarakat dapat berperan dalam upaya pencegahan.
Apel kesiapsiagaan bencana dan gelar sarana prasarana yang dilaksanakan Polres Jombang pada Senin (2/11/2026) tersebut menjadi salah satu langkah untuk memastikan kesiapan lintas instansi menghadapi ancaman bencana alam dan karhutla.
Melalui pemetaan wilayah rawan, deteksi dini, kesiapan evakuasi, serta koordinasi yang lebih kuat, seluruh unsur diharapkan mampu memberikan respons yang cepat dan tepat ketika bencana terjadi.
Sinergi antara Polres Jombang, pemerintah daerah, TNI, instansi terkait, dan masyarakat menjadi fondasi penting untuk mewujudkan Kabupaten Jombang yang lebih tangguh menghadapi bencana serta memberikan perlindungan dan rasa aman bagi seluruh warga.
