SAMARINDA – Teori kepemimpinan yang dipelajari di ruang akademik tidak selalu berjalan mulus ketika berhadapan dengan realitas kekuasaan. Persoalan integritas, tekanan politik, hingga kompleksitas pengambilan kebijakan menjadi tantangan nyata yang harus dihadapi seorang pemimpin dalam menjalankan roda pemerintahan.
Persoalan tersebut menjadi pembahasan utama Wali Kota Samarinda, Andi Harun, saat tampil sebagai narasumber dalam kuliah umum Program Magister Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Universitas Mulawarman (Unmul), Jumat (13/11/2026). Kegiatan yang berlangsung di Gedung A13 Pusrehut Unmul itu mengusung tema “Pergulatan Teori dan Realitas di Antara Kekuasaan, Kepemimpinan, dan Masa Depan Pemerintahan”.
Dalam pemaparannya, Andi Harun mengajak mahasiswa memahami bahwa kepemimpinan bukan sekadar kemampuan menerapkan konsep yang dipelajari melalui literatur akademik. Lebih dari itu, seorang pemimpin dituntut mampu menghadapi berbagai persoalan yang muncul dalam penyelenggaraan pemerintahan, termasuk benturan kepentingan politik dan tuntutan masyarakat.
Menurutnya, terdapat jarak antara teori kepemimpinan yang berkembang dalam kajian akademik dengan kenyataan yang dihadapi pemimpin ketika menjalankan tanggung jawab pemerintahan. Kesenjangan tersebut menjadi tantangan yang membutuhkan kemampuan beradaptasi, ketegasan, serta pertimbangan matang dalam menentukan kebijakan.
Andi Harun menjelaskan bahwa terdapat tiga unsur penting yang tidak dapat dipisahkan dari kepemimpinan, yakni model kepemimpinan atau leadership model, gaya kepemimpinan atau leadership style, serta karakteristik pribadi seorang pemimpin.
Ketiga unsur tersebut memiliki keterkaitan erat dalam membentuk pola pengambilan keputusan, menentukan arah kebijakan, sekaligus memengaruhi kualitas pelayanan dan penyelenggaraan pemerintahan.
Selain membahas konsep kepemimpinan, Andi Harun memberikan perhatian khusus terhadap pentingnya menjaga integritas di lingkungan pemerintahan. Ia menilai integritas tidak cukup hanya dimiliki oleh seorang pemimpin secara pribadi, tetapi juga harus menjadi nilai yang melekat dalam sistem dan organisasi pemerintahan.
Hal tersebut menjadi penting karena penyelenggaraan pemerintahan kerap dihadapkan pada berbagai tekanan, baik yang berasal dari dinamika politik maupun kepentingan pihak tertentu. Dalam kondisi demikian, kemampuan menjaga prinsip dan nilai integritas menjadi bagian penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
Sebelumnya, perwakilan Dekan FISIP Unmul, Dr. Rina Juwita, dalam sambutannya turut menyoroti persoalan integritas sebagai salah satu ujian terbesar yang dihadapi seorang pemimpin.
“Bagaimana menjaga integritas ketika tekanan politik datang. Karena itulah realitas kepemimpinan,” ujarnya.
Rina menilai, tantangan kepemimpinan tidak hanya berkaitan dengan kemampuan memahami teori, tetapi juga bagaimana seseorang mempertahankan prinsip ketika menghadapi situasi yang penuh tekanan dan kepentingan.
Karena itu, menurutnya, kegiatan akademik yang menghadirkan praktisi pemerintahan memiliki peran penting dalam mempertemukan pengetahuan teoritis dengan pengalaman nyata di lapangan.
Melalui forum tersebut, mahasiswa memperoleh kesempatan memahami berbagai persoalan pemerintahan secara lebih luas, termasuk bagaimana seorang kepala daerah menghadapi dinamika kekuasaan dan menentukan langkah dalam menjalankan kebijakan publik.
Kuliah umum ini diikuti sekitar 100 peserta yang terdiri atas mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan dan Ilmu Komunikasi, baik jenjang sarjana maupun magister, serta sejumlah peserta lainnya.
Jalannya kegiatan dipandu oleh moderator Handi Asmradinata, S.Sos. Kehadiran Andi Harun sebagai narasumber mendapat sambutan antusias dari peserta yang mengikuti pembahasan mengenai kepemimpinan dan masa depan pemerintahan.
Sementara itu, Ketua Panitia Muhammad Fajar menyampaikan bahwa penyelenggaraan kuliah umum tersebut bertujuan memperkaya pemahaman mahasiswa mengenai hubungan antara kekuasaan, kepemimpinan, dan tantangan tata kelola pemerintahan.
Menurutnya, pengalaman praktis yang disampaikan kepala daerah dapat menjadi pelengkap pembelajaran akademik, terutama dalam memahami persoalan yang tidak selalu tergambarkan secara utuh melalui teori di ruang perkuliahan.
Fajar berharap peserta tidak hanya menjadikan materi yang disampaikan sebagai tambahan pengetahuan, tetapi juga sebagai bahan refleksi untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis terhadap berbagai persoalan pemerintahan.
“Semoga kegiatan ini dapat menambah wawasan mahasiswa, baik S1 maupun S2 Ilmu Pemerintahan, serta seluruh peserta yang hadir,” paparnya.
Lebih jauh, kegiatan tersebut menjadi ruang pembelajaran yang memperlihatkan pentingnya hubungan antara perguruan tinggi dan praktisi pemerintahan. Pertemuan dua perspektif ini diharapkan mampu memperkuat pemahaman mahasiswa mengenai kompleksitas kepemimpinan, terutama dalam menghadapi perubahan sosial, tuntutan pelayanan publik, dan dinamika politik.
Pembahasan mengenai integritas juga menjadi pengingat bahwa keberhasilan kepemimpinan tidak semata-mata diukur melalui kemampuan merumuskan kebijakan, melainkan juga konsistensi dalam menjaga nilai, tanggung jawab, dan kepentingan masyarakat.
Melalui kuliah umum ini, mahasiswa Unmul diharapkan semakin memahami bahwa kepemimpinan pemerintahan membutuhkan keseimbangan antara penguasaan teori, pengalaman praktis, dan keteguhan integritas. Ketiganya menjadi bekal penting dalam mempersiapkan generasi pemimpin yang mampu menghadapi tantangan pemerintahan pada masa mendatang.