Jakarta – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dikabarkan telah mengundurkan diri dari jabatannya setelah menyerahkan surat kepada Presiden Prabowo Subianto, Rabu (11/11/2026). Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi membenarkan kabar tersebut, menyusul pertemuan Gibran dengan Prabowo sehari sebelumnya di tengah polemik persyaratan pendidikan dan desakan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) oleh DPR.
Surat pengunduran diri Gibran dilaporkan diserahkan kepada Presiden di Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta. Meski Budi Arie telah membenarkan informasi tersebut, pemerintah belum mengumumkan penyelesaian proses pengunduran diri maupun keputusan yang menyatakan jabatan wakil presiden resmi kosong.
Budi Arie memberikan konfirmasi singkat ketika ditanya mengenai kabar pengunduran diri Gibran. Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika yang kini menjabat Ketua Umum Projo itu juga membenarkan lokasi penyerahan surat kepada Presiden Prabowo.
“Betul (Gibran mundur),” kata Budi Arie Setiadi ketika dimintai konfirmasi mengenai pengunduran diri Gibran, Rabu (11/11/26).
Ketika kembali ditanya mengenai informasi penyerahan surat di Lanud Halim Perdanakusuma, Budi Arie memberikan jawaban serupa. Namun, ia tidak menjelaskan isi dokumen, tahapan administrasi yang telah ditempuh, maupun kapan pengunduran diri tersebut mulai berlaku.
Konfirmasi Budi Arie memperkuat laporan sejumlah media yang sebelumnya menyebut Gibran telah mengambil keputusan untuk meninggalkan jabatan wakil presiden. Namun, penyerahan surat kepada Presiden masih harus dibedakan dari penyelesaian pemberhentian melalui mekanisme ketatanegaraan.
Sehari sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengonfirmasi pertemuan antara Prabowo dan Gibran di Istana Kepresidenan. Pertemuan berlangsung sekitar dua setengah jam dan membahas sejumlah persoalan, termasuk perkembangan perkara dokumen pendidikan serta keinginan Gibran untuk mundur.
“Dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden bersama tentunya dengan Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang,” ujar Prasetyo Hadi ketika memberikan keterangan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/26).
Menurut Prasetyo, niat tersebut disampaikan Gibran setelah muncul perkembangan hukum yang berkaitan dengan persyaratan pendidikan ketika mencalonkan diri sebagai wakil presiden pada Pemilu 2024. Persoalan itu kembali mendapat perhatian setelah Mahkamah Agung membatalkan surat keterangan penyetaraan pendidikan setingkat SMA milik Gibran.
Prasetyo juga meluruskan kabar bahwa Prabowo menolak permintaan Gibran untuk mundur. Ia memastikan Presiden tidak menyampaikan penolakan terhadap niat tersebut ketika keduanya bertemu.
“Tidak benar dalam pertemuan tersebut kalau Bapak Presiden kemudian melakukan atau menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut,” kata Prasetyo dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (10/11/26).
Meski demikian, pernyataan tidak menolak belum dapat disamakan dengan telah selesainya proses pengunduran diri. Selama belum terdapat kepastian hukum mengenai pemberhentian, Gibran masih harus diperlakukan sebagai wakil presiden yang sedang menjabat.
Kabar pengunduran diri tersebut muncul bersamaan dengan meningkatnya tekanan politik di DPR. Pada Rabu (11/11/2026), sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi menyerahkan usulan Hak Menyatakan Pendapat terkait dugaan tidak terpenuhinya persyaratan Gibran sebagai wakil presiden.
Pengajuan diterima Wakil Ketua DPR Saan Mustopa dan Cucun Ahmad Syamsurijal di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Para penandatangan berasal dari Fraksi PDIP, Golkar, Gerindra, PKB, NasDem, PKS, Demokrat, dan PAN.
Dari keseluruhan pengusul, PKS menyumbang 28 anggota, NasDem 19 anggota, PKB dan Demokrat masing-masing 18 anggota, PDIP 14 anggota, Golkar dan Gerindra masing-masing 11 anggota, serta PAN satu anggota.
Jumlah tersebut setara dengan 20,69 persen dari 580 anggota DPR periode 2024–2029. Namun, dukungan awal tersebut belum berarti DPR secara kelembagaan telah menyetujui penggunaan HMP ataupun memutuskan pemberhentian Gibran.
“Berdasarkan penyampaian dari masing-masing pengusung, total yang mengusulkan untuk HMP ini berdasarkan yang ditandatangani adalah 120 orang,” ujar Saan Mustopa ketika menerima dokumen pengajuan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (11/11/26).
Pimpinan DPR dijadwalkan menindaklanjuti pengajuan tersebut melalui mekanisme rapat pimpinan dan Badan Musyawarah. Usulan HMP juga direncanakan masuk agenda rapat paripurna pada Kamis (12/11/2026).
Materi pengajuan berkaitan dengan putusan Mahkamah Agung pada 30 Oktober 2026 yang membatalkan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran. Putusan tersebut menyangkut keabsahan dokumen administrasi pendidikan, bukan putusan pidana yang menyatakan seluruh ijazah Gibran palsu.
Perkembangan pengunduran diri Gibran dapat memengaruhi kelanjutan pembahasan HMP karena terdapat perbedaan mekanisme antara pengunduran diri secara sukarela dan pemberhentian melalui proses pemakzulan.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra sebelumnya menjelaskan bahwa niat mengundurkan diri harus dituangkan secara tertulis dan disampaikan melalui prosedur resmi kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat.
“Jadi kalau misalnya tidak menolak kan nanti harus ada pernyataan tertulis lah dari Pak Wakil Presiden yang ditujukan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat,” ujar Yusril ketika menjelaskan mekanisme pengunduran diri wakil presiden di Jakarta, Selasa (10/11/26).
Jika pengunduran diri telah berlaku dan jabatan wakil presiden resmi kosong, Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 mengatur bahwa MPR harus memilih wakil presiden pengganti paling lambat 60 hari sejak terjadinya kekosongan.
Presiden Prabowo berwenang mengajukan dua calon wakil presiden kepada MPR. Dari dua nama tersebut, MPR akan memilih satu orang melalui sidang sesuai ketentuan konstitusi.
“Kalau misalnya Pak Wakil Presiden itu mengundurkan diri, berhenti begitu, memang MPR akan menyurati Pak Presiden untuk mengajukan dua calon wakil presiden yang baru,” kata Yusril dalam keterangannya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/26).
Mekanisme pengisian kekosongan tersebut berbeda dengan pemakzulan berdasarkan Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945. Dalam proses pemakzulan, DPR harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan untuk menyampaikan pendapat mengenai dugaan pelanggaran atau tidak terpenuhinya persyaratan jabatan kepada Mahkamah Konstitusi.
Apabila Mahkamah Konstitusi membenarkan pendapat DPR, proses pemberhentian dapat dilanjutkan melalui MPR. Sementara dalam pengunduran diri secara sukarela, persoalan utamanya adalah penyelesaian pemberhentian dan pengisian jabatan yang kosong.
Hingga Rabu (11/11/2026), informasi mengenai pengunduran diri Gibran telah diperkuat konfirmasi Budi Arie dan laporan dari sejumlah sumber politik. Namun, belum terdapat pengumuman resmi MPR yang memastikan jabatan wakil presiden telah kosong.
Perkembangan selanjutnya bergantung pada kepastian penerimaan dan pemrosesan surat pengunduran diri melalui mekanisme konstitusional. Jika pengunduran diri Gibran telah berlaku secara resmi, MPR harus memproses pemilihan wakil presiden baru dari dua calon yang diajukan Presiden Prabowo.