Jakarta – Niat Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri dari jabatannya belum menunjukkan kepastian. Meski telah menyampaikan keinginan mundur kepada Presiden Prabowo Subianto, belum ada konfirmasi mengenai surat pengunduran diri resmi, sementara Gibran justru meminta kesempatan membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Keinginan tersebut disampaikan Gibran dalam pertemuan dengan Prabowo pada Selasa (10/11/2026). Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membenarkan pembicaraan mengenai pengunduran diri itu, tetapi belum mengumumkan adanya keputusan resmi yang mengakhiri jabatan Gibran sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia.
“Dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden bersama tentunya dengan Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang,” ujar Prasetyo Hadi dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/26).
Pernyataan Prasetyo memperlihatkan bahwa pembicaraan tersebut masih berada pada tahap penyampaian niat. Belum ada informasi resmi mengenai dokumen pengunduran diri, waktu pelaksanaan, ataupun mekanisme konstitusional yang akan ditempuh.
Prasetyo juga membantah kabar bahwa Presiden Prabowo menolak keinginan Gibran. Menurutnya, Presiden memberikan sejumlah saran terkait persoalan yang sedang dihadapi wakilnya.
“Namun, sekaligus kami juga ingin meluruskan bahwa tidak benar dalam pertemuan tersebut kalau Bapak Presiden kemudian melakukan atau menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut,” kata Prasetyo Hadi saat menjelaskan hasil pertemuan di Jakarta, Selasa (10/11/26).
Di tengah ketidakpastian itu, Gibran meminta kesempatan menempuh proses hukum guna membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya. Permintaan tersebut disampaikan ketika polemik surat keterangan penyetaraan pendidikan yang digunakan dalam pencalonan Pilpres 2024 telah menjadi perhatian publik.
“Bapak Wakil Presiden, Bapak Gibran Rakabuming Raka, di dalam pertemuan tersebut juga memohon untuk diberi kesempatan untuk dapat membuktikan keabsahan-keabsahan dokumen yang dimiliki melalui proses di Peradilan Tata Usaha Negara,” ujar Prasetyo Hadi dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (10/11/26).
Rencana kembali menempuh jalur PTUN menimbulkan pertanyaan mengenai objek sengketa yang hendak diajukan. Sebab, persoalan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran sebelumnya telah melalui pemeriksaan pengadilan tata usaha negara hingga tingkat kasasi di Mahkamah Agung (MA).
Melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026 tertanggal 30 Oktober 2026, MA mengabulkan permohonan kasasi Muhammad Subhan Palal terkait Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 yang diterbitkan pada 6 Agustus 2019. Putusan tersebut membatalkan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran.
Dalam pertimbangannya, MA mempersoalkan kecermatan administrasi dalam penerbitan dokumen penyetaraan pendidikan. Persoalan itu menjadi penting karena surat tersebut berkaitan dengan pemenuhan persyaratan pendidikan Gibran saat mengikuti Pemilihan Presiden 2024.
Sementara itu, Mahkamah Konstitusi (MK) juga telah memeriksa perkara terkait persyaratan pendidikan dalam pencalonan Gibran. Namun, putusan MK dan MA memiliki objek serta akibat hukum berbeda sehingga tidak dapat langsung disimpulkan sebagai keputusan pemberhentian wakil presiden.
Keberadaan putusan pengadilan tersebut membuat rencana pembuktian dokumen melalui PTUN membutuhkan penjelasan lebih lanjut. Belum diketahui apakah langkah yang dimaksud menyangkut objek hukum berbeda, bukti baru, atau proses administratif lain yang masih tersedia.
Permintaan waktu untuk menjalani proses hukum juga dapat membuat penyelesaian polemik berlangsung lebih panjang. Namun, dugaan bahwa langkah tersebut sengaja digunakan untuk mengulur waktu belum dapat dinyatakan sebagai fakta tanpa bukti mengenai tujuan atau strategi Gibran.
Ketidakpastian pengunduran diri turut menjadi perhatian anggota DPR. Anggota Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia menegaskan bahwa konstitusi tidak mengatur kewenangan Presiden untuk menerima atau menolak pengunduran diri wakil presiden secara sepihak.
“Keputusannya bukan di Pak Presiden. Kan tidak ada diatur dalam konstitusi kita bahwa pengunduran diri soal wakil presiden itu diserahkan ke presiden dan presiden yang kemudian menyetujui, kan tidak ada aturan yang seperti itu,” kata Ahmad Doli Kurnia di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/26).
Di lingkungan parlemen, sejumlah anggota DPR juga mendorong penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk menindaklanjuti polemik dokumen pendidikan Gibran. Penggalangan dukungan tersebut berkembang setelah putusan pengadilan memunculkan perdebatan mengenai persyaratan pencalonan wakil presiden.
Anggota DPR Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Yanuar Arif Wibowo, bahkan membentangkan tulisan “Mas Gibran Mundur atau Dimundurkan” seusai rapat paripurna DPR di Senayan, Selasa (10/11/2026). Ia menyebut tindakan tersebut sebagai penyampaian aspirasi masyarakat Banyumas dan Cilacap yang diperoleh selama masa reses.
Meski demikian, pengumpulan tanda tangan untuk mengusulkan HMP belum merupakan keputusan resmi DPR. Usulan tersebut masih membutuhkan tahapan pembahasan dan persetujuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pemberhentian wakil presiden melalui usulan DPR diatur dalam Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945. Prosedurnya melibatkan pemeriksaan Mahkamah Konstitusi sebelum Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mengambil keputusan sesuai persyaratan konstitusional.
Adapun apabila jabatan wakil presiden benar-benar kosong, Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mewajibkan MPR memilih penggantinya dari dua calon yang diajukan presiden paling lambat 60 hari sejak terjadinya kekosongan.
Hingga Selasa (10/11/2026), Gibran masih berstatus Wakil Presiden Republik Indonesia. Pernyataan niat mengundurkan diri belum diikuti pengumuman resmi tentang berakhirnya jabatan, sementara permintaan menempuh proses hukum baru masih membutuhkan kejelasan.
Perkembangan tersebut menyisakan persoalan mengenai kepastian sikap Gibran dan tindak lanjut putusan pengadilan. Tanpa langkah formal yang dapat diverifikasi, pengunduran diri masih merupakan wacana politik, bukan perubahan kedudukan yang telah berlaku secara konstitusional.