Jember – Kabupaten Jember, Jawa Timur, mendapat apresiasi dari Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI, Amalia Adininggar Widyasanti, atas capaian pertumbuhan ekonomi yang berjalan beriringan dengan penurunan angka kemiskinan.
Pertumbuhan ekonomi Jember tercatat mencapai 6,35 persen pada triwulan I-2026 dan 5,9 persen pada triwulan II-2026. Capaian tersebut dinilai menjadi modal penting bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Apresiasi itu disampaikan Amalia saat menerima audiensi Bupati Jember Muhammad Fawait atau Gus Fawait bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Jember di Jakarta, Kamis (29/10/2026).
Pertemuan tersebut membahas pemanfaatan data statistik, pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), serta strategi percepatan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Jember.
Amalia menilai, pertumbuhan ekonomi yang tinggi harus diikuti kebijakan yang mampu memastikan manfaat pembangunan dirasakan secara merata, terutama oleh masyarakat berpenghasilan rendah.
“Ini luar biasa,” ujar Amalia mengapresiasi capaian Kabupaten Jember.
Menurutnya, tidak banyak daerah yang mampu menjaga pertumbuhan ekonomi sekaligus menunjukkan kemajuan dalam upaya menurunkan angka kemiskinan.
Ia juga memberikan apresiasi terhadap langkah Pemkab Jember yang aktif mengawal pemutakhiran data sosial ekonomi masyarakat, khususnya melalui verifikasi dan validasi data penduduk pada kelompok desil pertama dan kedua.
Pemanfaatan data statistik yang akurat, lanjut Amalia, menjadi faktor penting dalam menyusun perencanaan pembangunan dan memastikan program pengentasan kemiskinan tepat sasaran.
“Ini keren sekali, kami jadi semangat untuk terus berkolaborasi,” katanya.
Sementara itu, Bupati Jember Muhammad Fawait mengatakan, pemerintah daerah telah melakukan verifikasi dan validasi data masyarakat yang masuk kelompok desil pertama dan kedua. Hasilnya telah disampaikan kepada BPS RI.
Pemkab Jember berencana melanjutkan proses tersebut untuk kelompok desil ketiga dan, jika memungkinkan, desil keempat.
Untuk mempercepat proses pemutakhiran, pemerintah daerah melibatkan aparatur sipil negara (ASN), mahasiswa yang menjalani kuliah kerja nyata (KKN), serta relawan.
Pelibatan berbagai unsur tersebut diharapkan dapat menghasilkan data yang lebih akurat mengenai kondisi sosial ekonomi masyarakat di lapangan.
“Tujuannya memastikan data kemiskinan di Jember benar-benar valid. Data itu yang menjadi dasar kami meramu dan merancang kebijakan pengentasan kemiskinan,” kata Gus Fawait.
Menurutnya, pemutakhiran data perlu dilakukan secara berkala karena kondisi sosial ekonomi masyarakat terus berubah. Perubahan pekerjaan, kelahiran, kematian, hingga kondisi rumah tangga dapat memengaruhi tingkat kesejahteraan penduduk.
Karena itu, Pemkab Jember berencana mengembangkan aplikasi yang terhubung dengan BPS agar pembaruan data masyarakat dapat dilakukan secara berkelanjutan.
Dengan data yang akurat, pemerintah berharap berbagai program bantuan dan pemberdayaan ekonomi dapat diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Gus Fawait menegaskan, penurunan angka kemiskinan menjadi salah satu prioritas pemerintahannya. Saat awal memimpin Jember, jumlah penduduk miskin secara absolut di kabupaten tersebut termasuk dua terbesar di Jawa Timur.
Namun, berdasarkan data yang disampaikan pemerintah daerah, Jember kini telah keluar dari posisi dua besar tersebut.
Jumlah penduduk miskin di Jember juga disebut berkurang sekitar 15.990 orang. Capaian ini menjadi dorongan bagi pemerintah daerah untuk terus menjaga pertumbuhan ekonomi agar berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Kami ingin pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan berjalan bersama. Ke depan, bukan hanya kemiskinan, tetapi juga pengangguran, ketimpangan, dan indikator kesejahteraan lainnya menjadi perhatian kami,” ujarnya.
Pemkab Jember juga telah menyampaikan target penurunan kemiskinan hingga 2030 kepada BPS RI. Pemerintah daerah berharap kerja sama dengan BPS tidak hanya berfokus pada pemutakhiran data, tetapi juga mencakup kajian terhadap dampak berbagai kebijakan pembangunan.
Dengan demikian, efektivitas program pemerintah dapat diukur berdasarkan perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat, bukan semata-mata dari besarnya anggaran yang telah dialokasikan.
Gus Fawait menyebut, capaian pembangunan Jember tidak terlepas dari kerja sama berbagai pihak, termasuk dukungan anggaran dari pemerintah pusat.
Menurutnya, sinergi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) perlu diarahkan pada program-program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Pada 2026, Jember memperoleh program revitalisasi 258 sekolah dengan nilai anggaran mencapai Rp187,38 miliar. Program tersebut mencakup 121 sekolah negeri dan 137 sekolah swasta, mulai dari jenjang pendidikan anak usia dini hingga sekolah menengah pertama.
Di sektor pertanian dan ketahanan pangan, pemerintah pusat bersama Pemkab Jember juga mengalokasikan bantuan sekitar Rp312 miliar untuk tahun anggaran 2025–2026.
Dukungan tersebut meliputi bantuan alat dan mesin pertanian, pompa air, traktor, mesin panen, serta rehabilitasi infrastruktur irigasi. Berbagai program itu diharapkan dapat meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus memperkuat perekonomian masyarakat.
Sementara itu, bantuan pangan pada 2026 menyasar sekitar 390.744 keluarga penerima manfaat di Jember. Program ini menjadi salah satu upaya menjaga daya beli masyarakat, khususnya kelompok rentan.
Jember juga memperoleh dukungan pembangunan Sekolah Rakyat melalui APBN dengan nilai kontrak sekitar Rp221,99 miliar.
Adapun program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai memiliki potensi besar untuk menggerakkan ekonomi lokal melalui belanja bahan pangan, pemberdayaan pemasok, serta penyerapan tenaga kerja setempat.
Nilai anggaran MBG di Jember diperkirakan dapat mencapai Rp4,6 triliun per tahun apabila seluruh unit pelayanan beroperasi sesuai target.
Menurut Gus Fawait, berbagai program tersebut menunjukkan pentingnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Dukungan anggaran harus disertai perencanaan yang tepat agar manfaat pembangunan dapat dirasakan masyarakat secara luas.
Target 2030, Pertumbuhan Harus Berdampak pada Kesejahteraan.Ke depan, Pemkab Jember akan terus memperkuat koordinasi dengan BPS RI dalam pemutakhiran data sosial ekonomi dan evaluasi program pembangunan.
Pemerintah daerah berharap kolaborasi tersebut mampu menghasilkan kebijakan yang lebih terukur, terutama dalam menekan angka kemiskinan, mengurangi pengangguran, serta memperkecil ketimpangan sosial.
Gus Fawait menegaskan, upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat membutuhkan keterlibatan semua pihak, baik pemerintah daerah, pemerintah pusat, maupun masyarakat.
“Kami akan terus melibatkan semua pihak, baik di Kabupaten Jember maupun pemerintah pusat. Pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan menjadi konsen kami, sesuai dengan cita-cita besar Presiden Prabowo Subianto,” kata Gus Fawait.
Apresiasi dari BPS RI menjadi dorongan bagi Pemkab Jember untuk mempertahankan tren positif pembangunan daerah. Pemerintah berharap pertumbuhan ekonomi yang terus terjaga dapat berjalan seiring dengan penurunan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Dengan penguatan data, program yang tepat sasaran, serta sinergi anggaran pusat dan daerah, Jember menargetkan pembangunan yang tidak hanya terlihat dalam angka statistik, tetapi juga benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
.