Sidoarjo – Dugaan keracunan yang menimpa ratusan santri di Kecamatan Tanggulangin menjadi alarm bagi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Sidoarjo. Badan Gizi Nasional (BGN) resmi menghentikan sementara operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kalitengah setelah 567 santri tercatat memperoleh penanganan medis.
Bupati Sidoarjo H. Subandi, S.H., M.Kn. meminta pengawasan terhadap seluruh SPPG di wilayahnya diperketat untuk memastikan distribusi makanan dalam program MBG berlangsung aman, tertib, dan memenuhi ketentuan. Permintaan tersebut disampaikan ketika ia meninjau SPPG Kalitengah, Kecamatan Tanggulangin, Rabu (2/9/2026), sehari setelah ratusan santri Pondok Pesantren Mambaul Hikam di Desa Putat diduga mengalami keracunan pada Selasa (1/9/2026) petang.
Dalam peninjauan tersebut, Subandi didampingi Wakil Bupati Sidoarjo Mimik Idayana, Kepala Dispendikbud Sidoarjo Ridho Prasetyo, Plt. Sekda Sidoarjo Mohammad Ainur Rahman, Asisten I Pemerintahan dan Kesra Ainun Amalia, Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol. Dr. Christian Tobing, serta Wakil Koordinator BGN Regional Jawa Timur Teguh Bayu Wibowo.
Pemkab Sidoarjo, menurut Subandi, telah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengevaluasi aspek perizinan SPPG. Dari total 174 SPPG yang terdata di Kabupaten Sidoarjo, sebanyak 153 unit telah beroperasi. Sementara itu, 21 SPPG disebut belum mengajukan permohonan izin.
“Sebanyak 21 SPPG belum berizin. Hal ini telah kami sampaikan kepada BGN pusat. Karena itu, kami meminta pengawasan benar-benar diperketat agar kejadian serupa tidak terulang,” ujar Subandi.
Khusus SPPG Kalitengah, Subandi menyampaikan bahwa unit tersebut telah memiliki izin operasional. Meski demikian, kewenangan untuk menjatuhkan sanksi maupun menghentikan kegiatan SPPG berada di tangan BGN sebagai lembaga yang menangani pelaksanaan teknis program tersebut.
“SPPG Kalitengah telah mengantongi izin. Adapun terkait sanksi dan penghentian operasional, hal tersebut merupakan kewenangan BGN,” katanya.
Subandi menegaskan Pemkab Sidoarjo tetap memberikan dukungan terhadap program MBG yang menjadi program pemerintah pusat. Namun, dukungan tersebut harus diiringi pengelolaan yang baik, kepatuhan terhadap standar, serta pengawasan ketat agar keamanan penerima manfaat tetap terjamin.
“Program yang baik harus kita dukung, sedangkan kekurangan yang ada harus segera diperbaiki. Jangan sampai hal tersebut mengganggu program presiden,” tegasnya.
Di sisi lain, penanganan kesehatan terhadap para santri terus menjadi prioritas. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Sidoarjo hingga Rabu (2/9/2026) pukul 13.00 WIB, total 567 santri telah mendapatkan pelayanan medis. Dari jumlah itu, sebanyak 457 santri sudah diperbolehkan pulang, 80 santri masih menjalani perawatan, sedangkan 30 pasien lainnya masih dalam tahap observasi.
Para pasien tersebar di sejumlah fasilitas kesehatan. RS Siti Hajar menangani 35 pasien, RS Delta Surya 16 pasien, RS Pusura 12 pasien, RSU Aisyiyah Siti Fatimah 9 pasien, RS Pusdik Bhayangkara 1 pasien, RSUD R.T. Notopuro 31 pasien, RS Anwar Medika 1 pasien, serta RS Arafah Anwar Medika 1 pasien.
Wakil Koordinator BGN Regional Jawa Timur Teguh Bayu Wibowo menyatakan pihaknya menerima laporan mengenai kejadian tersebut pada Selasa (1/9/2026) malam. Setelah informasi diterima, tim BGN tingkat provinsi langsung melakukan pengecekan lapangan dan memulai investigasi awal.
“Pada awalnya, operasional kami hentikan sementara tadi malam. Pagi ini, surat suspensi untuk dapur tersebut telah diterbitkan,” jelas Teguh.
Menurut Teguh, tim dari BGN pusat akan melanjutkan investigasi untuk memastikan status dan tindak lanjut terhadap SPPG Kalitengah. Sepanjang proses pemeriksaan berlangsung, kegiatan produksi dan distribusi makanan dari dapur tersebut dihentikan sementara.
BGN juga belum menyimpulkan penyebab pasti keluhan kesehatan yang dialami para santri. Investigasi masih dilakukan untuk mengetahui sumber masalah berdasarkan pemeriksaan dan temuan di lapangan. Teguh sekaligus membantah informasi yang beredar di media sosial mengenai dugaan adanya belatung pada makanan yang didistribusikan.
“Informasi tersebut tidak benar,” tegasnya.
SPPG Kalitengah diketahui mendistribusikan sekitar 2.800 porsi makanan setiap hari kepada sekolah dan pondok pesantren. Dari jumlah tersebut, sekitar 1.000 porsi dialokasikan untuk lingkungan pondok pesantren.
“Hasil investigasi akan menjadi dasar evaluasi operasional SPPG Kalitengah. BGN juga akan memperkuat pengawasan agar pelaksanaan program MBG di Sidoarjo sesuai standar,” tegas Teguh.
Pemkab Sidoarjo bersama BGN, Dinas Kesehatan, rumah sakit, serta perangkat daerah terkait kini terus memantau kondisi para santri sekaligus mengevaluasi pelaksanaan program MBG. Hasil investigasi nantinya akan menjadi pijakan untuk menentukan langkah terhadap SPPG Kalitengah dan memperkuat pengawasan agar kejadian serupa tidak terulang.