Sukoharjo – Harapan menghadirkan pendidikan yang inklusif bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu semakin mendekati kenyataan. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memastikan Sekolah Rakyat Permanen di Kabupaten Sukoharjo telah memasuki tahap akhir persiapan sehingga siap memulai kegiatan belajar mengajar pada Tahun Ajaran 2026/2027.
Kesiapan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, mewakili Gubernur Ahmad Luthfi dan Wakil Gubernur Taj Yasin saat mendampingi kunjungan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat RI Muhaimin Iskandar ke kompleks Sekolah Rakyat Permanen Sukoharjo, Kamis (2/7/2026). Pemerintah menyebut fasilitas di Sukoharjo menjadi yang paling siap dibandingkan sejumlah proyek Sekolah Rakyat lainnya di Jawa Tengah.
“Kesiapan yang paling matang memang berada di Sukoharjo. Untuk lokasi lainnya masih terus berproses,” ujar Sumarno.
Menurutnya, pemerintah masih menyempurnakan konsep pengelolaan sekolah tersebut, termasuk mengkaji kemungkinan menjadikannya sebagai pusat layanan pendidikan bagi wilayah Solo Raya. Langkah itu dilakukan agar kapasitas sekolah dapat dimanfaatkan secara optimal sekaligus menjangkau lebih banyak peserta didik.
Meski seluruh sarana utama telah siap digunakan, proses penerimaan siswa tingkat Sekolah Dasar (SD) masih menjadi perhatian. Hingga awal Juli 2026, jumlah pendaftar baru mencapai 37 anak dari kuota yang disediakan sebanyak 90 siswa.
Sumarno menilai rendahnya jumlah pendaftar bukan disebabkan minimnya minat masyarakat, melainkan karena sebagian orang tua masih merasa berat melepas anak-anak mereka mengikuti sistem pendidikan berasrama.
“Itu yang masih menjadi pekerjaan rumah kita. Kita harus menemukan metode pendekatan yang tepat agar anak merasa nyaman dan orang tua juga tenang,” katanya.
Ia menegaskan seluruh proses seleksi dan penerimaan siswa harus segera dirampungkan karena kegiatan belajar mengajar ditargetkan mulai berlangsung pada 14 Juli 2026.
“Karena tahun ajaran baru segera dimulai, seluruh proses penerimaan siswa harus segera diselesaikan,” tegasnya.
Saat ini Jawa Tengah memiliki 16 Sekolah Rakyat, baik yang berstatus rintisan maupun permanen. Pemerintah Provinsi berharap seluruh sekolah rintisan dapat berkembang menjadi fasilitas permanen secara bertahap sehingga akses pendidikan bagi masyarakat semakin luas.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat RI Muhaimin Iskandar atau Cak Imin memastikan Sekolah Rakyat Permanen Sukoharjo mulai beroperasi pada tahun ini. Ia menekankan pentingnya pemeliharaan fasilitas agar kualitas layanan pendidikan tetap terjaga dalam jangka panjang.
“Yang paling penting adalah perawatannya. Harus ada sinergi antara Kementerian Sosial dan pemerintah daerah karena aset ini berada di atas tanah milik pemerintah daerah,” ujar Muhaimin.
Ia juga mengapresiasi kualitas bangunan sekolah yang dinilai representatif sehingga mampu memberikan rasa percaya diri bagi peserta didik, khususnya anak-anak yang berasal dari keluarga Desil 1.
Sementara itu, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono mengakui jumlah pendaftar jenjang SD memang belum memenuhi target. Menurutnya, kondisi tersebut dipengaruhi kuatnya ikatan emosional antara orang tua dan anak yang akan tinggal di asrama. Untuk mendukung fleksibilitas layanan pendidikan, Sekolah Rakyat akan menerapkan sistem kurikulum multi entry dan multi exit bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sehingga siswa dapat bergabung sesuai kebutuhan.
“Kalau nanti ada anak SD yang ingin menyusul masuk sekolah, tetap bisa diakomodasi,” ujarnya.
Kompleks Sekolah Rakyat Permanen Sukoharjo dibangun di atas lahan seluas 52.205 meter persegi dengan luas bangunan sekitar 29.693 meter persegi. Fasilitas yang tersedia meliputi ruang kelas, asrama siswa, rumah susun guru, rumah dinas kepala sekolah, gedung serbaguna, rumah ibadah, masjid, kantin, dapur umum, guest house, lapangan basket, lapangan mini soccer, hingga rumah genset. Sekolah ini dirancang mampu menampung 1.080 peserta didik yang terbagi dalam 30 rombongan belajar, terdiri atas 18 rombongan belajar SD, sembilan rombongan belajar SMP, dan sembilan rombongan belajar SMA.