Samarinda – Di ruang konferensi yang penuh catatan spidol dan niat baik, langkah kecil di podium berbuah gema besar bagi desa-desa di timur Kalimantan. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kutai Timur, Muhammad Basuni, meresmikan pembukaan Bimbingan Teknis (Bimtek) Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) di Hotel Aston Samarinda, Senin (10/11/2025). “Belajar hari ini, berubah esok hari,” begitu semangat yang mengalir dari panggung pembukaan.
Kegiatan ini menghimpun 249 KPMD dari berbagai desa di Kutai Timur dengan tujuan memperkuat kapasitas aparatur dan memperdalam peran kader dalam pembangunan berbasis partisipasi. Acara berlangsung di Samarinda, dimulai [Ahad (9/11/2025)] dan dijadwalkan berakhir pada [13 November 2025]. Materi yang dipersiapkan mencakup perencanaan pembangunan desa, pengelolaan keuangan desa, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta penguatan kelembagaan; seluruhnya dirancang untuk menjawab kebutuhan lapangan dan mempercepat tata kelola desa yang akuntabel.
“Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa memiliki peran strategis dalam mengidentifikasi potensi lokal, menyusun program pemberdayaan, serta memastikan pelaksanaan kegiatan desa berjalan efektif dan tepat sasaran. Karena itu, melalui bimtek ini diharapkan para peserta dapat memahami tugas dan tanggung jawabnya secara profesional,” ujar Basuni.
Sejalan dengan pesan itu, DPMD Kutai Timur menegaskan komitmen berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia desa. Dukungan akan diberikan melalui pelatihan terstruktur, pendampingan teknis, dan fasilitasi kebijakan agar program pembangunan desa tidak hanya patuh aturan, tetapi juga relevan dengan kebutuhan warga. Pendekatan ini diharapkan memperkuat sinergi antara pemerintah desa, pendamping, dan masyarakat dalam merancang prioritas pembangunan yang berdampak nyata.
Di kelas-kelas bimtek, peserta dibekali metode menyusun dokumen perencanaan yang terukur, teknik menyusun anggaran dan pelaporan keuangan yang transparan, hingga strategi mendorong ekonomi lokal melalui pemetaan potensi dan kemitraan. Penguatan kelembagaan desa juga didorong agar peran BPD, perangkat desa, dan KPMD saling melengkapi—mulai dari musyawarah, pelaksanaan kegiatan, sampai monitoring dan evaluasi. Dengan desain pelatihan lima hari ini, peserta diharapkan mampu membawa pulang rencana aksi yang bisa langsung diujicobakan selepas kegiatan berakhir [13 November 2025].
Di tingkat implementasi, keberadaan KPMD diproyeksikan menjadi motor penggerak program dengan mengaitkan aspirasi warga ke dalam rencana kerja desa, sekaligus menjaga agar setiap rupiah belanja desa mengarah pada hasil yang terukur. Dengan dukungan DPMD, para kader diharapkan semakin percaya diri memfasilitasi partisipasi, menuntun proses administrasi yang rapi, dan menumbuhkan inisiatif ekonomi lokal—mulai dari UMKM, produk unggulan, sampai layanan dasar yang inklusif.
Penutupan kegiatan nanti akan menjadi awal tahap baru: KPMD membawa mandat perubahan ke kampung halaman masing-masing. Intinya, dari ruang pelatihan di Samarinda, Kutai Timur mengirimkan pesan tegas bahwa peningkatan kapasitas aparatur desa adalah kunci kemandirian dan kesejahteraan warganya. (ADV).
