Banyuwangi – Pemkab Banyuwangi meraih penghargaan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Kemenkeu memberikan penghargaan ini terkait perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan penghargaan langsung kepada Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan, Kamis (22/9/2022).
Penghargaan ini diperoleh Pemkab Banyuwangi setelah sukses mempertahankan opini WTP murni atas LKPD dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selama 10 kali berturut-turut.
“Kami ucapkan terima kasih atas apresiasi Kementerian Keuangan. Penghargaan ini menjadi motivasi kami untuk lebih baik. Semoga dalam menjalankan tata kelola dan pelaporan keuangan pemerintah daerah untuk lebih baik lagi,” ungkap Ipuk.
Diketahui, Kementerian Keuangan memberikan penghargaan kepada pemerintah, lembaga, dan pemerintah daerah sebagai entitas pelaporan keuangan. Penghargaan diraih atas perolehan opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan pada tahun anggaran 2021.
Menurut Ipuk, untuk mempertahankan capaian opini WTP dari BPK bukanlah hal yang mudah. Ipuk mengungkapkan membutuhkan konsistensi, kebersamaan, tata kelola keuangan yang baik, serta kesungguhan untuk mengikuti aturan.
“Kami terus berupaya memanfaatkan dan mengelola keuangan daerah dengan baik, serta bermanfaat untuk masyarakat. Kami ucapakan terima kasih kepada BPK yang terus memberikan arahan kepada kami bagaimana menciptakan tata kelola keuangan transparan dan akuntabel,” ucapnya.
Capaian WTP kali kesepuluh ini meyakinkan Ipuk bahwa menciptakan program pelayanan publik dan program meningkatkan kesejahteraan masyarakat bisa sejalan dengan akuntabilitas keuangan.
Bagi Ipuk, pandemi telah menumbuhkan tantangan tersendiri bagi daerah untuk membuat program-program penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi. Program itu nantinya untuk menjaga kesejahteraan warga yang terdampak ekonomi.
“Berbagai program pemulihan ekonomi kami lakukan, kepatuhan dan ketelitian penyusunan laporan keuangan sesuai dengan kaidah akuntansi tetap kita pertahankan. Tidak hanya opini WTP yang bisa dipertahankan, namun Banyuwangi juga menjadi daerah yang peningkatan angka kemiskinannya terendah di Jawa Timur, yaitu hanya 0,01 persen dari 2020 ke 2021,” terang Ipuk.