Mojokerto – Hanya beberapa minggu menjelang pemilihan umum (Pemilu), sebuah krisis melanda Kecamatan Kranggan, Kota Mojokerto. Seluruh anggota Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) secara tiba-tiba mengundurkan diri dari jabatannya, meninggalkan kekosongan besar dalam pengawasan pemilu di wilayah tersebut.
Keputusan drastis ini menimbulkan kekhawatiran serius tentang kelancaran dan keabsahan proses pemilu di Kranggan. Tanpa pengawasan yang memadai, potensi kecurangan dan pelanggaran dapat meningkat, mencederai demokrasi dan memicu keraguan publik terhadap hasil pemilu.
Tsabit Ikhmadi Haqiqi, Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Mojokerto, mengecam tindakan para anggota Panwascam tersebut.
“Jika mereka tidak siap untuk mengemban tanggung jawab sebagai pengawas pemilu, seharusnya mereka tidak mendaftar untuk jabatan tersebut,” ungkapnya dengan nada kecewa.
“Kredibilitas mereka sebagai pengawas pemilu sungguh dipertanyakan dengan keputusan yang mereka ambil,” imbuhnya.
Alasan di balik pengunduran diri massal ini masih belum jelas. Beberapa spekulasi beredar, mulai dari tekanan politik, kurangnya koordinasi dengan Bawaslu Kota Mojokerto, hingga masalah internal Panwascam Kranggan sendiri.
Terlepas dari alasannya, krisis ini merupakan pukulan besar bagi proses demokrasi di Kranggan. Di tengah ketegangan politik dan persiapan terakhir jelang pemilu, kekosongan di Panwascam menciptakan situasi yang rawan dan penuh ketidakpastian.
Bawaslu Kota Mojokerto harus bergerak cepat dan tepat untuk mengatasi krisis ini. Langkah-langkah seperti penunjukan anggota Panwascam baru, pembinaan dan pelatihan intensif, serta koordinasi yang lebih baik dengan berbagai pihak terkait harus segera dilakukan.
Kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi di Kota Mojokerto dipertaruhkan. Krisis Panwascam Kranggan menjadi pengingat bahwa demokrasi yang sehat membutuhkan pengawasan yang kuat dan akuntabel. Kegagalan dalam mengatasi krisis ini dapat mencederai demokrasi lokal dan memicu konsekuensi yang tidak diinginkan.
Krisis Panwascam Kranggan menjadi alarm bagi demokrasi lokal di Mojokerto. Upaya serius dan kolektif dari semua pihak terkait diperlukan untuk menjembatani krisis ini dan memastikan pemilu yang demokratis, adil, dan terpercaya.